Organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara (Sumut) menyebut provinsi ini belum mampu menyelesaikan berbagai masalah di tingkat tapak, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kriminalisasi, pembungkaman, hingga konflik pertanahan atau agraria. Penyebabnya, kebijakan yang salah dari penguasa, dan keberpihakan terhadap korporasi. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mencatat 90 pelanggaran … Lanjutkan membaca Konflik Agraria Sumatera Utara Masih Tinggi