Mongabay.co.id

Hari: 31 Agustus 2024

  • Menyoal Bahan Baku Kapal Kayu Sulawesi [2]

    Menyoal Bahan Baku Kapal Kayu Sulawesi [2]

     

     

    • Perajin  pinisi atau kapal kayu Sulawesi dari Bulukumba,  Sulawesi Selatan mulai sulit mendapatkan bahan baku. Tulisan sebelumnya memceritakan persoalan ini.  Juragan pembuat kapal akui kalau kayu-kayu terpaksa mereka datangkan dari daerah lain, seperti  Kalimantan, Maluku sampai Papua, terlebih, area yang sedang pembangunan infrastrktur atau bisnis yang gunakan lahan skala besar.  Asal kayu pun jadi pertanyaan. 
    • Riski Saputra, dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan mengatakan,  bengkel pembuatan kapal Sulawesi di Bulukumba itu bagian kecil dari industri kayu Indonesia dengan bahan baku yang perlu dipertanyakan.
    • Gifvents Lasimpo, Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu) berpikir hal serupa. Menurut dia, sejak ada perizinan industri ekstraktif di Indonesia Tengah hingga timur membuat pembalakan liar dan penjualan kayu ilegal juga makin marak.
    • Modus penjualan kayu ilegal di Sulteng kerap menggunakan dokumen pemegang hak atas tanah (PHAT) dan dokumen ‘terbang’. Praktik ini marak terjadi sejak ada pertambangan nikel dan industri pengolahan nikel.  Kayu-kayu dari bukaan lahan lalu dibawa dan dijual ke daerah lain yang memerlukan.

     

     

     

    Perajin  pinisi atau kapal kayu Sulawesi dari Bulukumba,  Sulawesi Selatan mulai sulit mendapatkan bahan baku. Juragan pembuat kapal akui kalau kayu-kayu terpaksa mereka datangkan dari daerah lain, seperti  Kalimantan, Maluku sampai Papua, terlebih, area yang sedang pembangunan infrastrktur atau bisnis yang gunakan lahan skala besar.  Asal kayu pun jadi pertanyaan.

    Bahan-bahan kayu yang mereka gunakan pun sebagian masuk dalam daftar merah menurut IUCN. Misal, ulin (Eusideroxylon zwageri), kayu bitti (Vitex cofassus), eboni (Diospyros celebica Bakh), bayam (Leguminosae) dan kandole (Sapotaceae). Untuk membuat kapal ukuran 200 GT, kebutuhan kayu masing-masing, kayu hitam 50 kubi,  kandole 75 kubik, dan bitti untuk lambung 500 pohon.

    Riski Saputra, dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan mengatakan,  bengkel pembuatan kapal Sulawesi di Bulukumba itu bagian kecil dari industri kayu Indonesia dengan bahan baku yang perlu dipertanyakan.

    Dalam kasus kayu ilegal dan perdagangan kayu ilegal banyak modus dibuat agar bisnis sampai ke tangan industri kayu, baik yang kecil atau menengah. Industri kayu, katanya,  kerap jadi sasaran utama dalam proses penjualan kayu ilegal.

    Untuk itu, katanya, perlu ada pengawasan maksimal.

    Apa yang dikatakan Riski selaras dengan temuan JPIK melalui laporan mereka berjudul “Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu.” Dalam riset itu, JPIK melakukan serangkaian analisis rantai pasok bahan baku industri primer dan pemantauan lapangan periode Oktober 2019-Juni 2020.

    Lokasi pemantauan yakni di Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.  Delapan provinsi ini, katanya, merupakan daerah yang memiliki industri kayu terbesar di Indonesia.  Temuan riset itu menyebut praktik pembalakan liar masih sangat marak.

    Pada tingkat hulu, misal, kayu-kayu ilegal tak berlabel V-Legal dengan mudah beredar diangkut keluar-masuk melalui jalur darat maupun air. Bahkan, ada indikasi pelanggaran hukum oleh perusahaan pemegang sertifikasi legalitas kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat masih kerap ditemukan.

    Ada juga kelalaian pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terindikasi dilakukan oknum pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK) melalui pemanenan kayu untuk pembukaan perkebunan sawit.

    Selain itu, konflik antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat lokal atau adat, kerap ditemukan di konsesi pemilik sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL). Dari praktik terindikasi ada kerjasama pelaku ilegal dengan oknum aparat penegak hukum.

    Di hilir, pengekspor produk kehutanan yang ber S-LK ditemukan pakai produk kayu dari perusahaan tak bersertifikat hingga legalitas diragukan.

    Ada juga modus tak mencantumkan jenis kayu pada dokumen yang menerangkan sahnya hasil hutan oleh oknum pemilik izin industri. Kayu-kayu yang diperdagangkan pun ada yang masuk dalam daftar Appendix II CITES, tanpa memiliki izin edar dan dokumen khusus.

    Meski begitu, kata Riski, para pekerja kapal Sulawesi di Bulukumba ini bukan aktor intelektual dari aksi perdagangan kayu ilegal. Para panrita ini, katanya,  hanya masyarakat yang dimanfaatkan.

     

    Pekerja menghaluskan batang kayu bitti yang kemudian ditata menjadi rangka kapal. Foto: Eko Rusdianto/Mongabay Indonesia

     

    Dalam kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, katanya, pemodal atau aktor intelektual adalah orang yang harus bertanggung jawab dan wajib ditindak aparat.  Masyarakat, katanya,  kerap hanya diperalat.

    Cerita pembuat kapal Sulawesi di Bulukumba ini, katanya,  harus dilihat sebagai informasi yang perlu ditindaklanjuti, bukan sekadar bahan bacaan.

    Senada disampaikan Mustam Atif, Direktur Perkumpulan JURnaL Celebes. Menurut dia, para cukong kerap memanfaatkan masyarakat sekitar hutan untuk melakukan praktik penebangan. Temuan ini didapati ketika pemantauan kayu dan hutan di Sulawesi Selatan pada 2020.

    Mustam bilang, para pengusaha dan masyarakat bersimbiosis membalak liar dengan memanfaatkan situasi, ketika intensitas pengawasan hutan menurun karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB) COVID-19. Modusnya, masyarakat lokal menebang, para pengusaha yang angkut.

    Dalam praktik ini, kata Mustam, terindikasi kuat ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk saling tutup mulut dengan imbalan kompensasi tertentu. Kalau ada yang tertangkap, katanya, kesepakatan itu sebagai langka menghilangkan jejak dalam mengungkap siapa yang mengajak kerja sama.

    Dengan begitu, katanya, masyarakat lokal yang terlibat dalam jual beli kayu memiliki risiko hukum tinggi dibanding pengusaha atau pembeli kayu yang memanfaatkan jasa mereka. Akibatnya, ketika praktik terlarang ini terbongkar, hanya masyarakat lokal ditangkap petugas sebagai tumbal, pengusaha jarang tersentuh hukum.

    Dari sembilan kasus penangkapan kayu ilegal yang dicatat JurnaL Celebes selama pandemi, hampir semua yang proses hukum adalah masyarakat yang tertangkap tangan menebang atau mengangkut kayu. Penyelesaian kasus-kasus hukum kayu ilegal belum transparan.

    “Kami menduga para pengusaha yang melakukan perdagangan kayu ilegal ini menggunakan pola ‘rantai putus’ untuk menghilangkan jejak mereka, seperti dikenal dalam kejahatan peredaran narkoba,” kata Mustam.

    Supintri Yohar, Direktur Kehutanan Auriga Nusantara mengatakan, praktik pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal sedang mengarah ke wilayah timur. Kondisi ini, katanya,  karena potensi kayu dan lahan tersisa hanya tinggal berada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

    Apalagi, kata Supintri, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini terkait perizinan usaha komoditas mengarah ke timur. Misal, proyek hilirisasi nikel di Sulawesi dan Maluku, dan proyek sejuta hektar kebun tebu di Merauke Papua Selatan itu mendorong ada perdagangan kayu ilegal.

    Argumentasi itu juga selaras dengan data Auriga Nusantara yang menggambarkan deforestasi Indonesia marak terjadi di timur Indonesia. Konsesi kebun kayu, konsesi tambang, hingga konsesi sawit banyak keluar di Indonesia timur,  menjadi penyebab utama.

    Data Auriga Nusantara akhir Maret 2024 menunjukkan,  deforestasi Indonesia pada 2023 mencapai 257.384 hektar, naik dari 230.760 hektar tahun sebelumnya. Ini menunjukkan, deforestasi Indonesia pada 2023 meningkat sekitar 26.624 hektar.

     

    Kapal Motor Kayu yang dibangun di Tana Beru milik seorang pengusaha dari Kalimantan. Foto: Eko Rudianto/Mongabay Indonesia

     

    Gifvents Lasimpo, Direktur Yayasan Kompas Peduli Hutan (Komiu) berpikir hal serupa. Menurut dia, sejak ada perizinan industri ekstraktif di Indonesia Tengah hingga timur membuat pembalakan liar dan penjualan kayu ilegal juga makin marak. Fenomena ini banyak terjadi di Sulawesi Tengah (Sulteng).

    Modus penjualan kayu ilegal di Sulteng kerap menggunakan dokumen pemegang hak atas tanah (PHAT) dan dokumen ‘terbang’. Praktik ini marak terjadi sejak ada pertambangan nikel dan industri pengolahan nikel. Pembukaan konsesi pertambangan sangat ‘ramah’ dengan praktik terlarang ini.

    “Coba kita lihat saja, ketika perusahaan membuka wilayah di konsesi mereka. Pertanyaannya ke mana kayu-kayu yang mereka tebang? Rata-rata mereka menggunakan PHAT untuk menjual kembali kayu ini,” kata Gifvents.

    Selain itu, katanya, kayu-kayu yang didapatkan dari pembukaan konsesi wilayah pertambangan ini sering dikirim ke Sulsel dan Surabaya. Ketika sampai di Surabaya, katanya, kayu-kayu itu diduga dikirim ke Eropa menggunakan perusahaan pemegang sertifikasi legalitas kayu (S-LK).

    “Coba kita lihat di Sulteng, izin hak pengusahaan hutan itu tidak ada, tapi angka deforestasi itu naik. Ketika kita menelusurinya, ternyata ada praktik modus PHAT yang ikut mendorong deforestasi di Sulteng.”

    Padahal, kata Gifvents, pembalakan liar adalah kejahatan luar biasa yang berdampak bukan hanya hilangnya paru-paru Indonesia juga dunia yang mengakibatkan pemanasan global. Sejumlah penelitian menyebut,  perusakan hutan pada gilirannya menyumbang hingga 20% emisi karbon global dan memicu pemanasan global.

    Dampak lanjutan, katanya, akan terjadi banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat. Negara secara ekonomi pun akan sangat dirugikan dan masyarakat yang bergantung pada hutan akan tergerus.

    “Penebangan liar juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.”

     

     

    *******

     

    Mengintip Aktivitas Pembuatan Kapal Perikanan di Pantai Utara Lamongan

  • Upaya Penyelamatan Alam Jambi lewat Festival Budaya

    Upaya Penyelamatan Alam Jambi lewat Festival Budaya

     

     

     

     

    • Kerusakan alam dari hutan tergerus sampai sungai-sungai tercemar, terjadi pendangkalan bahkan kering berdampak ke tradisi masyarakat yang hidup di sekitar. Seperti tradisi seperti biduak gedang di Jambi, mulai hilang dalam kehidupan masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Fertival Budaya pun dihelat, dengan salah satu agenda Kenduri Swarnabhumi 2024. Ia sebagai upaya  menguatkan kembali nilai-nilai kepedulian masyarakat terhadap alam.
    • Tradisi biduak gedang, ritual yang sarat makna sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.
    • Dulu, setiap tahun, perahu besar yang dikenal sebagai biduak gedang melayari sungai yang menghubungkan desa dengan ladang-ladang jauh di pedalaman. Bagi masyarakat sepanjang Batang Tabir, biduak bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol dari hubungan harmonis antara manusia dan alam.
    • Sri Purnama Syam, Kurator Budaya Lokal, menyebutkan, dengan mengangkat budaya akuatik di tengah masyarakat diharapkan membawa memori masa lalu nilai-nilai luhur masa lampau arif dengan alam.

     

     

     

    Iringan perempuan, anak-anak dan remaja berjalan cepat dari Sungai Batang Tabir, Jambi. Diringi pantun dan sorak –sorai menuju gelanggang bantai adat. Gelanggang bantai adat, jadi tempat Festival Biduak Gedang angkut padi diadakan. Ia merupakan areal sakral bagi warga Tabir dan Rantau Panjang  dalam tradisi menyembelih kerbau dan sapi menyambut puasa.

    Ratusan orang, perempuan paruh baya, remaja laki dan perempuan berpartisipasi dalam drama kolosal  “Biduak Gedang Angkut Padi,” bulan lalu. Ia bagian dari kenduri Swarnabhumi 2024,  merupakan rangkaian festival budaya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Festival ini memasuki tahun ketiga.

    Tahun ini, Kenduri Swarnabhumi mengangkat narasi ”Menemu-kenali Kebudayaan DAS Batanghari” mendorong kemandirian dalam mengangkat kearifan lokal.

    Tradisi biduak gedang, ritual yang sarat makna sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan alam yang menjadi sumber kehidupan mereka.

    ‘Usia padi empat bulan diadakan  sedekah sebagai ungkapan syukur atas hasil yang diberikan alam. Doa dipanjatkan dengan harapan agar tanaman padi tetap sehat hingga waktu panen tiba,”  kata Sumarni, perempuan dukun padi.

    Setiap tahun, perahu besar yang dikenal sebagai biduak gedang melayari sungai yang menghubungkan desa dengan ladang-ladang jauh di pedalaman. Bagi masyarakat sepanjang Batang Tabir, biduak bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol dari hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kini, kondisi  lingkungan, termasuk DAS Batanghari banyak alami kerusakan,. Hutan tergerus, sungai dangkal bahkan mengering. Tradisi biduak gedang pun terkikis.

    Sumarni mengatakan,  penghormatan leluhur pada alam terlihat lewat berbagai kearifan lokal. Misal, padi tidak hanya komoditi dan sumber pangan, ada beragam ritual berladang mulai dari mempersiapkan ladang, menanam benih hingga panen. Semua dirayakan dalam budaya.

    Saat padi mulai ‘bunting’ di ujung tangkai, para dukun panen mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya. Mereka mengumpulkan tujuh tangkai padi pertama, yang dianggap sebagai simbol keberkahan.

    Tangkai-tangkai padi ini diikat dengan tali yang dipenuhi bahan-bahan ritual seperti kemenyan, sabut kelapa, kulit bawang merah, kulit bawang putih, sabut pinang tua, benang wol bekas, dan buah piak dari hutan. Proses ini bagian dari ritual untuk memastikan keselamatan dan keberkahan hasil panen.

    Di ladang, balian, atau dukun, upacara pengasapan bilik padi dengan menggunakan tunam, sejenis campuran sabut kelapa dan bawang merah.

    Ritual dalam biduak gedang bukan sekadar tindakan. Ia simbol dari keselarasan hidup dengan alam dan kebijaksanaan dalam menghargai setiap proses kehidupan.

     

    Pertunjukan drama kolosal tentang tradisi beselang angkut padi di areal gelanggang bantai adat yang berada tepi Sungai Batang Tabir. Foto: Elviza Diana/Mongabay Indonesia
    Pertunjukan drama kolosal tentang tradisi beselang angkut padi di areal gelanggang bantai adat yang berada tepi Sungai Batang Tabir. Foto: Elviza Diana/Mongabay Indonesia

     

    Ahmad Mahendra,  Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud Ristek, mengatakan, melalui tradisi biduak gedang , nilai-nilai luhur diwariskan ke generasi sekarang.

    “Tradisi biduak gedang sebagai kekayaan dan keragaman budaya, bagaimana nilai gotong royong, saling asih dan kasih sesama manusia, syukur pada Tuhan”

    “Bagaimana arif dengan alam sudah dicontohkan sejak dulu oleh nenek moyang. Ini yang sekarang sudah hilang, ingin dihidupkan lagi dalam hati generasi muda,” katanya.

    Sri Purnama Syam, Kurator Budaya Lokal, menyebutkan, dengan mengangkat budaya akuatik di tengah masyarakat diharapkan membawa memori masa lalu nilai-nilai luhur masa lampau arif dengan alam.

    Kondisi Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya saat ini merana,katanya,  bisa jadi peringatan. “Ada yang salah dalam pengelolaan alam yang tidak arif. Biduak gedang yang tidak ada lagi di tengah masyarakat , kita hadirkan dalam festival ini untuk mengingatkan bagaimana Sungai Batang Tabir itu megah . Ini juga perayaan bagi para petani mereka pejuang yang menyediakan semua pangan kita,” katanya.

    Seharusnya, budaya tak lekang waktu, nilai-niali baik milik nenek moyang seperti kepedulian dengan sesama dan alam harus tetap ada hingga kini. Namun, dia melihat ada pergeseran nilai itu di generasi muda.

    “Misal, tradisi beselang, makan besamo dengan dulang, ini nilai kebersamaan, kepedulian dan kepekaan terlihat dalam tradisi. Sekarang itu ditinggalkan, termasuk juga dulu leluhur kita tidak mengenal plastik, mereka membawa makanan dengan pelepah pinang dan untuk air minum biasa disimpan dengan botol labu. Melalui festival ini kita perkenalkan kembali memori kolektif melalui pertunjukkan.”

     

    Bendungan Resah, Jambi, yang kering hingga tak bisa mengairi sawah lagi. Foot: Elviza Diana/Mongabay Indonesia

    *******

     

    Festival Budaya Lembah Baliem, dari Bakar Batu sampai Anyam Noken

  • Lingkungan Rusak, Warga Sumatera Selatan Gugat Korporasi Penyebab Karhutla

    Lingkungan Rusak, Warga Sumatera Selatan Gugat Korporasi Penyebab Karhutla

     

    • Sejumlah pedagang ikan perempuan di pasar tradisional di Jakabaring, Palembang, umatera Selatan, merugi karena sulitnya mendapat pasokan ikan liar seperti ikan betok, ikan sapil, hingga ikan lais yang banyak diminati pembeli.
    • Saat musim kemarau, kerugian ekonomi seperti yang dialami para penjual ikan, mungkin juga dirasakan sebagian besar masyarakat yang menetap di lahan basah Sungai Musi.
    • Hal ini diperburuk ancaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi menahun di Sumatera Selatan [Sumsel]. Kondisi ini memicu kerugian materil dan immateril, seperti krisis ikan, air bersih, gagal panen, kesehatan, hingga kecemasan akibat kabut asap.
    • Kamis, 29 Agustus 2024, sebanyak 12 warga Sumsel, didukung koalisi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan bernama Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap [ISSPA], menggugat tiga korporasi atas kasus kabut asap ke Pengadilan Negeri Palembang.

     

    Nur Hasna berniat mencari ikan betok untuk anaknya di pasar tradisional Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu pagi [28/8/2024]. Tak seperti biasanya, sejumlah lapak penjual ikan di tepian Sungai Rasau itu terlihat kosong.

    “Susah sekali mendapatkan ikan betok sekarang.”

    Di sebuah lapak, Hasna memutuskan membeli ikan patin.

    “Untuk dibuat pindang,” katanya.

    Hampir semua ikan yang tersedia pagi itu kebanyakan ikan budidaya, seperti nila, patin, lele, dan gurame.

    “Kami lebih senang ikan liar, seperti ikan sapil [Helostoma temminckii], ikan betok [Anabas testudineus], ikan sepatung [Pristolepisgrootii], dan lainnya. Dagingnya lebih manis dan segar, kalau ikan tambak [budidaya] kurang, kadang dominan rasa pelet,” kata Idayah, penjual ikan.

    Idayah sudah puluhan tahun berjualan ikan. Menurutnya, sejak musim kemarau [Juni-Agustus] sejumlah jenis ikan tersebut, jarang dipasok dari Ogan Ilir maupun Ogan Komering Ilir [OKI].

    Di lapaknya saja hanya ada ikan gabus budidaya dan satu setengah kilogram ikan sapil liar yang terjual.

    “Ikan sapil ini dari lebung di sekitar babatan [Pemulutan]. Cuma sedikit dan kecil-kecil ukurannya.”

    Dampaknya, pasar sepi dan penghasilan para penjual ikan yang sebagian besar perempuan, turun drastis.

    “Biasanya bisa bawa pulang untung bersih sekitar Rp200 ribu. Sekarang, dapat Rp50-100 ribu saja sudah syukur,” kata Ana, penjual ikan lainnya.

    Saat kemarau, kerugian ekonomi yang dialami penjual ikan, mungkin juga dirasakan sebagian besar masyarakat yang menetap di lahan basah Sungai Musi.

    Hal ini diperburuk oleh ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi di Sumsel selama 27 tahun. Kondisi ini, memicu kerugian mulai dari gagal panen, krisis ikan dan air bersih, hingga kesehatan akibat kabut asap.

    Baca: Lahan Basah di Sumatera Selatan Mengering, Waspada Kebakaran

     

    Sebanyak 12 warga Sumatera Selatan menggugat tiga perusahaan ke Pengadilan Negeri Palembang atas kasus kabut asap yang terjadi menahun di Sumatera Selatani. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesiajpg

     

    Berdasarkan penelitian HaKI [Hutan Kita Institut], rawa gambut di Sumatera Selatan yang berubah fungsi seluas 1.123.119 hektar. Sekitar 17 perusahaan HTI menguasai rawa gambut seluas 559.220 hektar, 70 perusahaan sawit seluas 231.741 hektar, serta 332.158 hektar dijadikan pemukiman [transmigran], perkebunan rakyat, pabrik, dan jalan.

    Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan [BPPIKHL] Wilayah Sumatera, dikutip dari Tempo.co, selama periode Januari-Juli 2024, mencatat 750,83 hektar lahan terbakar di Sumsel.

    Dijelaskan Ferdian Kristanto, Kepala BPPIKHL Sumatera, dari luasan terbakar tersebut, sekitar 308,56 hektar berada di lahan gambut, sedangkan 442,26 hektar di lahan mineral.

    Lahan gambut yang terbakar terluas berada di Kabupaten Musi Banyuasin [Muba] seluas 192,52 hektar, disusul Kabupaten OKI [106,36 hektar], dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [9,68 hektar].

    Dikutip dari situs Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BMKG], puncak kemarau 2024 di sebagian wilayah Sumatera Selatan bagian timur jatuh Agustus ini.

    Namun, dikutip dari detik.com, musim kemarau akan berlanjut hingga September. Korbid Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB II Palembang, Veronica Sinta Andayani mengatakan, pascapuncak kemarau [Agustus] dan seterusnya, wilayah Sumsel belum akan memasuki musim hujan.

    “Secara statistik, September masih periode musim kemarau,” katanya.

    Baca: Kemarau Datang, Fokus Kegiatan Jangan Hanya Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan

     

    Aksi teatrikal sebagai wujud warga Sumsel yang setiap tahunnya tercekik asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

     

    12 warga Sumsel gugat korporasi

    Kamis [29/8/2024], sebanyak 12 warga Sumatera Selatan, didukung koalisi masyarakat sipil dan organisasi lingkungan bernama Inisiasi Sumatera Selatan Penggugat Asap [ISSPA], mendaftarkan gugatan tiga perusahaan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk kasus kabut asap yang terjadi menahun di Sumatera Selatan.

    “Mereka menuntut ganti rugi atas tercerabutnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang telah merugikan materiil maupun immaterial,” kata Ipan Widodo, dari LBH Palembang selaku kuasa hukum, sekaligus Ketua Persatuan Advokat Dampak Krisis Ekologi [PADEK].

    Baca juga: Jejak Kebakaran di Lahan Basah Sungai Musi

     

    Hanya ikan budidaya seperti nila yang banyak di pasar tradisional Jakabaring, Palembang, Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

     

    Para penggugat adalah warga yang berasal dari Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir [OKI]; Desa Lebung Itam, Kecamatan Tulung Selapan, OKI; dan Kota Palembang. Latar mereka beragam, mulai petani, penyadap karet, nelayan, peternak kerbau rawa, ibu rumah tangga, pekerja lepas, hingga pegiat lingkungan.

    Pralensa, penggugat dari Desa Lebung Itam mengatakan, akibat asap, mereka banyak mengalami masalah kesehatan seperti sesak napas dan infeksi paru-paru.

    “Bertahun kami menjadi korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan [karhutla]. Kami ingin memberi peringatan bahwa apa yang perusahaan lakukan itu salah karena telah merusak lingkungan dan ruang kehidupan kami,” ujarnya.

    “Asap menghalangi kami untuk menyadap karet atau menangkap ikan. Perusahaan dan pemerintah diharapkan lebih memikirkan lingkungan hidup,” kata Marda Ellius, penggugat lainnya.

     

    Penjual ikan di pasar tradisional Jakabaring, Palembang, mengaku kekurangan stok ikan liar dari wilayah rawa Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

     

    Perusahaan yang digugat adalah PT Bumi Mekar Hijau [BMH], PT Bumi Andalas Permai [BAP], dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries [SBA Wood Industries].

    Karhutla yang terjadi di wilayah izin tergugat telah memicu kabut asap hingga Kota Palembang pada 2015, 2019, dan 2023. Luas areal terbakar dalam konsesi para tergugat pada 2015-2020 seluas 254.787 hektar, hampir empat kali luas Jakarta.

    Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba mengatakan, konsesi ketiga perusahaan tersebut berada pada lanskap gambut, yang sebenarnya punya peran penting menyimpan karbon. Rusaknya gambut, memicu karhutla dan kabut asap serta memperburuk krisis iklim.

    “Kondisi ini berkontribusi menghambat upaya penurunan emisi,” katanya.

    Untung Saputra, Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria [KPA] Sumatera Selatan, sekaligus perwakilan koalisi ISSPA mengatakan, selain memicu konflik agraria berkepanjangan, ketiga perusahaan tersebut juga menimbulkan dampak ekologis. Yaitu, merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat Sumatera Selatan.

    “Ini saatnya masyarakat melawan dengan terhormat, untuk menunjukkan mereka memiliki kedaulatan atas ruang hidupnya,” tegasnya.

     

    Perempuan-perempuan yang Kehilangan Ikan dan Pengetahuannya

     

  • Kemah BAB, Cara Komunitas Indonesia Hijau Ajak Anak-anak Mengkonservasi Lingkungan

    Kemah BAB, Cara Komunitas Indonesia Hijau Ajak Anak-anak Mengkonservasi Lingkungan

    • Komunitas Indonesia Hijau (KIH) regional Malang, Jatim, mengenalkan konservasi lingkungan kepada generasi muda sejak dini melalui berbagai kegiatan.
    • Salah satunya kegiatan  rutin berkemah berjudul Bermain di Alam Bebas (BAB) untuk anak-anak dengan berbagai kegiatan seperti mengenal aneka tanaman dan manfaatnya di sekitar rumahnya.
    • Peserta juga dikenalkan pada sejumlah satwa liar berstatus terancam punah di sekitar lingkungannya yang sebelumnya hanya bisa melihat foto satwa dari internet.
    • Berbagai program KIH regional Malang untuk mengenalkan konservasi lingkungan seperti Bermain di Alam Bebas (BAB), Keterampilan Alam Bebas (Trabas) dan Peka Alam (Pendidikan Konservasi Alam).

     

    Sebanyak 15 anak-anak duduk meriung. Tekun, mereka menggambar di atas kertas. Selanjutnya, mereka menempelkan dedaunan kering di sekitar kawasan dermaga sungai Bajulmati, Desa Sidodadi, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Mereka membuat beragam pola yang unik dan diperindah dengan beragam dedaunan kering.

    “Kami mengajarkan kreativitas dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati di lingkungannya,” kata anggota Komunitas Indonesia Hijau (KIH) Regional Malang, Qatrunada Melati (24 tahun), beberapa waktu lalu. Ia bersama empat anggota KIH lainnya melatih anak-anak mengenal lingkungan sejak dini. Beragam kegiatan dalam program Bermain di Alam Bebas (BAB) dilangsungkan selama tiga hari yang dikemas menarik dan mengajaknya bergembira.

    Peserta merupakan anak-anak desa setempat yang berusia tiga tahun sampai 15 tahun. Mereka menginap di dalam tenda dan memasak bersama-sama, untuk dilatih kemandirian dan belajar konservasi lingkungan sejak dini. Dikemas dalam program Pendidikan Konservasi Alam (Peka Alam), sebuah program reguler yang dikerjakan KIH setahun sekali.

    Nada –sapaan akrab Qatrunada Melati– menjelaskan jika anak-anak juga dikenalkan dengan aneka tanaman di sekitar rumahnya. Dalam kegiatan bertema mencari harta karun, peserta diminta mencari “harta karun” berupa sejumlah tanaman dengan petunjuk peta. “Mereka belajar membaca peta dan mengenal aneka jenis tanaman dan manfaaatnya,” kata Nada.

    Ternyata, sejumlah peserta tidak mengenal beragam jenis tanaman di sekitar rumah. Seperti daun mangkokan (Polyscias scutellaria) yang bermanfaat untuk shampo rambut. Mereka juga dikenalkan dengan daun beluntas (Pluchea indica L.) yang bermanfaat untuk menghilangkan bau badan yang dikonsumsi dengan dimasak menjadi aneka jenis masakan.

    Baca : Cara Asik Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan, Seperti Apa?

     

    anak-anak Desa Sidodadi, Pagedangan, Malang, Jatim, mengikuti Bermain di Alam Bersama (BAB) yang diselenggarakan Komunitas Indonesia Hijau (KIH). Foto : KIH

     

    Peserta juga tidak mengetahui jika pepaya jepang (Cnidoscolus chayamansa) yang tumbuh di pekarangan rumah juga bisa diolah dan dikonsumsi.

    “Mereka kaget daun pepaya jepang aman dikonsumsi,” ujarnya.  Lantaran, berkembang kabar daun pepaya jepang mengandung sianida sehingga warga tak berani mengolah dan mengonsumsinya. Padahal jika diolah dengan benar, daun pepaya jepang aman dan enak dikonsumsi. Memanfaatkan sayuran dan tanaman di pekarangan rumah dengan prinsip ketahanan pangan.

    Mereka juga dikenalkan metode mewarna kain dengan ecoprint. Setiap kelompok diberi tote bag putih. Lantas, mereka membuat pola dan mewarnai dengan dedaunan di sekitar tempat berkemah. Kreatifitas ini, katanya, bisa dikembangkan untuk mewarnai pakaian yang warnanya sudah memudar.

     

    Mengenalkan Satwa dan Habitatnya

    Nada juga menunjukkan sejumlah satwa yang berada di lingkungan mereka seperti penyu hijau (Chelonia mydas), elang Jawa (Nisaetus bartelsi), lutung Jawa (Trachypithecus auratus) dan macan tutul (Panthera pardus melas). Aneka satwa tersebut kini terancam punah. Habitatnya berada di hutan lindung tersisa di Malang Selatan, lokasinya tak jauh dari permukiman warga.

    “Mereka tak pernah melihat satwa itu di alam, mereka mengenal dari foto dan video di intenet,” ujarnya. Mengapa terancam punah? Mereka menjawab kompak satwa langka karena hutan dibabat dan perburuan di alam. Kini, hutan lindung berubah menjadi perkebunan tebu, ladang jagung dan pisang.

    Mereka juga diajak mengenal sungai dan biotanya dengan menyusuri sungai menggunakan perahu karet. Malam menjelang, anak-anak duduk meriung mendengarkan dongeng si Timun Mas dan Raksasa. Timun Mas, saban hari melemparkan biji-bijian di tepi sungai. Aneka tanaman tumbuh untuk menahan longsoran di tepian sungai.

    Namun, sang raksasa menganggap aktivitas si Timun Mas mengganggu kerajaannya sehingga sang Raksasa menebangi tanaman si Timun Mas. “Seru, bahkan sampai ada yang ketakutan saat Buto (raksasa) keluar, seperti diperagakan dalam dongeng tersebut,” ujarnya.

    Dongeng tersebut, kata Nada, didedikasikan kepada orang tua peserta yang rutin setiap tanggal 1 dan 15 menanam di bantaran sungai. Tujuannya, mengenalkan aksi orang tuanya yang menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah abrasi, banjir dan longsor. Dongeng ini diharapkan mendorong anak-anak turut mendukung dan melanjutkan usaha orang tuanya.

    “Pohon dulu banyak tumbuh di tepi sungai Bajumati, sekarang hilang. Ditebang,” ujarnya. Dampaknya, banjir melanda permukiman warga rutin setiap musim penghujan.  Kegiatan KIH, katanya, juga mengurangi kebiasaan anak-anak yang bermain gawai. Sedangkan mereka jarang bermain di alam dan mengenal lingkungannya sendiri.

    Vinno Naufal Abqori (10 tahun),  mengaku menikmati kegiatan yang diikutinya selama tiga hari. Bersama teman-temanya, ia mengaku banyak mendapat pengetahuan yang tak diperoleh di sekolah dan keluarganya. Bahkan ia mulai tertarik mengenal aneka ragam tanaman di sekitar lingkungannya. “Senang dan menikmati setiap kegiatannya. Suka melukis dengan daun kering,” ujarnya.

    Baca juga : Nugie, Tasya sampai Hamish Daud Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Hidup

     

    anak-anak Desa Sidodadi, Pagedangan, Malang, Jatim, mengikuti Bermain di Alam Bersama (BAB) yang diselenggarakan Komunitas Indonesia Hijau (KIH). Foto : KIH

     

    Pendidikan Lingkungan Usia Dini

    Ketua Komunitas Indoesia Hijau (KIH) Regional Malang, Purnawan Dwikora Negara menjelaskan bergerak di pendidikan lingkungan usia dini. Mendidik anak mulai dari anak TK sampai mahasiswa. “Kami relawan pendukung Yayasan Indonesia Hijau yang berdiri sejak 1978. Pendiri WALHI (Wahana Lingkungan Hidup),” ujar Purnawan yang akrab disapa Pupung.

    KIH menyasar generasi muda untuk memupuk kesadaran lingkungan. Programnya berupa Bermain di Alam Bebas (BAB), kegiatannya berupa mendirikan tenda, memasak bersama, dan mengajarkan anak-anak bertanggungjawab. Selain itu, turut membentuk karakter anak yang beririsan dengan kepedulian terhadap lingkugan. Program Keterampilan Alam Bebas (Trabas) khusus yang memiliki minat kegiatan di alam bebas, mulai belajar membaca peta kompas, survival, arung jeram, dan panjat tebing.  Dan program Peka ALAM (Pendidikan Konservasi Alam).

    Kegiatan BAB di Sidodadi merupakan kegiatan advokasi kepada Komunitas Tegalsari Maritim  yang rutin menanam pohon untuk mencegah banjir. Aktivitas menanam dilangsungkan selama empat tahun terakhir akibat banjir bandang di desanya. “Dulu banjir bandang terjadi 25 tahun sekali. Sekarang tidak terprediksi, bisa dua tahun sekali,” ujar Pupung.

    Mereka menggunakan kearifan lokal dengan menanaman yang direkomendasikan sesepuh desa setempat. Menanam akibat pemanasan global, cuaca berubah, dan kerusakan hulu mengakibatkan Sungai Penguluran dan Sungai Bajulmati banjir. Banjir bertubi-tubi, turut mengubah bentang alam. Aliran sungai berubah hingga menerabas tanah ladang warga. Aliran sungai berubah, melebar hingga 20 meter. Sehingga kerap menimbulkan konflik antar pemilik lahan yang hilang di seberang sungai.

    Baca juga : Gen Z dan Persoalan Lingkungan Hidup

     

    Anak-anak Desa Sidodadi, Pagedangan, Malang, Jatim, mengikuti Bermain di Alam Bersama (BAB) yang diselenggarakan Komunitas Indonesia Hijau (KIH). Mereka diajak naik perahu di sungai Bajulmati untuk mengenal lingkungan sekitar. Foto : KIH

     

    Desa Rawan Bencana

    Dulu, Sungai Penguluran dan Sungai Bajulmati sedalam empat meter dengan lebar 10 meter. Sehingga nelayan setempat bisa melalui dengan perahu ke muara di pantai Ungapan. “Nelayan yag mencari ikan di Sendangbiru cukup menaiki perahu di belakang rumah. Sekarang dangkal, tidak bisa dilalui perahu,” kata Pupung.

    Menurut keterangan sejumlah tokoh desa, dulu tanaman loa (Ficus racemosa) tumbuh berderet di sisi kanan-kiri sepanjang bantaran sungai. Daun pohon loa menjalar dan memayungi area sungai. Menghiasi bantaran sungai. “Dulu, daun pohon loa saling bertemu,” katanya.

    Selain itu, tanaman mangrove juga tumbuh di muara. Mangrove tumbuh subur, menjadi rumah bagi aneka jenis ikan dan burung pantai. Sehingga, Komunitas Tani Maritim direkomendasikan menanam pohon loa dan mangrove. Dua tahun terakhir, timbul kesadaran kolektif warga menanam loa dan mangrove menjaga abrasi dan banjir.

    “Sementara hutan di atas rusak. Terjadi penggundulan yang menyebabkan banjir,” ujarnya. Selain itu, sejumlah kawasan merupakan daerah karst yang berfungsi meresapkan air ke tanah.  Mereka menanam loa dan mangrove berusaha menangkap karbon dan mengantisipasi perubahan iklim.

    Sehingga KIH memberikan pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini. Tujuannya, untuk mendukung usaha orang tuanya yang memitigasi permukiman dari ancaman banjir, dan abrasi. Sekalian itu agar anak-anak tidak asing dengan kegiatan yang dilakukan orang tuanya. (***)

     

     

    Generasi Muda Bicara Perubahan Iklim

     

     

  • Yogyakarta Sempat Diguncang Gempa, Ancaman Megathrust Masih Tinggi

    Yogyakarta Sempat Diguncang Gempa, Ancaman Megathrust Masih Tinggi

    • Kota Yogyakarta dan sekitarnya diguncang gempa yang cukup keras pada Senin (26/8/2024) lalu. Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 itu berpusat di laut, 95 kilometer barat daya Gunungkidul dan terjadi pada bidang kontak antarlempeng atau megathrust.
    • Hingga Kamis (29/8/2024) lalu, BMKG mencatat telah terjadi 121 gempa susulan dengan kekuatan magnitudo minimum 2,1 dan magnitudo maksimum 4,0.
    • BMKG mengingatkan potensi gempa megathrust di sejumlah segmen di Banten, Selat Sunda, dan Siberut yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain karena seismic gap atau kekosongan gempa besar sudah terakumulasi ratusan tahun
    • Untuk meningkatkan kesiapsiagaan BMKG memasang lebih banyak sensor gempa, dari 176 unit pada 2019 menjadi 530-an unit sampai saat ini di daerah rawan bencana di seluruh Indonesia.

     

    Kota Yogyakarta dan sekitarnya diguncang gempa yang cukup keras pada Senin (26/8/2024) lalu. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut, 95 kilometer barat daya Gunungkidul di kedalaman 30 kilometer. Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang terjadi pukul 19.58 ini dirasakan hingga Tasikmalaya di wilayah barat Pulau Jawa, dan Blitar di wilayah timur.

    Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengungkapkan, pusat gempa terjadi pada bidang kontak antarlempeng atau megathrust. Lebih jauh menurutnya, gempa di selatan Gunungkidul itu merupakan jenis gempa dangkal akibat deformasi batuan di bidang antarlempeng.

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme naik (thrust),” tulisnya dalam cuitan yang diunggah Senin (26/8/2024) lalu.

    Dari hasil pemodelan menunjukkan gempabumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Ada laporan gempa menyebabkan kerusakan bangunan di Pasar Prambanan, Yogyakarta. Sejumlah genting pecah dan material berjatuhan mengotori lantai. Di Gunungkidul dan Karanganyar, gempa juga menyebabkan kerusakan rumah penduduk. Sebuah video unggahan warganet memperlihatkan tembok rumah yang retak, dan lapisan semen di dinding ambrol.

    Meski tidak menimbulkan kerusakan berarti, namun gempa cukup kuat dirasakan warga Gunungkidul termasuk kota Yogyakarta. Warga yang panik banyak yang keluar rumah pada malam itu.

    Baca : Bagaimana Kesiapan Indonesia Hadapi Ancaman Gempa Megathrust?

     

    Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang dirasakan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada Senin (26/8/2024) berpusat di laut, 95 kilometer barat daya Gunungkidul. Sumber : BMKG

     

    Warga masih mengingat kejadian gempa tektonik pada Mei 2006 lalu yang melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Gempa yang dipicu oleh pergeseran Sesar Opak itu berkekuatan magnitudo 6,3. Banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak dalam peristiwa itu. Sementara lebih dari lima ribu jiwa menjadi korban.

    Hingga Kamis (29/8/2024) lalu, BMKG mencatat telah terjadi 121 gempa susulan dengan kekuatan magnitudo minimum 2,1 dan magnitudo maksimum 4,0.

     

    Ancaman Megathrust         

    Dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, pada Selasa (27/8/2024) lalu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan potensi megatrust di Banten, Selat Sunda, dan Siberut yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain sehingga menjadi perhatian.

    Khusus di segmen Banten Selat Sunda, Dwikorita mengatakan memberi perhatian lebih karena kawasan ini terdapat banyak industri kimia, sekaligus berpenduduk padat, dan berdiri sejumlah hotel. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan BMKG memasang lebih banyak sensor gempa, dari 176 unit pada 2019 menjadi 530-an unit sampai saat ini di daerah rawan bencana di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya BMKG mengingatkan potensi gempa megathrust di sejumlah segmen. Di wilayah Mentawai Siberut misalnya, seismic gap atau kekosongan gempa besar sudah terakumulasi selama 227 tahun. Catatan gempa besar terakhir di segmen ini terjadi pada tahun 1797 lalu. Sementara untuk Banten Selat Sunda seismic gap selama 267 tahun. Gempa besar terakhir terjadi pada tahun 1757.

    Gayatri Indah Marliyani, pakar gempa dari UGM menjelaskan, seismic gap bisa diketahui berdasarkan sejumlah informasi. Kecepatan pergerakan lempeng, data geologi seperti koral yang terangkat, endapan tsunami, dan gempa di masa lalu bisa membantu memperkirakan potensi gempa di masa depan.

    “Semakin lengkap informasi itu, maka semakin kita tahu daerah mana yang masih macet. Daerah mana yang masih tertahan, dan daerah mana yang sudah lepas. Informasi itu bisa memberi gambaran mana daerah yang harus diwaspadai,” ungkapnya, dalam diskusi yang membahas ancaman gempa megathrust, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, pada Kamis (22/8/2024) lalu di UGM.

    Baca juga : Memahami Megathrust: Gempa Dahsyat yang Berpotensi Terjadi di Indonesia

     

    Peta sumber gempa bumi megathrust di Indonesia. Sumber : Badan Geologi

     

    Dia mengingatkan, bumi sendiri adalah planet yang dinamis, terus berproses, dan siapapun tidak bisa menghentikannya. Namun di balik segala kemudahan yang diberikan oleh bumi, manusia juga harus siap menerima ancaman yang datang.

    “Kalau tidak ada gempa bumi tidak akan ada rekahan-rekahan yang menjadi jalan bagi panas bumi muncul ke permukaan yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi. Mineral seperti emas, tembaga, perak, juga bisa diketahui dari rekahan-rekahan yang disebabkan oleh gempa,” ujarnya.

    Sementara itu, Galih Aries Swastanto, peneliti dari Pusat Studi Bencana Alam UGM, menjelaskan pengalaman gempa dan tsunami di Aceh pada 2004 lalu telah membuka mata akan perlunya sebuah badan yang secara khusus menangani kebencanaan. Sesuai amanat UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, kemudian lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Undang-undang menyatakan bahwa bencana itu layanan dasar. Sehingga siapapun ketika terkena bencana, tidak mendapat layanan dari pemerintah, baik layanan penyelamatan, pengungsian, bisa menuntut kepada pemerintah,” katanya. Dia menambahkan, konsekuensinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan.

    Baca juga : Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa

     

    Beberapa mobil ringsek akibat gempa Bantul 2006..JPG Nuswantoro
    Ilustrasi. Beberapa mobil ringsek akibat gempa di Bantul, Yogyakarta, pada tahun 2006. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia

     

    Terkait pengurangan risiko gempa megathrust, menurutnya masih banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya, tata kelola kebencanaan yang belum terintegrasi dengan kebijakan lainnya.

    “Sudah ada standar nasional untuk bangunan tahan gempa. Kalau bangunan pemerintah mungkin sudah sesuai standar kegempaan. Namun bagaimana dengan rumah-rumah warga? Bagaimana itu bisa diimplementasikan?”

    Sebagai peneliti, Aries mengungkapkan ternyata meski tingkat pendidikan masyarakat perkotaan lebih tinggi namun literasi kebencanaan tidak lebih baik dibanding masyarakat yang ada di wilayah bencana.

    Sehingga pengetahuan tentang kegempaan harus terus diberikan dan dijaga. Bisa melalui kurikulum pendidikan, simulasi periodik, hingga sirkulasi informasi di media sosial. Agar kesadaran kesiapsiagaan menghadapi bencana mengendap di dalam ingatan. Sehingga ketika bencana gempa itu datang, masyarakat bisa lebih sigap menyelamatkan diri. (***)

     

     

    10 Gempa Megathrust Terbesar dalam Sejarah Modern

     

     

     

  • Farwiza Farhan Raih Magsaysay Award 2024, “Ini Buah Kerja Bersama Lindungi Hutan Aceh”

    Farwiza Farhan Raih Magsaysay Award 2024, “Ini Buah Kerja Bersama Lindungi Hutan Aceh”

    • Farwiza Farhan,  perempuan pegiat dan pelestari Hutan Leuser di Aceh, menerima Ramon Magsasay Award 2024 untuk kategori Kepemimpinan Baru (Emergent Leadership) yang diumumkan langsung dari Manila, Filipina pada tanggal 31 Agustus 2024 ini.
    • Bagi Farwiza, penghargaan ini bukan hanya untuk dia pribadi tetapi juga orang-orang yang berjuang bersama menjaga dan menyelamatkan hutan Leuser.  Baginya, penghargaan ini juga sebuah rekognisi terhadap kerja-kerja yang lebih luas.
    • Dalam kerja-kerjanya, Farwiza melibatkan perempuan dalam berbagai lini. Program-program HAkA untuk dan dengan perempuan sangat efektif dan memotivasi. Perempuan mendapat pelatihan paralegal dan jurnalisme warga, terlibat dalam kewirausahaan mikro, dan diorganisir dalam kelompok-kelompok penjaga hutan. Perempuan memimpin patroli hutan untuk memantau perburuan dan pembalakan liar. Para perempuan ini didukung para pria yang juga dilatih dengan cara yang sama.
    • Pada 31 Agustus ini, Yayasan Ramon Magsaysay Award mengumumkan lima penerima penghargaan dari lima negara. Selain Farwiza Farhan dari Indonesia, ada Nguyen Thi Ngoc Phuong dari Vietnam, lalu Miyazaki Hayao dari Jepang, dan Bhutan Karma Phuntsho.  Penerima penghargaan dari Thailand kepada organisasi, Rural Doctors Movement (RDM), merupakan gabungan antara Rural Doctor Society (RDS) dan Rural Doctor Foundation (RDF).

     

     

     

    Farwiza Farhan, begitu kaget ketika mendapat kabar kalau dirinya menjadi penerima Ramon Magsaysay Award 2024 kategori Kepemimpinan Baru (Emergent Leadership). Saat menerima telepon itu, dia sedang di kantor. Tanpa sadar, air matanya berlinang, terharu.

    “Sejujurnya aku sangat shock dan kaget… Rasanya bingung dan campur aduk, my heart is so full, very touch and could not believe I’ved just heard. Apakah ini aku mimpi ya?” katanya dalam  wawancara dengan Mongabay, 29 Agustus lalu.

    Perempuan kelahiran Aceh ini sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan internasional berkat dedikasinya beraksi dalam penyelamatan dan pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser di Aceh bersama organisasinya, Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HakA).

    Sebut saja, penghargaan dari National Geographic Wayfinder Award 2022, Pritzker Emerging Environmental Genius Award 2021, TED Fellow 2021, Future for Nature Award 2017, dan Whitley Award 2016. Pada 2022, oleh TIME dia dinobatkan sebagai TIME 100 Next 2022.

    Tahun ini, ‘Nobel Prize Asia’ pun dia raih.

    Bagi Farwiza, penghargaan ini bukan hanya untuk dia pribadi tetapi juga orang-orang yang berjuang bersama menjaga dan menyelamatkan hutan Leuser.  Baginya, penghargaan ini juga sebuah rekognisi terhadap kerja-kerja yang lebih luas.

    “Aku tuh hanya sebagian kecil dari gerakan yang sangat besar ini. Ini adalah hal yang di luar sana patut dirayakan bersama-sama.  Ini bukan award-ku tapi penghargaan bersama buat teman-teman yang ada di lapangan.Teman-teman yang ada di tingkat tapak, koalisi-koalisi bersama.”

    Yayasan Magsaysay menilai, Farwiza punya pemahaman mendalam tentang hubungan penting antara alam dan kemanusiaan. Komitmennya terhadap keadilan sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara melalui dedikasinya dengan hutan, masyarakat sekitar hutan, dan mengkampanyekan kesadaran lebih besar tentang perlunya melindungi jantung dan paru-paru alam yang kaya dan terancam punah di negara Indonesia dan Asia.

    Lahir di Aceh pada 1986, Farwiza sejak kecil sudah jatuh cinta dengan keindahan alam hingga mendorongnya mendalami bidang biologi kelautan dan dunia konservasi.  Namun kerusakan alam terus berlangsung, yang membuatnya tidak berdiam diri.

    Aksi-aksi lingkungan dari lulusan program Doktor Antropologi Budaya dan Studi Pembangunan Radboud University Nijmegen, Belanda ini  diawali kala bergabung dengan Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), lembaga bentukan pemda Aceh untuk mengelola ekosistem Leuser. Kala itu,  dia baru menyelesaikan program master manajemen lingkungan dari University of Queensland, Australia.

    Ekosistem Leuser,  meskipun sudah jadi Warisan Dunia UNESCO pada 2004 dan jadi kawasan yang dilindungi pada 2008, terus mengalami keterancaman dari deforestasi, infrastruktur, sampai komersialisasi. Kondisi makin parah kala penegakan hukum bagi pelanggar lemah.

    Dalam perjalanan, BPKEL dibubarkan pada 2012. Farwiza dan sebagian rekan eks BPKEL tak mau menyerah dalam menjaga ekosistem Leuser. Mereka membentuk HAkA yang berupaya terus menjaga dan melestarikan hutan Leuser di 13 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera,  dengan luas sekitar 2,25 juta hektar.  Dia didapuk sebagai ketua.

    Sejak berdiri, keberhasilan HAkA, antara lain, bersama-sama mendorong putusan pengadilan menjatuhkan denda US$26 juta kepada perusahaan sawit yang membakar hutan di ekosistem Leuser.  Uang itu digunakan pemerintah untuk merehabilitasi lahan yang rusak.  Kesuksesan lain juga ikut menghentikan pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air yang mengancam habitat gajah.

     

    Hutan Kawasan Ekosistem Leuser merupakan habitatnya sejumlah satwa liar. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

     

    Hal penting lain walau kurang terlihat, adalah aksi HAkA memobilisasi masyarakat Aceh untuk melindungi lingkungan. HAkA melakukan ini dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem Leuser dengan memasukkannya dalam kurikulum sekolah dan universitas setempat.

    HAkA juga menggunakan sistem informasi geografis dan perangkat pemantauan hutan lain untuk membantu pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas dalam memantau kawasan hutan Aceh secara real time.

    Yayasan ini juga mempromosikan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat untuk memastikan pengelolaan hutan lebih baik.

    Bukan hal mudah bagi Farwiza bekerja di  Aceh, yang dikenal sebagai daerah Islam konservatif. Tak jarang dia mendapatkan perlakuan diskriminatif.

    “Misal, komentar ke aku soal jilbab dan pakaian. Saat datang ke rapat amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), kita gak bicara tentang ribuan hektar yang akan dialih fungsi dan ditebang, mereka bertanya, mana jilbabku, kenapa kelihatan rambutnya? Itu membuatku kesal.”

    Hal seperti itu berulang, termasuk ketika dia masuk dalam TIME 100 Next 2022, di sosial media banyak menghujatnya karena menyebut sebagai perempuan Aceh tetapi tak pakai jilbab.Tantangan itu Farwiza hadapi dengan kuat untuk tetap menjadi dirinya dan terus beraksi melestarikan hutan.

    Dia menyadari,  perubahan tak terjadi dalam satu hari.  Sabar, jadi salah satu resepnya menghadapi tekanan ini.

    “Membuka dan melawan patriarki itu menurutku kadang-kadang [perlu] dilawan dengan kelembutan dan keikhlasan. Kita berusaha melihat perspektif mereka, mendengar dan membangun jembatan.,” katanya.

    Farwiza merasa beruntung karena dikelilingi orang-orang yang mendukungnya, termasuk keluarga.

    “Aku berada di keluarga yang bisa membuatku menjadi diri sendiri. Saat tidak memakai jilbab, tidak ada pertanyaan, juga saat belum menikah. [Kini] suami pun mendukung.”

    Dia pun makin kuat berada di jalan ini bahkan mendukung perempuan-perempuan lain menjadi dirinya sendiri.

     

    Ranger Mpu Uteun, penjaga hutan di Bener Meriah, Provinsi Aceh, yang seluruh anggotanya perempuan. Foto: Dok. HAkA

     

    Pentingnya peran perempuan untuk konservasi alam

    Dalam kerja-kerjanya, Farwiza melibatkan perempuan dalam berbagai lini. Program-program HAkA untuk dan dengan perempuan sangat efektif dan memotivasi. Perempuan dilibatkan dalam pelatihan paralegal dan jurnalisme warga, terlibat dalam kewirausahaan mikro, dan diorganisir dalam kelompok-kelompok penjaga hutan.

    Perempuan memimpin patroli hutan untuk memantau perburuan dan pembalakan liar. Para perempuan ini didukung para pria yang juga dilatih dengan cara yang sama.

    Menurut Farwiza,  peran perempuan di Aceh itu sangat kuat, tetapi seringkali dikecilkan. Padahal, katanya, secara kultural, perempuan itu bekerja lebih keras.

    Begitu pula, ketika bicara kerja terkait pelestarian hutan, perempuan bisa berperan di semua lini, termasuk untuk patroli di hutan.

    “Terbayang, mereka patroli berhari-hari di hutan, bawa tas, berat, pasti terpikir secara fisik perempuan tidak bisa melakukan itu. Kenyataannya tidak seperti itu, perempuan punya cara mengambil peran yang penting bagaimana proses ini bisa lebih inklusif,” katanya.

    Konservasi itu, katanya,  perlu menjadi upaya lebih inklusif dan mengajak orang-orang di tingkat tapak yang sebenarnya lebih paham soal nilai-nilai konservasi.  Mereka yang sebenarnya mengalami langsung ketika kerusakan lingkungan terjadi.

    Dulu, ketika HAkA baru berdiri, hanya Farwiza perempuan seorang. Perlahan, jumlahnya terus bertambah.

    “Kita ga melihat syarat harus laki-laki. Proses itu terekspansi ke masyarakat yang kita perkuat juga. Secara sadar,  gerakan-gerakan itu kita lakukan,  misal, membuat training para legal khusus ibu-ibu. Tujuannya agar partisipasinya lebih kuat.”

    Bersama HAkA, dia akan terus berupaya melestarikan hutan Leuser.

    Apa rencana ke depan? “Kita pengen bikin sekolah konservasi di Leuser. Kita masih riset-riset dan masih cari-cari bentuk fundraising dan lain-lain,” kata pemilik banyak hobi dari trekking, trail running, scuba diving, freediving, sampai open water swimming ini.

     

    Ranger MPU Uteun Damaran Baru yang seluruh anggotanya perempuan, dibentuk untuk melindungi hutan. Foto: Dok. LPHK Damaran Baru

     

    Perkuat gerakan masyarakat sipil

    Kerja-kerja konservasi dan lingkungan, kata Farwiza, tidak bisa lepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi saat ini. Dia miris dengan kondisi Indonesia. Saat ini, katanya, Indonesia menghadapi ancaman luar biasa dampak kebobrokan sistem ekonomi politik, yang akan berdampak besar terhadap lingkungan.

    “Ratusan ribu orang kehilangan hak atas lahan karena proyek-proyek strategis nasional yang didorong pemerintah.  Itu baru orang. Kita belum memperhitungkan berapa satwa, berapa tanaman, berapa banyak fungsi kehidupan yang hilang dari proses itu.,” katanya.

    Susah berharap pada pemerintah. Meski begitu, Farwiza tak pupus harapan, perbaikan masih bisa dilakukan. Masyarakat sipil termasuk generasi muda bisa bikin perubahan dengan lebih terkonsolidasi dan makin kuat berkolaborasi.

    “Tidak ada dari kita yang bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Tidak ada yang dari kita yang melakukan itu dengan 100% sempurna. Tapi kalau kita solid, sama-sama mendorong isu-isu yang penting, aku percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi.”

     

    Farwiza, usai penyelamatan bayi gajah di Aceh. Foto: dokumen dari Yayasan Ramon Magsaysay Award

     

    Pemenang Magsaysay Award 2024

    Pada 31 Agustus ini, Yayasan Ramon Magsaysay Award mengumumkan lima penerima penghargaan dari lima negara. Selain Farwiza Farhan dari Indonesia, ada Nguyen Thi Ngoc Phuong dari Vietnam, lalu Miyazaki Hayao dari Jepang, Karma Phuntsho dari Bhutan, dan Thailand.

    Penerima penghargaan dari Thailand adalah kelompok Rural Doctors Movement (RDM), yang merupakan gabungan antara Rural Doctor Society (RDS) dan Rural Doctor Foundation (RDF).

    Penerima penghargaan dari Bhutan, Karma Phuntsho berkontribusi dalam menyelaraskan kekayaan masa lalu negaranya dengan beragam kesulitan dan prospek masa kini. Dia menginspirasi generasi muda Bhutan untuk bangga dengan warisan dan percaya diri akan masa depan mereka.

    “Kharma menginspirasi komunitas untuk melihat ke belakang bahkan ketika mereka bergerak maju,” sebut  Yayasan Ramon Magsaysay Award dalam keterangan resmi mereka.

    Untuk Miyazaki Hayao, dia diakui atas komitmen seumur hidupnya dalam seni, khusus animasi, untuk menerangi kondisi manusia, terutama memuji pengabdiannya kepada anak-anak sebagai pembawa obor imajinasi. “Kepadanya,  dia meneruskan cahaya dan percikan semangatnya.”

    Penerima Magsaysay Award dari Thailand adalah gerakan dokter pedesaan. Mereka memperjuangkan masyarakat miskin di pedesaan, sehingga memastikan mereka tidak tertinggal di belakang ketika bangsa ini bergerak maju menuju kemakmuran ekonomi dan modernisasi yang lebih besar.

    Untuk Nguyen Thi Ngoc Phuong,  diakui karena semangat pelayanan publik dan pesan harapannya yang terus disebarkan kepada rakyat Vietnam.

    Phuong menjalankan misi besar dalam hidupnya, yaitu mencari keadilan bagi para korban Agen Oranye di era perang. Dia membantu mereka yang menderita dengan segala cara yang memungkinkan. Phuong dan rekan-rekannya menemukan bahwa orang-orang di daerah yang disemprot Agen Oranye telah menderita cacat lahir tiga kali lebih banyak daripada di tempat lain.

    Dia mempublikasikan penelitian ini dan bergabung dengan Asosiasi Korban Agen Oranye Dioksin Vietnam/VAVA). Dengan lebih dari 4.000 anggota, VAVA menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan oleh Agen Oranye dan memberikan bantuan kepada para korban.

     

    Yayasan Ramon Magsaysay Award mengumumkan lima penerima penghargaan dari lima negara. Farwiza Farhan dari Indonesia, (tengah) lalu Nguyen Thi Ngoc Phuong dari Vietnam, lalu Miyazaki Hayao dari Jepang, dan Bhutan Karma Phuntsho. Penerima penghargaan dari Thailand kepada Rural Doctors Movement (RDM), merupakan gabungan antara Rural Doctor Society (RDS) dan Rural Doctor Foundation (RDF). Sumber: Mongabay

     

    Cheche L. Lazaro, Ketua Yayasan Penghargaan Ramon Magsaysay mengatakan, para penerima Ramon Magsaysay Award tahun ini mengingatkan bahwa masa depan dibentuk oleh mereka yang berani dan mendedikasikan diri untuk mengubah visi ini jadi kenyataan.

    “Dengan mengatasi tantangan sosial yang kritis dan memelopori solusi inovatif di komunitas, mereka menunjukkan kepada kita bahwa menciptakan perubahan positif bukan hanya sebuah kemungkinan, tetapi bentuk tanggung jawab bersama,” katanya.

    Tahun ini,  penghargaan Ramon Magsaysay menginjak tahun yang ke 66.

    “Seiring dengan perayaan 66 tahun Ramon Magsaysay Award, kami memberikan penghargaan kepada para penerima tahun ini yang kegigihannya di tengah-tengah kondisi kesulitan, mencerminkan esensi dari penghargaan ini,” kata Susanna B. Afan, Presiden Yayasan Penghargaan Ramon Magsaysay.

    Selama lebih dari enam dekade, katanya, penghargaan ini telah mengapresiasi mereka yang menantang status quo dengan integritas berani menghadapi ketidakadilan sistemik, mentransformasi sektor-sektor penting melalui solusi terobosan yang mendorong kemajuan masyarakat.

    “Mengatasi masalah-masalah global yang mendesak dengan ketangguhan yang tak tergoyahkan.”

     

     

    ********

     

    MpU Uteun, Ranger Perempuan Penjaga Hutan Aceh