- Energi gas pemerintah jadikan salah satu jalan ‘transisi energi’ di Indonesia. Eksploitasi gas, termasuk pembangunan terminal gas cair pun meningkat, salah satu di Bali. Berbagai kalangan khawatir atas rencana ini. Padahal, sumber-sumber energi terbarukan dari alam seperti matahari tersedia, komunitas di tingkat tapak mulai menerapkan praktik ini untuk pemenuhan energi.
- Roberto Hutabarat, aktivis lingkungan di Bali mengingatkan jargon bersih gas. Klaim baru dari LNG, dengan tidak berbau, tak berasap, bersih, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mandiri itu tidak benar.
- Alih-alih memfokuskan solusi ‘energi’ lewat gas dengan berbagai risiko, mestinya lebih perhatian pada energi terbarukan di tingkat komunitas. Sebenarnya di Bali mulai banyak praktik-praktik pemenuhan energi terbarukan lebih hijau di komunitas. Dua desa di Bali, misal, sudah memulai. Desa Adat Intaran Sanur menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah tempat publik seperti balai banjar dan pasar tradisional.
- Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Greenpeace merilis laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 di Denpasar, Bali pada 31 Maret 2026. Temuannya, transisi energi di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural. Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa (ETRI) menunjukkan, meskipun terdapat kemajuan dalam tata kelola desa, keberlanjutan inisiatif energi bersih dan kapasitas ekonomi lokal masih sangat tidak merata antarwilayah.
Pusat wisata di Selatan Bali makin ramai. Distribusi bahan bakar pun makin terfokus ke sana. Di antara akar-akar tanaman pohon pada ekosistem mangrove pipa-pipa distribusi bahan bakar membelah kawasan hutan. Hutan mangrove Selatan Bali pun sedang tidak baik-baik saja, ruang terbuka hijau satu-satunya kini makin terancam.
Belum lagi, pemerintah mencanangkan pengembangan infrastruktur bahan bakar baru dengan pembangunan terminal gas cair atau LNG di perairan Desa Sidakarya.
Dengan begitu akan ada jalur distribusi pipa-pipa gas baru yang melewati ekosistem pesisir termasuk mangrove. Kawasan mangrove mulai Pantai Mertasari (Sanur), Pantai Sidakarya, Serangan, sampai Teluk Benoa.
Kondisi ini mengkhawatirkan berbagai kalangan. Dalam diskusi tentang energi fosil di Denpasar tahun lalu yang LBH Bali adakan mereka membahas risiko gas yang Pemerintah Bali, gadang-gadang sebagai solusi energi bersih ini. LNG ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.
Sigit K. Budiono, Juru Kampanye dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) contohkan, kasus terminal gas yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Floating Storage Regasification Unit Jawa 1 (FSRU Jawa 1), katanya, berdampak pada nelayan pesisir mengeluhkan pendangkalan parah dan pencemaran laut. Ada juga ekstraksi di Kabupaten Banggai, berdampak pada maleo, burung endemik Sulawesi.
Ekspansi pipa-pipa distribusi gas, katanya, menyebabkan habitat dan pengembangbiakan burung maleo terhambat.
Belum lagi risiko lepasan emisi. Riset Trend Asia berjudul Investasi LNG Jalan Mundur Investasi Iklim, dan analisis Climate Action Tracker (CAT) menemukan, ekspansi dan pembangunan infrastruktur gas dapat meningkatkan emisi lebih dari 2,9 GtCO2-e setiap tahun pada 2030.
Ignatius Rhadite, advokat dari LBH Bali mengatakan, dalam narasi Bali mandiri energi oleh pemerintah, gas disebut lebih aman, nyaman, dibandingkan batubara. Karena itu, transisi energi mengarah pada gas.
“Gas jarang didiskusikan, tetapi nyatanya bahan bakar gas ini juga bisa menggeser sejumlah aspek kehidupan lagi,” katanya.
LBH Bali pernah mendampingi sejumlah warga terdampak PLTU Celukan Bawang yang menggugat izin dan dampak lingkungan selama perusahaan tersebut beroperasi di Kabupaten Buleleng.
Novita Indri, Juru Kampanye Trend Asia mengingatkan, pasokan gas di Bali ini hanya sebagai hilir saja atau konsumen, karena cadangan gas ada di Indonesia Timur.
Pada prinsipnya, gas ini tetap ekstraktif hanya cara pengambilan saja yang berbeda dari batubara.
Mengutip Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pembangkit listrik terpasang berdasarkan jeni adalah 16 PLTD kapasitas 70MW, lima PLTG/PLTMG kapasitas 557MW. Lalu, tiga PLTU kapasitas 380 MW.
Karena itu, katanya, konsumsi listrik di Bali masih tergantung dari energi fosil seperti diesel, batubara, dan gas termasuk sistem jaringan Jawa-Bali.
Bali berkomitmen hentikan pembangkit diesel pada 2034.
Sisi lain, Bali bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan pengembangan KEK Kura-kura hingga di Pulau Dewata akan bangun pembangkit listrik tenaga gas. Rencananya PLTG/GU baru di RUPTL 2025 tersebar di Bali Utara dan Selatan.
“Ini kontradiktif karena jargon energi gas itu bersih yang digaungkan pemerintah. Padahal, menyebabkan ketidakadilan. Padahal potensi pembangkit energi terbarukan di Bali, seperti energi laut, biogas, panel surya itu besar,” kata Novita.
Roberto Hutabarat, aktivis lingkungan di Bali mengingatkan jargon bersih gas. Menurut dia, klaim baru dari LNG, dengan tidak berbau, tak berasap, bersih, aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mandiri itu tidak benar.
Dorong energi komunitas, desa-desa mulai gunakan PLTS
Alih-alih memfokuskan solusi ‘energi’ lewat gas dengan berbagai risiko, mestinya lebih perhatian pada energi terbarukan di tingkat komunitas. Sebenarnya di Bali mulai banyak praktik-praktik pemenuhan energi terbarukan lebih hijau di komunitas.
Dua desa di Bali, misal, sudah memulai. Desa Adat Intaran Sanur menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sejumlah tempat publik seperti balai banjar dan pasar tradisional.
Penggunaan energi pun sesuai kebutuhan, misal, PLTS terpasang di bale banjar mendukung penggantian genset solar untuk ritual dengan aktivitas padat dari pagi sampai malam hari.
Sementara PLTS di Pasar Tradisional Intaran, fokus untuk menghidupi pompa yang setiap hari bekerja keras menyediakan air bagi para penghuni pasar.
Karena air sangat krusial, ada dua pompa air di kantor pengelola pasar, pompa eksisting dengan listrik PLN dan pompa tenaga PLTS untuk memastikan akses air terus ada.
Gede Robi, Wakil Bhaga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) Intaran, lembaga usaha Desa Adat Intaran yang bergerak di sektor riil, jasa, dan pelayanan umum ini, mengatakan, Desa Peliatan, Ubud juga memilih model pemanfaatan yang sesuai dengan potensi desa yakni membuat jasa sewa tempat charging baterai kendaraan listrik dengan sumber energi PLTS.
Sejumlah produsen baterai memanfaatkan jasa ini karena memudahkan pengguna motor listrik mengganti baterai tanpa menunggu pengisian listrik.
Erlangga Bayu dari BTI Energi, praktisi pemasangan PLTS di Bali mengatakan, masa depan PLTS sangat baik dengan berbagai dukungan.
Dia bilang, di Bali pelanggan terbanyak adalah rumah tangga dominan pengguna warga negara asing, dengan moda PLTS atap terkonsentrasi di selatan Bali.
Saat ini, perusahaan berbasis PLTS, kata Bayu, lebih banyak punya WNA ,sekitar 16 usaha. Mereka rata-rata mendapat dukungan jaringan internasional dengan modal cukup besar.
Sedangkan BTI Energy mulai dari mikro yakni memenangkan semacam adu ide (bootcamp) dari Nexus Energy dan mendapat sokongan modal Rp1 juta.
Saat itu, katanya, mereka belum banyak mengerti solar panel. Perlahan, dukungan teknis dia himpun dari rekan alumni ITB hingga mewujud perusahaan kecil.
Dia sebutkan, beberapa skema pemasangan PLTS atap. Pertama, model sewa guna usaha, penyewa membayar angsuran pada pemberi leasing. Sewa, katanya, mahal di awal tetapi bisa hemat dalam jangka panjang.
Sejumlah perusahaan besar di Bali menggunakan skema sewa ini seperti hotel di Sanur, usaha rekreasi air di Kuta, dan mal.
Kedua, model ongrid, menggunakan baterai penyimpan dan bisa jual ke PLN namun harga belum ekonomis sekitar Rp 4000/kwh.
Tantangan transisi energi di desa
Upaya memanen energi terbarukan dari alam tak sekadar memastikan potensi, juga ada tantangan pemeliharaan, kapasitas pengelola, dan dampak pada perekonomian lokal.
Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Greenpeace merilis laporan Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026 di Denpasar, Bali pada 31 Maret 2026.
Temuannya, transisi energi di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural. Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa (ETRI) menunjukkan, meskipun terdapat kemajuan dalam tata kelola desa, keberlanjutan inisiatif energi bersih dan kapasitas ekonomi lokal masih sangat tidak merata antarwilayah.
Hambatan utamanya, keterbatasan investasi, perlu sekitar US$235 miliar, ketidakpastian regulasi dan penurunan target bauran energi nasional, dan distorsi harga akibat subsidi energi fosil yang masih besar.
Laporan ini sebut, desa memiliki potensi besar namun sering terabaikan dalam kebijakan yang berorientasi pada industri dan kota. Desa mandiri energi dapat memperluas akses listrik, membuka peluang ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan terhadap krisis energi.
Indikator Utama Kesiapan Transisi Energi terdiri dari inisiasi energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintah.
Analisis regional data Badan Pusat Statistik (2021-2024) menyatakan, terjadi ketimpangan asimetris antara wilayah perkotaan/investasi besar dengan kawasan timur dan pedesaan.
Temuan utama antara lain, peningkatan signifikan dalam kapasitas pemerintah. Pemerintah Jakarta mendapat capaian tertinggi nasional, didukung infrastruktur dan diversifikasi ekonomi.
Sedangkan Papua Tengah skor terendah nasional akibat keterbatasan infrastruktur dan tata kelola. Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan penurunan inisiatif energi bersih sejak 2021.
Untuk Bali masuk kategori sedang, berarti potensi energi terbarukan tinggi tetapi tata kelola dan kosistensi rendah. Kapasitas pemerintah daerah dan desa di Bali, kajian ini nilai meningkat jika ada dukungan.
Peneliti menyebut, terdapat paradoks di mana sektor publik (penerangan jalan) tumbuh, namun adopsi energi bersih di rumah tangga menurun karena biaya awal tinggi dan dominasi subsidi energi fosil. Selain itu, infrastruktur transisi energi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Rekomendasi strategis mereka, menghentikan ketergantungan pada PLTU dan PLTG secara bertahap, optimalisasi potensi energi terbarukan berbasis komunitas, dan penguatan sinergi antara transisi energi dan ketahanan ekonomi desa.
*Liputan dengan tema “Menyoal Infrastruktur Gas dalam Skema Transisi Energi di Indonesia” ini dengan dukungan Trend Asia dan AJI Denpasar.
*****
Niat Bali Beralih ke Energi Bersih Malah Bangun Pembangkit Gas Alam