- Banyak petani di negeri ini hidup dalam kondisi was-was. Tiba-tiba lahan mereka ternyata bagian dari konsesi perusahaan, atau berubah jadi kawasan hutan maupun jadi proyek-proyek strategis nasional dan banyak lagi. Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria sejati, dengan mengutamakan petani gurem, nelayan, masyarakat adat dan buruh tani.
- Yogi Zul Fadli, Direktur LBH Yogyakarta mengatakan, atas nama industri dan pariwisata terjadi perampasan ruang hidup di Yogyakarta dan Jawa tengah bagian selatan. Banyak proyek infrastuktur penunjang pariwisata, baik transportasi listrik dan air, dibangun dengan mengabaikan partisipasi publik dan lingkungan.
- Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria mengatakan, ketimpangan struktur agraria tajam hingga harus ada penataan ulang. Seharusnya, kata Dewi, pelaksanaan reforma agraria menyasar tanah-tanah negara termasuk kelolaan swasta.
- Arip Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, 24 September ini peringatan Hari Tani Nasional, tetapi masyarakat, terutama petani terus terancam lahan oleh agenda pembangunan pemerintah.
Sumiyati bersama para perempuan Desa Wadas, sedang sibuk menganyam. Jari jemari mereka cekatan merangkai helai demi helai bambu itu untuk jadi besek. Bambu Sumiyati ambil dari kebun. DI kebun, beragam hasil pertanian bisa dia peroleh, dari kemukus, durian, aren sampai bumbu-bumbu dapur.
Pos ronda jadi lokasi biasa mereka berkumpul sekaligus berjaga-jaga. Kebun di kampung mereka di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ini sedang terancam penambangan batu andesit untuk bangun Bendungan Bener, di Wonosobo.
Oknum pemerintah seringkali secara diam-diam lakukan pematokan di hutan atau alas Desa Wadas, dan lahan pertanian masyarakat. Meski berkali-kali gagal, hingga 20 September lalu, Desa Wadas kembali terintimidasi dengan kedatangan sejumlah personel kepolisian untuk patroli. Situasi ini membuat mereka resah.
“Kami tetap menolak tambang, karena ruang hidup terancam. Kami apa-apa sudah ada, jika ditambang akan hilang mata air dan sumber pertanian,” kata Sumiyati.
Petani Wadas, seperti Sumiyati ini potret dari petani di Indonesia yang masih hidup resah dan tak aman.
Keterancaman ruang hidup petani ini makin masif di tengah pembangunan infrastruktur yang minim pertimbangan sosial dan lingkungan hidup.
Yogi Zul Fadli, Direktur LBH Yogyakarta mengatakan, pembangunan Bendungan Bener, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo ini untuk memasok air bersih ke Bandara YIA dan sekitar.
Persoalannya, bendungan ini akan menenggelamkan tujuh desa, dibangun di kawasan longsor dan kekeringan serta di hulu atau kawasan serapan air tanah. Selain itu, material untuk memasok bendungan akan menambang batuan andesit di Desa Wadas, Purworejo, yang bisa membuat lahan pertanian warga hilang.
Dia bilang, atas nama industri dan pariwisata terjadi perampasan ruang hidup di Yogyakarta dan Jawa tengah bagian selatan. Banyak proyek infrastuktur penunjang pariwisata, baik transportasi listrik dan air, dibangun dengan mengabaikan partisipasi publik dan lingkungan.
“Kami melihat saling berkelindan proyek infrastuktur menandakan perampasan ruang hidup terjadi dalam skala luas dan dampak besar bagi warga.”
Baca juga: Warga Wadas Tolak Pengerukan Bukit untuk Proyek Bendungan Bener
Titik mula gerbang perampasan ini, katanya, dengan pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo, guna mendukung pariwisata Candi Borobudur, yang jadi 10 kawasan strategis pariwisata nasional prioritas.
Perkembangannya, wilayah sekitar tumbuh kawasan bisnis baru atau aerotropolis yang bertumpu pada keberadaan bandara ini. “Persoalannya, bandara ini dibangun di kawasan rawan bencana tsunami, menggusur sekitar 600an hektar pertanian subur.”
Kemudian ada pembangunan tol untuk ruas Semarang-Yogya. “Dari 7,6 kilomenter panjang lahan [yang akan terkena] ruas jalan di DIY, khusus Sleman, 75% merupakan tanah pertanian berupa sawah,” katanya.
Data Dinas Pertanian DIY alih fungsi lahan pertanian produktif di provinsi ini lebih 250 hektar per tahun, banyak terjadi di Sleman dan Bantul.
Kondisi tak jauh beda juga terjadi Hal di Jawa Barat. Muit Pelu, dari LBH Bandung mengatakan, ada proyek strategis nasional turut merampas ruang hidup masyarakat, antara lain, Bendungan Jati Gede (Sumedang), Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (Majalengka), PLTU Indramayu, PLTU Cirebon, sampai Kereta Cepat Bandung-Jakarta.
Konflik agraria dan kriminalisasi petani maupun pejuang lingkungan terjadi.
“Bandara Kertajati, misal, di Desa Sukamulya, terjadi manipulasi nilai jual tanah, intimidasi dalam pelepasan tanah, ada ratusan hektar sawah.”
Pembangunan PLTU Cirebon dan Indramayu, katanya, mengancam kehidupan masyarakat sekitar, terutama hak atas udara besih dan lingkungan sehat. Belum lagi mata pencaharian warga yang mayoritas, nelayan, petani, buruh tani, juga terdampak.
“Pembangunan PLTU berdampak pada kesehatan dan hasil tani dan ikan.”
Baca juga: Cerita Warga Terdampak Proyek Jalan Lingkar Gorontalo [1]
Proyek PLTU Indramayu ini juga pernah kena gugat warga dan organisasi masyarakat sipil. Warga menang. Sayangnya, pada tingkat banding, ada tafsir berbeda antara majelis hakim tingkat satu dan dua soal permasalahan yang tidak substansial, yakni tenggang waktu untuk menggugat. “Dari segi peradilan itu jadi ancaman tersendiri bagi rakyat untuk mengembalikan hak mereka. Majelis hakim tidak melihat dampak yang dirasakan warga.”
Tak hanya Jawa, proyek strategis nasional pun mengancam pulau lain di nusantara ini. Seperti di Samarinda, akan dibangun ibu kota negara (IKN). Pembangunan tol, pelabuhan, bendungan dan irigasi, kilang minyak Balikpapan dan Bontang dan lainn-lain.
“Di zona inti ibu kota negara, pemerintah mengklaim tanah negara padahal disana bukan ruang kosong, ada Suku Balik yang mendiami dan ditindas sejak lama di wilayah itu, mulai dari rezim HPH, HTI. Saat ini mereka harus menghadapi IKN,” kata Fathul Huda Wiyashadi, dari LBH Samarinda.
Ada 150 keluarga Suku Balik di Kelurahan Pemaluan, yang hidup makmur dengan sumber makanan melimpah. Mereka memiliki budaya lokal untuk menanam padi gunung dan ladang yang semua bisa hilang kalau ada IKN.
“Beberapa tetua Suku Balik khawatir yang terjadi pada orang Betawi di Jakarta mereka alami juga jika wilayah mereka jadi ibu kota negara. Mereka tergusur, tidak diperhatikan.”
David Pascal, LBH Manado juga bicara proyek strategis nasional di Sulawesi Utara, antara lain, Pelabuhan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, kawasan budidaya Sangihe, jalan tol, dan bendungan.
“Jalan tol Manado-Bitung, dari empat seksi bermasalahm tiga sudah terbangun,” katanya.
Jalan tol ini, juga melintasi hutan adat Danowudu dan situs budaya mata air Aerujang, yang selama ini menyuplai air buat 1,600 keluarga di Kota Bitung.
Tata ulang ketimpangan agraria
Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria mengatakan, ketimpangan struktur agraria tajam hingga harus ada penataan ulang. Seharusnya, kata Dewi, pelaksanaan reforma agraria menyasar tanah-tanah negara termasuk kelolaan swasta.
“Proses redistribusi lahan harus segera dilakukan, begitu juga subyek utama dalam reforma agraria ditujukan kepada para petani gurem, petani kecil, penggarap, buruh tani dan masyarakat adat,” katanya.
Wilayah konflik agraria, katanya juga harus jadi prioritas karena terjadi ketimpangan struktur dan pemiskinan secara sosial dan ekonomi.
Arip Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan, 24 September ini peringatan Hari Tani Nasional, tetapi masyarakat, terutama petani terus terancam lahan oleh agenda pembangunan pemerintah.
Dia khawatir, banyak investasi dan industri akan berhubungan dengan politik upah murah. Juga pengambilalihan lahan warga secara murah.
Bukan itu saja, banyak kasus terjadi, masyarakat dipaksa patuh terhadap agenda pembangunan itu, dibuat propaganda yang memunculkan konflik agraria.
“Pertarungan paling krusial adalah saat masyarakat dibatasi untuk bisa berpendapat dan mengutarakan pendapat.”
******