Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2025. Pemerintah menyatakan bahwa revisi ini diperlukan untuk menyelaraskan tata kelola kehutanan nasional dengan perkembangan regulasi dan kebijakan pembangunan, termasuk harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta penguatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, proses revisi … Lanjutkan membaca Opini: Revisi UU Kehutanan, Ancaman Keadilan Ekologis dan Hak Masyarakat