Mongabay.co.id

Hari: 7 Januari 2020

  • Ombudsman Rekomendasikan Beberapa Langkah Rencana Penghapusan Merkuri

    Ombudsman Rekomendasikan Beberapa Langkah Rencana Penghapusan Merkuri

     

     

    •  Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030.
    • Merkuri, merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup hingga perlu pengaturan agar tak timbul dampak negatif.
    • Sebelum itu, ada berbagai hambatan dalam pengawasan dan pengendalian merkuri, seperti belum ada alternatif untuk mantan penambang, belum ada regulasi mengatur peredaran merkuri dalam negeri, anggaran pemerintah minim, dan koordinasi antar lembaga kurang.
    • RAN-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri prioritas pada bidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.

     

     

    Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai merkuri) pada 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang,. Ia kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-undang Nomor 11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030. Ombudsman membuat kajian soal rencana aksi dan pelaksanaan RAN-PPM di lapangan serta merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah.

    “Kami mengapresiasi RAN-PPM ini sebagai salah satu kebijakan bagus yang diharapkan direspon dengan baik oleh instansi terkait. Kami kemudian mengkaji sejauh mana pihak-pihak yang disebut oleh RAN-PPM ini melakukan tugas dan kegiatannya,” kata Adrianus Meliala, anggota Ombudsman di Jakarta, baru-baru ini.

    RAN-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri prioritas pada bidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.

    Baca juga: Nestapa Anak-anak Cisitu dalam Cemaran Merkuri

    Strategi yang termuat dalam RAN PPM, yakni penguatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antarkementerian lembaga pemerintah. Juga, penguatan koordinasi kerja sama antarpemerintah pusat dan daerah, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu, penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri, serta penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Juga soal pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal dan penguatan penegakan hukum.

    Dalam kajian Ombudsman, seperti pertambangan dan peredaran merkuri di Gunung Botak, Maluku, potensi terjadi maladministrasi. Hal serupa juga kemungkinan terjadi di provinsi lain karena penambangan emas skala kecil banyak terdapat di penjuru negeri.

    Bukan tidak mungkin penggunaan bahan merkuri sebagai zat pengikat emas masih terus digunakan.

    Dia bilang, penggunaan dan peredaran merkuri adalah permasalahan sistemik yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah.

    Baca juga: Petaka Tambang Emas di Pulau Buru

    Merkuri, katanya, merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup hingga perlu pengaturan agar tak timbul dampak negatif.

    “Merkuri banyak digunakan dalam pertambangan emas skala kecil, manufaktur, energi, dan kesehatan yang dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan hidup,” katanya.

    Sebelum terbit Perpres RAN-PPM, ada berbagai hambatan dalam pengawasan dan pengendalian merkuri, seperti belum ada alternatif untuk mantan penambang, belum ada regulasi mengatur peredaran merkuri dalam negeri, anggaran pemerintah minim, dan koordinasi antar lembaga kurang.

     

    Batu cinnabar, bahan bikin merkuri dengan latar belakang rumah penambang liar di Gunung Botak. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

     

    Selain itu, ekspor merkuri masih bebas dan belum ada peraturan di Kementerian Perdagangan. Ada juga pasar gelap merkuri, banyak petugas kesehatan belum memahami gejala-gejala dampak merkuri, belum terdapat kajian masalah kesehatan di area penambangan emas skala kecil. “Jadi, sulit mengetahui daerah mana risiko tinggi terhadap pencemaran merkuri,” katanya.

    Salam aspek pemulihan, katanya, koordinasi dengan pemerintah daerah kurang mendukung. Untuk aspek teknis dan sosial juga jadi kendala KLHK dalam pemulihan dampak merkuri.

    Harapannya, dengan ada Perpres RAN-PPM, berbagai hambatan teratasi. Sayangnya, kata Adrianus, di lapangan masih terdapat banyak kendala meski regulasi sudah ada.

    Dia bilang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan pengawasan terhadap wilayah hanya izin yang menteri keluarkan Kalau izin oleh gubernur, katanya, KESDM tak memiliki jangkauan langsung untuk pengawasan.

    Kondisi ini, katanya, jadi hambatan dalam pelaksanaan RAN-PPM. Kalau proses pengawasan di daerah tak ketat, katanya, berpotensi penambangan emas tak sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria bisa bertambah.

    “Sebagian besar pertambangan emas rakyat adalah ilegal. Hanya sebagian kecil memiliki izin. Pemerintah tidak bisa memberi instruksi kepada penambang ilegal jadi sulit proses formalisasi dari tambang ilegal ke legal.”

    Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan IUP yang dikeluarkan gubernur. “Hal perlu [kalau tidak] membuka potensi penyalahgunaan wewenang di lingkup pejabat publik daerah dalam urusan penerbitan izin pertambangan, khusus pertambangan emas,” katanya.

     

     

    Berbagai rekomendasi

    Ombudsman meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk pemulihan lahan-lahan yang terkontaminasi merkuri. Juga berkoordinasi dengan KESDM untuk formalisasi penambangan emas ilegal jadi legal berbasis non merkuri.

    Juga rekomendasi kepada Menteri Kesehatan, antara lain, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas tentang upaya pengendalian dampak penanganan merkuri disertai hasil kajian. Hal ini dilakukan, katanya, untuk menemukan obat dan standar medis dalam menangani korban terpapar merkuri.

    “Kami juga meminta Menteri Kesehatan pemetaan kelompok kerja penambang emas rakyat dan masyarakat yang terpapar merkuri berdasarkan data wilayah kerja Puskesmas,” katanya.

    Ombudsman, katanya, juga merekomendasikan kepada Menteri ESDM, KLHK berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan perizinan usaha pertambangan emas dengan izin dari pemerintah daerah.

    Untuk Menteri Perdagangan, Ombudsman merekomendasikan, menyusun regulasi tentang ekspor yang mengatur larangan tata niaga penggunaan dan peredaran merkuri.

     

    Kombes Pol. Sulistiyo mengecek rendaman di kawasan tambang Gunung Botak, Pulau Buru. Foto: Humas Polda Maluku

     

    Menurut Adrianus, rekomendasi Ombudsman hanya kepada empat pihak walau pihak lain juga terlibat dalam RAN-PPM. Dia bilang, keempat kementerian ini dalam posisi sebagai pembuat kebijakan utama yang diikuti pihak lain.

    “Kami tidak beri saran khusus kepada kepolisian, misal. Karena kepolisian dalam posisi yang mengawasi dan mengamankan terkait penegakan hukum dari kebijakan yang dibuat empat pihak ini. Maka kami memberikan saran khusus kepada empat kementerian ini agar RAN-PPM betul-betul berjalan.”

    Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK mengapresiasi rekomendasi Ombudsman. Dia bilang, rekomendasi itu ibarat wake up call.

    Target dalam RAN PPM, penggunaan merkuri untuk sektor manufaktur berkurang 50% dan energi berkurang 33,2% pada 2030. Untuk sektor pertambangan emas skala kecil berkurang 100% pada 2025. Sektor kesehatan berkurang 100% pada 2020.

    “Kami berterimakasih kepada Ombudsman yang sudah mengingatkan tugas-tugas yang harus kami lakukan,” katanya.

    Mengenai tindak lanjut Perpres RAN-PPM, memang punya mandat untuk gubernur, bupati dan walikota dalam mengusung rencana aksi daerah yang hingga kontribusi pada pengurangan dan penghapusan merkuri tingkat nasional.

    Saat ini, KLHK dibantu BPPT mengembangkan proyek percontohan di Lebak, Banten. Di wilayah ini, banyak penambang emas tradisional pakai merkuri. Sekarang, sudah mulai beralih tidak lagi pakai merkuri.

    Soal pemulihan lahan yang terkontaminasi merkuri, kata Vivien, juga tak mudah. Meskipun penegakan hukum sudah berjalan, penertiban penambang emas skala kecil pakai merkuri, tanah tetap tercemar.

    “Pemulihan lahan itu perlu tapi tidak mudah. Untuk memulihkan lahan jadi non merkuri, ini yang sekarang kita kerjakan. Teknologi sedang kita cari dan kerjasama dengan BPPT.”

    Merry Maryati, Direktur Ekspor Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, tak menampik selama ini aturan baru sebatas soal impor merkuri. Aturan ekspor merkuri, belum ada.

    “Kami sedang sedang memproses aturan tata niaga ekspor merkuri. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Saat ini ditelaah Biro Hukum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai.”

    Jelsi Natalia Marampa, Kasubdit Pengamanan Limbah dan Radiasi Kementerian Kesehatan mengatakan, sesuai amanat dalam Perpres 21/2019, Kemenkes diberi tugas untuk pencegahan dan pengendalian dampak kesehatan karena merkuri pada kesehatan. Terutama, katanya, menyasar penambang emas skala kecil dan penghapusan alat kesehatan bermerkuri.

    “Soal penghapusan alat kesehatan mengandung merkuri, Menkes telah menerbitkan Permenkes 41/2019 tentang penghapusan dan pengendalian alat kesehatan yang mengandung merkuri.

    Setelah terbit permenkes ini, katanya, Kemenkes terus sosialsiasi kepada seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia untuk mempercepat penghapusan alat kesehatan bermerkuri.

    Sulistyo Ariyanto, staf ahli Menteri ESDM mengatakan, akan menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman untuk memperkecil pencemaran merkuri. Sosialisasi tentang teknologi pertambangan lebih ramah lingkungan, katanya, akan lebih intens.

    KESDM, katanya, juga akan berkoordiansi dengan Kemendagri untuk pengawasan perizinan pertambangan emas yang dikeluarkan pemda.

    “Tentu akan kami laksanakan lebih intens lagi. Karena memang ESDM lebih banyak mengatur yang di atas. Untuk daerah memang kuasa pemda untuk memantau, ke depan kami akan coba lebih dalam lagi untuk mengatur pemberian izin khusus pertambangan emas rakyat.”

     

    Keterangan foto utama: Tukang nebeng adalah, penambang emas ilegal yang biasa hanya ikut-ikutan penambang lain, bukan pekerjaan pokok. Foto: Teguh Suprayitno/ Mongabay Indonesia

    Sungai di Geumpang yang rusak akibat pertambangan emas ilegal. Foto: Dok. WALHI ACEH
  • Petani Muda Lombok Ini Pulihkan Lahan dengan Gaharu dan Buah-buahan

    Petani Muda Lombok Ini Pulihkan Lahan dengan Gaharu dan Buah-buahan

     

     

     

    • Maharani, doktor pertanian, dosen pegawai negeri sipil dari Lombok, beralih profesi jadi petani. Maharani juga melatih para petani di sekitar hutan, melatih anak-anak muda agar mau menjadi petani.
    • Maharani mengajak para petani menghijaukan lahan kritis dengan gaharu, tanaman yang menghasilkan bahan dasar pembuatan parfum. Ada juga bibit buah-buahan, seperti nangka, alpukat dan lain-lain.
    • Ratusan hektar lahan kritis hijau kembali. Tak hanya penghijauan, para petani binaan ini mendapatkan hasil penjualan gaharu hingga ratusan juta rupiah.
    • Maharani pernah diundang mengisi kegiatan di Malaysia, Kalimantan, Sumatera dan dalam beberapa tahun melatih petani di Sorong, Papua. Maharani bermimpi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, jadi sentra gaharu dan cendana. Dua tanaman yang dijuluki emas hijau.

     

     

     

    Tampak para petani duduk melingkar di teras rumah Desa Sapit, Kecamatan Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), sore itu. Dalam pertemuan itu satu persatu pegawai dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari, NTB menyampaikan rencana penghijauan.

    BPDAS menyiapkan bibit buah-buahan seperti durian, jeruk, alpukat. Bibit-bibit itu akan ditanam di hutan kemasyarakatan (HKm). Memasuki musim hujan, bibit itu harus mulai tanam.

    Ikut dalam pertemuan itu Maharani, doktor pertanian yang memilih jadi petani. Lelaki memasuki 40 tahunan ini juga melatih para petani di sekitar hutan, melatih anak-anak muda agar mau jadi petani.

    Usai penyampaikan dari BPDAS, Maharani berbicara dengan beberapa petani, termasuk pegawai BPDAS.

    Maharani bersama teman-temannya dari Lombok Research Center (LRC) juga akan penghijauan di Sapit dan Bebidas, Kecamatan Suela. Dia ingin menggabungkan program itu, termasuk meminta dukungan tambahan bibit untuk petani HKm di blok lain.

    Selain bibit buah-buahan, Maharani menawarkan gaharu kepada petani. Mengajak petani menanam gaharu, katanya, tak cukup dalam satu kali pertemuan. Pendekatan langsung kepada petani, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah dusun, desa, hingga kecamatan dilakukan untuk meyakinankan warga.

    Dia menawarkan gaharu itu ditanam di lahan-lahan kritis, tak produktif, yang ditumbuhi semak belukar termasuk lahan-lahan tandus di bagian selatan Pulau Lombok.

    Selain meyakinkan dengan berbagai diskusi, Maharani juga membawakan contoh gubal (galih gaharu) yang jadi bahan dasar parfum. Maharani menunjukkan kalau harga benda berwarna hitam kecoklatan itu bisa Rp5-Rp10 juta perkg. Untuk lebih meyakinkan lagi, Maharani kadang mengajak petani melihat budidaya garahu yang sudah berhasil di kelompok binaannya.

    “Karena keyakinan sebagian besar, gubal gaharu itu banyak mistisnya cara terbentuknya. Padahal, pembentukan gubal itu bisa rekayasa. Ini yang kami tekankan ke petani,’’ katanya.

    Beberapa pengusaha gaharu dari Lombok mengambil gaharu dari hutan Kalimantan dengan jenis Acularia Sp. Gaharu di NTB banyak Gyrinop Sp.

    Untuk mendapatkan gaharu di hutan Kalimantan, para pengusaha membayar orang untuk mencari. Para pencari gaharu ini dibekali modal, logistik, dan mendapatkan upah. Gaharu dicari dalam hutan itu biasa terjadi karena proses alam. Pohon tersambar petir, pohon tumbang, pohon patah. Pohon gaharu itu terserang penyakit. Ketika proses melawan penyakit itulah terbentuk gubal.

    “Nah, sekarang proses alam itu kita rekayasa, sudah ada caranya. Ini yang kami yakinkan ke petani,’’ kata Maharani.

     

    Maharani menunjukkan cairan hasil pengembangbiakan jamur yang tumbuh di akar gaharu. Cairan inilah yang akan disuntikkan ke batang pohon gaharu. Setahun kemudian, bisa panen gubal (sejenis galih gaharu), Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

     

    Gubal yang terbentuk pada dasarnya “penyakit’, untuk menghasilkan gubal pada gaharu budidaya dengan menyuntikkan penyakit. Biasa mengambil jamur di sekitar tanaman gaharu. Jamur itu dikembangbiakkan di laboratorium, dan dibuat jadi cairan. Kemudian, gaharu diameter batang minimal 10 cm, dilubangi dengan bor kemudian menyuntikkan dengan cairan itu. Dalam setahun setelah penyuntikan itu, kalau berhasil, akan terbentuk gubal.

    Dari proses belajar gaharu selama belasan tahun, Maharani menemukan cairan untuk suntikan ke batang garahu itu efektif dengan jamur yang tumbuh di akar gaharu. Dia sudah ujicoba dan berhasil. Cairan itu sudah mulai dijual, dan sedang proses pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HaKi).

    Petani gaharu juga makin kreatif. Kalau sebelumnya mereka hanya pakai teknik suntikan, kini juga mengembangkan teknik pemasangan plat baja. Plat baja atau menanam besi dalam pohon gaharu. Petani juga menyuntik dengan cairan yang mengandung jamur. Tingkat keberhasilan cara petani ini lebih tinggi dibandingkan sekadar menyuntik.

    “Kalau teknik suntik 50:50, kalau teknik yang dikembangkan petani ini bisa 93% keberhasilannya,’’ katanya.

    Secara ekonomis, harga gaharu tak pernah anjlok. Pembeli juga tak pernah kurang. Malahan, kadang pengusaha tak bisa memenuhi setok permintaan konsumen. Negara-negara Timur Tengah, Eropa, bahkan Tiongkok perlu gaharu. Harga gaharu alam dan budidaya juga sama. Yang membedakan, adalah kualitas.

    Dari beberapa kali percobaan dan hasil riset, gaharu di lahan kritis hasil gubal lebih bagus. Secara sederhana, gubal gaharu itu terbentuk karena gaharu “tersakiti” oleh proses-proses alam.

    Dalam kondisi lahan kritis, misal, kering dan berbatu, pohon gaharu yang tumbuh itu lebih “menderita” dibandingkan gaharu di lahan subur. Gaharu lahan kritis perlu perjuangan keras bisa tumbuh, dan perkembangan lebih lambat. Karena kondisi “tersiksa” inilah kualitas gubal lebih bagus.

    “Misi kami sekaligus menghijaukan lahan-lahan kritis,’’ kata Maharani.

    Hingga kini, Maharani bersama teman-temannya telah menanam gaharu di Lombok Utara 350 hektar, Lombok Barat 200 hektar, Lombok Tengah 100 hektar, dan Pulau Sumbawa sekitar 500 hektar. Penananam gaharu ini ada mandiri, dukungan pemerintah, tanggung jawab sosial perusahaan.

    Dalam setiap penanaman ini, Maharani juga mengajari petani skema bisnis. Memberikan akses ke pasar, dan melatih untuk pengembangan produk olahan.

    Gubal paling tinggi harga Rp5-Rp10 juta per kg, dan daun gaharu juga bisa jadi teh. Ekstrak daun gaharu bisa jadi minyak gaharu. Batang gaharu (bukan gubal) jadi tasbih, dupa, kosmetik, dan sabun. Begitu juga gubal sisa bisa jadi bahan campuran kosmetik.

    “Tidak ada yang terbuang dari gaharu ini,’’ katanya.

     

    Gubal gaharu setelah panen dan dibersihkan. Satu kilogram dijual Rp5-Rp10 juta. Untuk kategori “king”, harga bisa Rp50–Rp75 juta per kilogram. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

     

    Ketika berbicara kepada petani, Maharani menekankan gaharu ini memiliki manfaat ekonomis tinggi. Selain pohon bernilai ekonimi, misi lain Maharani adalah menghijaukan lahan kritis.

    Kalau berbicara kepada petani sekadar penghijauan, bisa jadi mereka kurang mendukung. Ketika menjelaskan manfaat ekonomis, mereka akan tergerak menanam sendiri. Tak pelak, setiap tahun makin banyak permintaan bibit. Untuk bibit gaharu, Maharani menanam di halaman rumah di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.

    Dia juga menyediakan bibit di kebun milik keluarganya. Kalau ada petani mau menanam gaharu, bisa meminta gratis. Ada juga yang dijual, biasa dalam jumlah banyak.

    “Kami latih juga petani bagaimana cara pembibitan,’’ katanya.

    Maharani menunjukkan kepada saya foto-foto lahan yang kini rimbun oleh gaharu. Dulunya, lahan kritis, hanya semak belukar. Ada juga lahan masuk HKm, tetapi banyak terbabat untuk tanaman semusim. Kini, lahan-lahan itu kembali hijau. Para petani siap panen gaharu.

    Selain gaharu, petani juga menanam buah-buahan. Ada nangka, durian, alpukat, dan jenis tanaman keras lain. Gaharu ditanam di tempat kritis, tempat yang tak dimanfaatkan. Kalau ingin membuat kebun gaharu khusus, petani juga diajar tentang pola pengaturan panen agar tak semua pohon ditebang bersamaan.

    “Penyuntikan itu bertahap, jangan langsung semua. Misal, kalau tahun depan ingin panen 10 batang, suntik sejumlah yang diinginkan.”

     

     

    Dari dosen, ke petani

    Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana pertanian, Maharani mendapatkan beasiswa S2 dan berlanjut beasiswa S3 pertanian. Saat pendidikan master dan doktor, Maharani fokus kakao dan kopi. Saat itu, dia juga aktif pendampingan petani kopi dan kakao. Melatih petani dan mengajar di Universitas Mataram. Maharani sempat mengajar di program pascasarjana.

    Saat melakoni tugas sebagai dosen, Maharani tetap turun membina masyarakat. Hingga suatu hari diajak oleh dosennya mengembangkan gaharu. Budidaya gaharu dan berhasil.

    Keberhasilan itu melambungkan nama dosennya, Maharani ikut kecipratan. Mereka diundang ke Malaysia untuk mengisi seminar tentang budidaya gaharu. Melatih para pengambil kebijakan dan petani Malaysia bagaimana cara mengembangkan bahan jamur untuk suntikan ke batang gaharu.

    Maharani juga ikut mendampingi dosennya keliling Indonesia. Dia diundang melatih petani untuk budidaya gaharu. Lambat laun, Maharani mulai memperdalam gaharu.

    Sebelumnya, mendampingi petani kopi dan kakao, Maharani mulai mengajak menanam gaharu. Lahan-lahan kritis dia bidik. Kelompok-kelompok tani HKm dengan lahan kritis diajak menanam gaharu dan buah-buahan.

    Merasa hidup total untuk petani, Maharani melepaskan status PNS sebagai dosen. Maharani total jadi petani.

     

    Maharani menunjukkan deretan pohon gaharu budidaya. Gaharu adalah tanaman bernilai ekonomis tinggi dan bisa sebagai penghijauan di lahan-lahan kritis. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

     

    Awalnya, banyak cibiran. Kuliah tinggi sampai doktor tetapi jadi petani. Ketika mengajak petani, khusus anak-anak muda, lebih meyakinkan mereka kalau bertani tak identik dengan miskin.

    Maharani juga menanam sayur-mayur. Dia melatih petani untuk menanam sayuran, dan membuka jalur pemasaran ke hotel-hotel. Hasil jualan sayuran ini mampu menghidupi keluarga. Bahkan, hasil bertani ini juga mampu menggerakkan roda lembaga yang dia dirikan, Lombok Research Center (LRC). Sebuah lembaga riset fokus pada isu-isu pertanian dan pengembangan masyarakat.

    Di Lombok Barat, Maharani mengajak anak-anak muda usia 20-an tahun untuk bisnis gaharu. Tak sekadar menanam gaharu, mereka juga ikut menjadi penjual. Para pemuda itu boleh dibilang anak-anak muda yang sejahtera. Mereka bisa memperoleh penghasilan puluhan juta rupiah, bahkan ada yang ratusan juta rupiah hanya dari bertani gaharu.

    “Kalau mau mengajak anak-anak muda bertani, maka ajaklah di komoditas yang bagus,’’ katanya.

    Maharani resah melihat anak-anak muda yang tak mau lagi jadi petani. Padahal, bertani itu profesi abadi. Secanggih apapun perkembangkan teknologi, petani tetap dibutuhkan. Pertanian, katanya, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Anak-anak muda itulah yang jadi haparan pertanian ke depan.

     

    ***

    Maharani menunjukkan kepada saya cendana yang tumbuh di halaman rumahnya. Selain gaharu, Maharani juga mencoba mengembangbiakkan cendana. Tanaman khas Nusa Tenggara Timur (NTT) ini salah satu pohon bernilai ekonomis tinggi. Galih cendana Rp500.000 per kilogram.

    “Satu batang pohon itu bisa belasan sampai puluhan kilogram. Tinggal kalikan saja,’’ katanya.

    Cendana adalah tanaman yang melambungkan nama Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, di daerah asalnya itu cendana mulai berkurang. Padahal, permintaan kayu cendana tetap tinggi.

    Begitu juga gaharu, dulu terkenal dari Kalimantan dan Papua, keberadaan di alam sudah berkurang. Alih fungsi hutan, dan tak ada budidaya intensif.

    Maharani menghitung, kalau dibandingkan tambang, hasil gaharu dan cendana jauh lebih besar. Tambang hanya dinikmati segelintir pihak, sementara gaharu dan cendana bisa para petani.

    Sayangnya, gaharu dan cendana ini bukan jadi kebijakan politik pertanian. Padahal, kalau pemerintah mengembangkan gaharu dan cendana, bisa jadi komoditas ekspor dengan nilai tinggi.

    “Saya membayangkan NTB menjadi provinsi gaharu dan NTT kembali menjadi cendana,’’ katanya.

    Dia bilang, manfaat terbesar gaharu dan cendana ini adalah menghijaukan lahan-lahan kritis. Tanaman ini bisa tumbuh di lahan kritis, bahkan kualitas makin bagus.

    “Lahan kering, berbatu, lahan yang tak bisa ditanamani tanaman semusim, dua pohon ini solusinya.”

    Tak perlu membabat lahan produktif. Cukup ditanam di lahan-lahan terlantar.

     

    Keterangan foto utama: Para petani muda Lombok sedang menanam bibit gaharu di lahan yang tak dimanfaatkan. Lahan kritis menjadi sasaran Maharani untuk budidaya pohon gaharu. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

     

  • Kecintaan Wahyu pada Capung, Satwa Indikator Lingkungan

    Kecintaan Wahyu pada Capung, Satwa Indikator Lingkungan

     

     

    • Wahyu Sigit Rahardi, begitu mencintai capung. Sepuluh tahun lalu, kerap membagikan hasil bidikan kepada murid-murid kelasnya. Kini, Wahyu membagikan foto-foto capung untuk kelas lebih luas. Dia ingin lebih banyak orang mengerti capung. Wahyu, kini Ketua Indonesia Dragonfly Society.
    • Indonesia kaya keragaman capung. Bayangkan saja, di Inggris hanya ada 98 jenis capung. Di Indonesia, baru Jawa saja sudah 170 jenis. Padahal, keragaman Jawa masih kalah jauh dengan Kalimantan dan Papua.
    • Capung jadi indikator lingkungan karena mereka sangat tergantung keragaman vegetasi, kualitas udara bagus, air yang baik. Capung di kelompok top predator serangga, ia pengendali serangga seperti wereng, lalat, lalat buah, nyamuk, beberapa walang sangit.
    • Indonesia pernah punya atlas capung pada 1954, berhenti. Indonesia Dragonfly Society coba melakukan perbaruan data. Ada beberapa jenis capung sudah mulai sulit ditemukan…

     

     

    Bak judul lagu Kla Project, “Tak bisa ke lain hati,”  begitulah Wahyu Sigit Rahardi, Ketua Indonesia Dragonfly Society, mencintai capung. Dia akan mengikuti ke manapun capung terbang. Ke rawa, padang savana, pun lereng curam.

    Dia akan menghampiri satwa ini dalam jarak hanya beberapa jari, sambil meyakinkan, dia bukanlah pengganggu, lalu klik. Gambar digital serangga menakjubkan itu pun akan tersimpan dalam kameranya.

    Sepuluh tahun lalu, dia kerap membagikan hasil bidikan kepada murid-murid kelasnya. Kala itu, Wahyu masih sebagai guru SMA di Malang, yang akhirnya dia tinggalkan karena kecintaan pada capung.

    Baca juga: Indonesia Dragonfly Society, Penjaga Capung Indonesia agar Lestari

    Kini, Wahyu membagikan foto-foto capung untuk kelas lebih luas. Dia ingin lebih banyak orang mengerti capung, teman bermainnya sewaktu kecil di Temanggung. Kini, Wahyu tinggal di Yogyakarta.

    Sebanyak 94 foto dia pamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta, mulai 30 November hingga 8 Desember lalu. Pameran seni foto bertajuk Dragonfly: Pengetahuan dan Citra ini jadi semacam rekaman pendek akan kekayaan jenis capung Indonesia. Sekaligus catatan kecil untuk dedikasi dalam pengamatan odonata.

    Kecintaan kepada capung jugalah yang membuat dia memutuskan menamai anaknya, Drepa. Nama itu dari capung jenis Drepanosticta spatulifera (bibitbuwit), kata Wahyu, yang kini susah dijumpai. Capung warna hitam kelam, selalu hadir di tempat yang masih sangat baik. Ada dalam lingkungan kanopi lebat, rawa berpacet, dan lembab.

    Belum lama ini, saya berincang-bincang dengan Wahyu, seputar kecintaan dia terhadap capung. Berikut petikan wawancaranya.

    Mengapa Anda terdorong fokus mengamati capung?

    Ada dua layer saya rasa yang kemudian mempengaruhi. Pertama, adalah keisengan saya memotret di alam khusus capung. Ada respon, “foto-foto capungmu kok banyak sekali dan berbeda-beda.” Pertanyaan itulah yang mendorong saya ingin tahu ruang hidup capung lebih banyak, keragaman capung seperti apa.

    Kedua, saya mulai mencari referensi. Saat itu, pada 2009, saya susah menemukan referensi berbahasa Indonesia terkait informasi capung. Saya hanya menemukan satu buku, bukunya Shanti Susanti Puslitbang Biologi LIPI, berjudul Mengenal Capung. Itupun belum bercerita banyak tentang diversity-nya.

    Akhirnya tanya ke LIPI, tidak ada ahlinya. Ada Pudji Aswari yang sekarang sudah pensiun, saya ke sana karena beliau melakukan riset capung di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tapi menolak dianggap sebagai ahli capung. Beliau ahli serangga.

    Saya kemudian menemukan banyak asosiasi capung di luar negeri, susah menemukan hal yang sama di Indonesia. Tidak ada. Saya menemukan British Dragonfly Society, Minnesota Dragonfly Society. Lho kok ada Worldwide Dragonfly Association, jadi ada asosiasinya di dunia.

    Lalu saya kontak. Saat itu, yang menerima adalah Keith Wilson, adminnya. Saya direkomendasikan kontak Vincen J Kalkman, orang Belanda yang memang banyak studi capung di Indonesia.

    Setelah lama kontak dengan Vincen, baca jurnal, baca riset-riset capung, disarankan untuk ketemu Rory A Dow, seorang peneliti yang bekerja untuk Netherland Centre for Biodiversity. Dia menguasai capung-capung Asia Tenggara.

    Dari situasi seperti itu akhirnya saya otodidak mengenal dunia capung. Aktivitas harian, mingguan, untuk mengenal capung di relung-relung perairan itu saya jalani terus. Bersamaan dengan itu muncul informasi-informasi tambahan. Tidak cuma diversity-nya Indonesia itu kaya tetapi capung juga membawa manfaat di dunia pertanian. Juga untuk assessment lingkungan.

    Jadi, jatuh cinta ke capung karena penasaran. Kemudian, ya sudah fokus saja. Dengan capung saya lalu coba ngomong persoalan lingkungan.

     

    Capung pancing jawa. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia

     

    Bisa cerita soal pengamatan Anda terhadap capung selama ini?

    Hampir ke mana-mana, Papua belum. Saya menjalaninya kan sejak 2009 akhir. Ini sebagian koleksi keragaman yang saya punya. Fotografi itu kan sebagai media ketika saya melakukan survei khusus capung. Mendokumentasikan apa saja yang saya jumpai. Ya Sumatera, Kalimantan, Sumba, NTT, Jawa…

    Menurut Anda, pulau mana yang punya banyak keragaman capung? Mana yang berkesan?

    Papua disebut paling banyak. Kalimantan, nomor dua, Sumatera nomor tiga. Baru kemudian Wallacea. Yang paling berkesan ketika saya mengerjakan Sumba. Karena, kalau wilayahnya itu kan kalau bilang Sumba, savana. Jauh dari relung air. Ternyata, di Sumba banyak relung-relung perairan yang masih bagus. Hanya memang daya tempuh sangat jauh. Pernah saya jalan kaki dari desa terakhir ke titik yang mau saya survei sembilan malam baru sampai. Memakai poter kuda, orangnya jalan. Ada orang lokal juga.

    Mengapa harus sejauh itu, apakah ada capung istimewa di sana?

    Karena pada waktu itu saya diminta oleh taman nasional, untuk assessment capung yang ada di Sumba. Maka, saya butuh titik-titik perairan di mana saja yang harus saya kunjungi. Ada satu titik yang ternyata jauh sekali. Orang taman nasional belum ke situ.

    Untuk memastikan menemukan jenis baru, misal, perlu berapa lama Anda melakukan pengamatan di satu tempat?

    Nah itu, Sumba itu butuh waktu dua tahun. Kemarin di Sumatera Selatan, saya butuh satu setengah tahun. Karena ketika survei capung harus pada musim kemarau, hujan, pergantian musim kemarau ke hujan, hujan ke kemarau, itu harus ada. Rentang itu harus teramati.

    Itu kaitan dengan pola kehidupan capung. Ada capung yang banyak di puncak musim kemarau, pas musim hujan tidak ada. Kebalikan juga ada. Juga ada capung yang muncul di pergantian musim. Maka saya harus survei di empat titik. Puncak kemarau, hujan, dan pergeseran hujan ke kemarau, atau sebaliknya.

    Menurut pandangan Anda, apa keistimewaan capung Indonesia?

    Indonesia sebagai negara tropis dengan dua musim, membuka kesempatan makhluk hidup hadir di dua musim itu, termasuk capung. Kalau keragaman, pasti kaya, seperti serangga-serangga lain juga begitu. Kenyataan, dari banyak bacaan, banyak referensi, keragaman di Indonesia itu nomor dua terbanyak setelah Brazil.

    Bayangkan, di Inggris itu hanya ada 98 jenis capung. Sudah jadi buku atlasnya. Di Jawa, sampai 170. Padahal, keragaman Jawa masih kalah jauh dengan Papua. Kalah jauh dengan Kalimantan.

    Buku atlas capung Indonesia, seperti apa?

    Pernah, berhenti pada 1954. Lieftinck pernah jadi direktur Museum Zoologi Bogor, ternyata beliau juga ahli capung. Akhirnya, punya database capung Indonesia yang paling banyak di antara ahli yang lain. Ketika 1954 berhenti dan pulang ke Belanda dengan membawa beberapa spesimen. Sejak saat itu, tidak pernah ada riset-riset capung yang serius, bicara adu data.

    Kemudan saya dan teman-teman berupaya meng-update, memposisikan lagi keragaman capung di Indonesia itu sebenarnya seperti apa, ada berapa. Setelah lama koma, tidur.

    Jumlahnya bertambah dibanding data Lieftinck. Bukan berarti lingkungan makin baik ketika data makin banyak. Mungkin saja dulu belum terdata. Ini berdasarkan jurnal-jurnal terbaru, riset-riset terbaru, membandingkan dengan data-data museum tentang diversity.

    Yang pasti landscape bumi ini makin memburuk, dan pasti ada dampak di setiap elemen hidup termasuk di dalamnya capung.

    Ada informasi jenis yang hilang?

    Ketika menelusuri beberapa catatan Lieftinck yang endemik sampai sekarang, saya sudah menemukan beberapa jenis. Teman-teman juga belum menemukan lagi beberapa jenis yang disebutkan Lieftinck.

    Misal, drepanosticta, capung jarum itu endemisitas tinggi. Jawa punya, Sumatera ada, Kalimantan, punya sendiri. Di Jawa ini ada lima, Drepanosticta sundana, Drepanosticta gazella, Drepanosticta spatulifera, Drepanosticta bartelsi, dan Drepanosticta sibersi. Yang sebersi belum ketemu sampai sekarang. Itu salah satu contoh untuk kroscek data Lieftinck, ada beberapa yang belum kita temukan.

     

    Dua anak mengamati foto karya Wahyu Sigit Rahadi. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia

     

    Padahal dalam ekosistem capung punya peran penting…

    Ya. Kalau melihat ke foto sebelah sana itu (menunjuk ke salah satu deretan foto), saya mencoba menceritakan bagaimana keterkaitan capung dengan habitat. Sebelah kiri adalah capung-capung yang habitat di ruang terbuka. Sebelah kanan, capung-capung yang sangat tergantung habitat naungan. Ada kayu keras, vegetasi beragam, kualitas udara baik.

    Capung-capung yang hidup di naungan sangat tergantung ada tidaknya naungan. Capung di naungan tidak akan pernah ketemu di ruang terbuka. Capung di ruang terbuka, bisa adaptasi di berbagai macam karakteristik habitat, baik tertutup maupun terbuka.

    Sebenarnya, ketika ngomong capung jadi indikator atau assessment lingkungan itu baik atau tidak kita mengacu ke capung-capung yang hidup di naungan. Karena mereka sangat tergantung keragaman vegetasi, kualitas udara bagus, air yang baik. Jadi, tidak semua capung bisa dipakai untuk assessment lingkungan.

    Kalau fungsi predator, pengendali keseimbangan lingkungan, serangga, hama, itu semua bisa. Capung di kelompok top predator serangga, ia pengendali serangga. Wereng, lalat, lalat buah, nyamuk, beberapa walang sangit juga dimakan, serangga pemakan daun yang kecil juga dimakan.

     Jadi rantai makanan di atas capung apa?

    Robber fly. Begini masalahnya, robber fly selalu makan capung jarum. Tetapi robber fly juga akan dimakan oleh capung besar. Ketika memainkan fungsi ekologi di ruang pertanian, capung sangat efektif sebagai pengendali hama.

     Bagaimana ancaman kelestarian capung?

    [Manusia] pasti. Bahkan di habitatnya. Perluasan-perluasan permukiman yang menghilangkan habitat capung, khusus di wilayah-wilayah perairan. Sampah juga berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan perairan. Padahal, larva capung itu sangat tergantung pada lingkungan yang masih baik. Karena hidup di perairan. Ia akan berkembang jika biota air sebagai sumber makanan tetap tersedia. Kalau lingkungan air tercemar, bagaimana bisa tumbuh sempurna.

    Maka, teman-teman Ecoton Surabaya itu memasukkan capung jadi bagian dari assessment sungai, karena larva capung itu sangat sensitif terhadap kondisi perairan.

    Anda lebih suka disebut apa, fotografer atau peneliti?

    Pecinta capung saja. Soalnya, kalau ngomong tentang riset, teman-teman dari biologi dan pertanian lebih punya kompetensi yang pas.

    Dalam mendokumentasi capung, lewat media film juga?

    Sementara ini saya foto. Kalau video teman-teman yang saya ajak. Artinya, saya minta bantuan teman-teman yang memang bergerak di videography.

    Apa keistimewaan satwa ini saat mencari pasangan?

    Saya seringkali mencoba membangun value belajarlah setia pada pasangan. Pejantan capung itu selalu menunggui betina bertelur dengan cara tandem seperti itu. Menjaga dan menunggui. Ketika betina menenggelamkan diri untuk meletakkan telur, di permukaan air yang tampak adalah jantan. Perilaku itu akan menyelamatkan sang betina dari serangan predator dengan cara capung jantan mengorbankan dirinya.

     Jangan-jangan, anak zaman sekarang juga tidak tahu capung itu apa?

    Ya itu. Pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak SD, membedakan belalang dengan capung ada yang tidak tahu. Menyebut capung kaki berapa, sayap berapa itu juga sudah mulai kesulitan.

     Harapan Anda terhadap kehidupan capung ke depan?

    Saya itu sebenarnya ingin mendorong kesadaran, ayo perhatikan yang ada di lingkungan kita. Untuk membangun cita-cita kehidupan yang lebih baik tidak usah yang muluk-muluk, mulai yang ada di sekitar kita. Setiap keberadaan mahluk hidup ada fungsinya. Capung itu kan ada di ruang bermain kita, halaman kita.

    Di bidang pertanian, mereka punya peran luar biasa tapi disepelekan, diremehkan. Saya hanya ingin membangun pemikiran itu.

     

    Keterangan foto utama: Wahyu Sigit Rahadi, ketua Indonesia Dragonfly Association di depan karya fotografinya. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia

     

    Capung sambar garis hitam. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia

     

     

  • Kesejahteraan Nelayan Manado, Ironi di Tengah Perkembangan Ekonomi

    Kesejahteraan Nelayan Manado, Ironi di Tengah Perkembangan Ekonomi

    • Sejak reklamasi pantai Kota Manado untuk pembangunan boulevard, nelayan mengalami berbagai kesulitan untuk melaut, seperti akses ke pantai tertutup, kesulitan menambatkan perahu, hingga makin jauh untuk melaut karena ikan makin sedikit di Teluk Manado.
    • Nelayan tradisional di pesisir pantai Manado terus terpinggirkan dan tidak diprioritaskan dalam pembangunan dan pengelolaan pantai Manado. Bahkan dampak reklamasi, membuat nelayan ada yang terpaksa beralih profesi menjadi pedagang BBM
    • Reklamasi yang mengubah pesisir pantai menjadi kawasan bisnis telah mendorong peningkatan perekonomian Kota Manado, tetapi tidak menyentuh kesejahteraan nelayan.
    • Karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Manado tidak mempunyai program  untuk nelayan tradisional. Sedangkan Program dari DKP Sulut hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Hanya ada KKP yakni kartu nelayan dan asuransi nelayan

     

    “Bicara sejahtera untuk nelayan, barangkali hanya untuk yang sudah memiliki kapal ikan atau pemilik pajeko, kalau yang tradisional seperti kami masih jauh,” kata Benyamin Loho, nelayan dari Kampung Bahowo, Desa Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara.

    Kata-kata Benyamin Loho, ketua kelompok nelayan Sengkanaung, Bahowo Tongkaina, membuka kondisi sebenarnya nelayan tradisional di Manado, sebagai kota yang justru terletak di pesisir pantai.

    Nelayan yang berasal dari wilayah paling utara Kota Manado itu mengatakan kemajuan ekonomi Kota Manado belum menyentuh nelayan, sehingga mereka harus nyambi profesi lain, supaya bisa tetap menafkahi keluarga.

    “Sekarang rumah-rumah ada yang dijadikan penginapan bagi wisatawan yang mau berwisata ke pantai, tetapi di desa nelayan, justru kami hidup tetap susah, padahal wisata berkembang bagus di Manado ini,” katanya.

    Senada dengan Benyamin, Sekretaris Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Kota Manado, Sudirman Sudiro mengatakan, dalam 37 tahun terakhir, atau sejak 1982, nelayan di pesisir pantai Manado terus terpinggirkan dan tidak diprioritaskan dalam pembangunan dan pengelolaan pantai Manado.

    Hal itu terasa dengan sejak adanya reklamasi untuk pembangunan boulevard, yang menyebabkan pantai dari sepanjang Bahu sampai belakang Kampung Texas atau Pinaesaan hilang. Berbagai kesulitan menimpa nelayan, seperti tertutupnya akses ke pantai dan kesulitan menambatkan perahu, hingga akhirnya kesulitan untuk melaut.

    “Reklamasi yang mulai dilakukan pada awal tahun 1991, dan sampai saat ini, membuat nelayan kehilangan tempat menambatkan perahu, ikan semakin sulit ditemukan di Teluk Manado, sehingga harus melaut lebih jauh bahkan sampai bermil-mil bisa ke belakang pulau Manado Tua atau Nain, kalau mau dapat tangkapan banyak dan bagus,” kata Sudirman.

    baca : Gelar Konsolidasi, Nelayan Sulut Ungkapkan Berbagai Persoalan

     

    Reklamasi yang terus berlangsung di pantai Manado. Foto : Wisuda

     

    Dia mengatakan, pada 20-35 tahun lalu di Teluk Manado, nelayan bisa memancing tuna, namun sekarang itu hanya tinggal cerita kepada anak-anak tentang kejayaan orang tua saat menjadi nelayan yang saat itu menggunakan layar untuk melaut.

    Bahkan kata Sudirman, nelayan di sepanjang pesisir pantai Sario terpaksa alih profesi menjadi pedagang BBM karena tertutupnya akses ke pantai dengan portal dan hilangnya tambatan perahu. Belum lagi jika cuaca buruk kerusakan perahu menjadi risiko yang harus ditanggung sendiri.

    “Pantai dibangun menjadi pertokoan dan didirikan hotel-hotel berbintang sehingga orang berbelanja di pertokoan bahwa mal yang dulunya adalah laut, dan nelayan jadi sulit ke pantai untuk sekadar melihat perahu yang ditambatkan diatas bebatuan,” katanya.

    Sekarang, kata Sudirman, nelayan tradisional tidak punya banyak harapan. Permintaan pun hanya satu, yaitu perahunya tidak bertabrakan dengan batu-batu reklamasi, dan bisa melaut nyaman di teluk Manado, meskipun menyadari itu ibarat pungguk merindukan bulan.

    Akibatnya, meskipun harga ikan sudah membaik, tetapi nelayan bisa tekor dengan biaya melaut yang semakin tinggi karena jarak melaut yang makin jauh.

    “Pembangunan dan kemajuan Manado tak membuat nelayan tradisional sejahtera, masih jauh itu dari kami, karena semakin terhimpit dengan kebijakan yang tak berpihak pada kami. Nelayan tak butuh batu reklamasi hanya perlu pantai luas dan laut untuk hidup dan meningkatkan perekonomian supaya tidak punah,” katanya.

    baca juga : Begini Dampak Merusak Reklamasi Pantai Malalayang Dua Manado

     

    Suasana sepi di pesisir pantai Malalayang, Kota Manado. Foto : Joyce Hestyawatie/Mongabay Indonesia

     

    Kehilangan Banyak

    Kondisi nelayan tradisional Manado, yang memiriskan itu, menurut Pakar Kelautan Universitas Sam Ratulangi yang juga ketua Antra Dr. Rignolda Djamaludin, adalah akibat tidak hadirnya pemerintah membela nelayan tradisonal saat para pemodal besar “merampas” pantai dan laut yang menjadi sumber kehidupannya.

    Rignolda mengatakan, dalam semua perencanaan pembangunan reklamasi dan lainnya, nelayan tidak masuk sebagai prioritas pertimbangan, dengan berkilah sudah memiliki Amdal, memegang izin dan mendapatkan hak mengelola dari pemerintah, para pengembang mereklamasi pantai dan tak meninggalkan sejengkal pun akses bagi nelayan.

    “Kalau tidak diprotes berkali-kali oleh nelayan, tambatan perahu tidak ada, dan untuk melihat laut saja harus membayar, karena sempat ada larangan duduk berlama-lama di kawasan reklamasi hanya untuk sekadar memandang laut atau melihat dan mengamati kondisi cuaca di laut,” katanya.

    Pakar dari Universitas Sam Ratulangi yang sudah bertahun-tahun melakukan penelitian terhadap laut di Manado itu, mengatakan, reklamasi yang mendorong peningkatan perekonomian Kota Manado, dalam dua dekade karena pantai berubah menjadi kawasan bisnis, tidak menyentuh kesejahteraan nelayan.

    “Nelayan tradisional tetap miskin, tidak menikmati kemajuan perekonomian yang terjadi karena pantai dan laut tempat hidup nelayan dirampas, dan dari sekitar 1.500-1.800 nelayan tradisional di Manado, lebih dari separuhnya, masih hidup biasa, belum mampu mencapai tingkatan sejahtera,” katanya.

    Dia mengatakan proses pengembangan pantai di Manado meminggirkan nelayan dengan hilang tempat mencari nafkah karena terampas pemodal besar yang menggunakan tangan pemerintah lewat perizinan yang diterbitkan.

    “Kalau mau jujur hilangnya pasir adalah kehilangan besar bagi nelayan, karena tak ada lagi ruang selamat bagi perahunya yang menjadi sarana mencari nafkah dan pemerintah tak bisa hadir membela kepentingan mereka,” katanya.

    Apalagi reklamasi itu justru adalah ancaman yang baru, karena perubahan di pantai akan menyebabkan perubahan tak terduga pada alam, karena arus jadi berubah dan ancaman bahaya besar mengintai.

    perlu dibaca : Rignolda Djamaludin: Terjadi Pelanggaran HAM Luar Biasa terhadap Nelayan Manado

     

    Nelayan tradisional Karang Ria, Kota Manado memindahkan ikan ke ember dari hasil melaut. Foto : Joyce Hestyawatie/Mongabay Indonesia

     

    Posisi Pemerintah

    Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kelautan (DPKP) Manado, Marus Nainggolan, mengakui pemerintah belum maksimal memberi perhatian kepada masyarakat nelayan karena keterbatasan anggaran yang membuat banyak program untuk nelayan tidak bisa dilaksanakan.

    Bahkan untuk tahun 2019, kata Nainggolan, DPKP Manado, tidak ada anggaran bantuan bagi nelayan tradisional. “Tahun ini belum ada anggaran untuk bantuan bagi nelayan, terakhir yang diberikan pada 2018 lalu, itupun sedikit, karena tak disetujui oleh DPRD jadi tak berjalan,” katanya.

    Dia mengatakan, bantuan yang diterima kelompok nelayan tradisional di Manado hanya yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara, yakni sarana dan prasarana, serta dari Pemerintah Pusat melalui KKP yakni kartu nelayan, yang sekarang digabung dengan asuransi nelayan menjadi program Kusuka. Sepanjang 2019 ada 300 nelayan Manado yang dapat kartu nelayan.

    Sementara Kepala DKP Sulut, Tineke Adam, mengatakan, banyak langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan menolong nelayan tradisonal.

    “Diantaranya adalah masih berlakunya moratorium perizinan kapal asing, berdasarkan Peraturan Menteri KKP No.10/2015, dan masih berlaku sampai saat ini, jadi tak ada kapal asing yang beroperasi di lautan Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara dan Manado,” katanya.

    Sehingga katanya, tidak ada lagi yang mengganggu nelayan lokal terutama yang tradisional dalam melaut, dan bisa dengan leluasa mencari nafkah di laut.

     

    Seorang nelayan siap melaut di pesisir pantai Kota Manado.

     

     

    Sedangkan untuk bantuan, kata Tineke, ada yang diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana seperti bantuan peralatan tangkap, perahu pelang, katinting hingga kartu Kusuka yang diberikan kepada nelayan di Sulut termasuk Manado.

    Sementara Wakil ketua DPRD Manado, Adrey Laikun, yang berasal dari Dapil Tuminting-Bunaken dan Bunaken Kepulauan, terkejut mendengar tak ada bantuan sama sekali bagi nelayan di Manado.

    Sebab menurutnya nelayan di Manado masih susah kehidupannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah jangan sampai diabaikan.

    “Apalagi Manado ini adalah kota pantai dengan posisi sebagian besar adalah berada di pesisir, seharusnya masyarakat yang didominasi nelayan itu mendapatkan perhatian besar, meskipun tidak menjadi prioritas utama, tetapi harus terus diperhatikan,” tegasnya.

    Dia bakal menanyakan hal itu kepada DPKP karena nelayan sebagai bagian dari warga berperan dalam perkembangan perekonomian kota Manado.

    “Kalau memang alasan anggaran, tahun depan saya sendiri selaku pimpinan DPRD Manado akan mendorong dinas pertanian kelautan dan perikanan untuk menganggarkan hal itu, jika tak bisa diinduk maka harus dilakukan pada perubahan APBD,” tegasnya.

    ***

    *Joyce Hestyawatie, jurnalis Kantor Berita Antara Sulawesi Utara. Artikel ini didukung oleh Mongabay Indonesia

     

  • Rusaknya Bentang Alam Adalah Kecemasan Kita Bersama

    Rusaknya Bentang Alam Adalah Kecemasan Kita Bersama

     

    • Sebanyak 147 puisi yang ditulis penyair Nusantara [Indonesia, Malaysia dan Singapura] yang terkumpul dalam “Lelaki yang Mendaki Langit Pasaman Rebah di Pangkal” yang diterbitkan Forum Pegiat Literasi Pasaman [2019], menunjukan kegelisahan mereka terhadap berbagai persoalan lingkungan hidup hari ini. Misalnya tentang harimau sumatera yang populasinya terus berkurang.
    • Sungai merupakan tema yang juga diangkat para penyair Nusantara.
    • Masyarakat Nusantara menempatkan alam sebagai guru. Sikap ini yang kemudian melahirkan tradisi, seni, dan bahasa. Perubahan atau kerusakan bentang alam saat ini, seperti yang berlangsung di Sumatera, menyebabkan hilangnya tradisi atau nilai harmonis manusia dengan makhluk hidup lainnya.
    • Salah satu dampak adanya perubahan bentang alam adalah banyak bahasa lokal atau “bahasa ibu” kehilangan pengguna atau penuturnya. Para penyair Nusantara diharapkan mengembalikan “bahasa ibu” sehingga alam turut terjaga.

     

    Berbagai persoalan lingkungan hidup yang melanda Indonesia, ternyata membuat gelisah sejumlah penyair di Nusantara. Melalui puisi, mereka mencemaskan berbagai perubahan bentang alam yang terjadi.

    Begitu yang terbaca dari 147 puisi yang ditulis 147 penyair dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang terkumpul dalam buku Lelaki yang Mendaki Langit Pasaman Rebah di Pangkal yang diluncurkan dalam acara “Baca Puisi Pasaman 2019” dengan tema “Sungai, Lembah dan Sejarah Pasaman” yang digelar Forum Pegiat Literasi Pasaman di Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 28-29 Desember 2019 lalu.

    Kecemasan terhadap lingkungan hidup di Nusantara, khususnya Sumatera, diungkapkan penyair Ubai Dillah Al Anshori dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam puisi berjudul Surat Buat Hilir Ubai ingin menggambarkan jika pesan kasih sayang alam dari hulu tidak pernah berbalas dari hilir yang terus tenggelam dalam berbagai kebutuhan yang mengeksplorasi sumber daya alam.

    akulah perempuan penunggu kabar, akulah hulu

    engkaulah hilir

    berapa banyak surat ditujukan, balas tak sampai pulang…

    …akulah hulu

    yang tenggelam pada rindu.

     

    “Kami berharap pertemuan ini mendorong para penyair di Nusantara untuk menyuarakan berbagai persoalan lingkungan hidup. Mulai habisanya hutan, terancamnya satwa khas seperti harimau, gajah, serta tergerusnya peradaban yang lahir dari kearifan terhadap lingkungan,” kata Arbi Tanjung, Ketua Forum Pegiat Listerasi Pasaman kepada Mongabay Indonesia, 29 Desember 2019.

    Lebih jauh, katanya, para penyair juga memahami perjuangan Imam Bonjol—tokoh pejuang kemerdekaan asal Pasaman— bukan sebatas peperangan karena adat dan agama dalam Perang Padri dengan VOC [Belanda]. “Di balik itu ada semangat menjaga bentang alam Pasaman yang kaya sumber daya alam,” kata Arbi.

    Baca: Harimau Sumatera Itu Bagian dari Peradaban Masyarakat

     

    Harimau sumatera. Foto: Rhett Butler/Mongabay

     

    Saat ini, Pasaman yang berada di garis katulistiwa atau equator, seperti wilayah lainnya di lanskap Bukit Barisan, tak luput dari upaya eksploitasi sumber daya alam. Baik perkebunan monokultur maupun penambangan. Namun, berbagai aktivitas tersebut tidak mengubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

    Kecemasan atau keprihatinan ini terbaca dalam puisi Rebah ke Pangkal yang ditulis penyair Rizkia Hasmin dari Rao-Pasaman.

    …Biarlah hujan turun di Rao

    sebab kapas-kapas telah tandas disapu angin rebut

    dan pisang bertandan-tandan

    habis disungkah kera

    nasib baik mana yang akan bertandang

    sementara meja-meja penuh togel…

     

    Harimau sumatera yang populasinya kian berkurang, dan beberapa bulan terakhir terlibat konflik dengan manusia di berbagai wilayah di Sumatera, juga mendapat perhatian sejumlah penyair.

    Misalnya, puisi Belang yang Lupa Pulang yang ditulis penyair muda Ami Khairunnisa [19], mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

    …Dengan ragu, taringku muncul satu demi satu

    Mereka tak lari, aku memang kawanan mereka

    Terus kudekati

    empat dari mereka terbujur kaku, kejang membiru

    Aku kalut, seseorang dengan kerambik di balik punggungnya

    Menodongku, “Kau ingin belangmu hilang?”

    Baca: Cara Tidak Biasa Menjaga Bukit Barisan

     

    Jalan tambang yang telah merusak kelestarian hutan Beutong, Nagan Raya, Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

     

    Penyair Jek Atapada dari Kupang Nusa Tenggara Timur [NTT] mampu membaca hubungan manusia dengan harimau sumatera dalam penggambaran manusia pejuang di Minangkabau dalam puisi Patri Harimau nan Salapan.

    … Delapan kepak harimau dari rahim Ranah Minang

    Memuja sunyi di Benteng Bukit Tajadi

    Beradu peluru mesiu dengan daging

    Bersama gerimis senja yang melukai…

     

    Penyair muda Ramadhan Alhafiz [19] dari Deli Serdang, mencoba menggambarkan Sungai Lolo yang kini terus mengalami kerusakan, tapi tetap menjadi harapan hidup bagi nelayan sungai dalam puisi Pencari Ikan di Sungai Lolo.

    …Dalam benaknya ada istri dan anak dengan harap,

    Bersama biduk menjala kadang menyeburkan tubuh barangkali

    Udang berenang di dasar sungai lalu sembunyi…

    Baca juga: Seniman Harus Berperan Dalam Penyelamatan Bentang Alam, Caranya?

     

    Perempuan di Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang tidak hanya bertani tetapi juga menjaga bentang alam di kaki Bukit Barisan. Foto: Nopri Ismi/Mongabay Indonesia

     

    Kehilangan bahasa ibu

    Dalam diskusi bertema Ekologi, Sastra dan Sejarah, Mongabay Indonesia menjadi salah satu narasumber, terlihat jelas bagaimana para penyair Nusantara sangat mencemaskan perubahan bentang alam yang saat ini menuju kerusakan.

    Secara ekologi, masyarakat Sumatera dari Lampung hingga Aceh, memiliki kesamaan yakni mereka menempatkan “alam sebagai guru” sehingga hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam memaknai bentang alam setara atau saling memberi.

    Sikap inilah yang melahirkan sejumlah tradisi, seni, bahasa, yang semuanya beranjak dari tanda-tanda alam. Mulai dari pohonan, sungai, danau, gunung, bukit, batu, beserta makhluk hidupnya seperti harimau, gajah, dan lainnya.

    “Kesamaan itu mungkin dapat dilihat bagaimana manusia Sumatera memperlakukan harimau sebagai saudara tua. Ini berlaku bagi masyarakat dari Lampung hingga Aceh,” kata Arbi Tanjung.

    “Namun hari ini hubungan harmonis itu mulai hilang karena perubahan bentang alam sebagai aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam,” ujarnya.

     

    Foto udara yang menunjukkan meluapnya Sungai Ciliwung di wilayah Jakarta Pusat, Rabu [1/1/2020]. Foto: BNPB [Badan Nasional Penanggulangan Bencana]

    Sejumlah penyair dari Riau, mempersoalkan berbagai kerusakan hutan dan rawang [rawa gambut] di Riau, yang memunculkan bencana kebakaran hutan dan lahan atau konflik harimau dengan manusia. Akibatnya, masyarakat sulit sekali memposisikan alam sebagai guru.

    “Padahal selama ini berbagai produk kebudayaan masyarakat melayu di Riau semuanya berakar dari alam. Alam rusak, apalagi yang akan dipelajari,” kata Tarmizi Rumahhitam.

    Dr. Hermawan, dosen sastra STKIP Rokan Hulu, Riau, mengatakan kerusakan bentang alam berdampak juga pada penggunaan “bahasa ibu” atau lokal. “Bahasa ibu kini mulai jarang digunakan sejalan dengan kerusakan bentang alam. Ini mungkin karena bahasa ibu memang beranjak dari alam, sehingga ketika alam rusak, generasi sekarang kehilangan makna dalam menggunakannya, sehingga mereka lebih suka dengan bahasa kaum urban yang lebih cepat ditangkap maknanya dalam berkomunikasi,” katanya.

    Ubai Dillah Al Anshori, penyair, pegiat literasi, dan pengamat sastra, berpendapat, penggunaan dan penggalian bahasa ibu sangat penting. Tapi, gaya ucap dan daya kritis dalam penyampaian tentunya tidak harus terikat pada tradisi sastra yang lalu.

    “Jelasnya, alam harus dipertahankan sebagai guru meskipun hal yang dijelaskan adalah berbagai persoalan kekinian,” tegasnya.

     

     

  • Telur Raksasa Misterius di Bawah Laut Ini Mengejutkan Penyelam

    Telur Raksasa Misterius di Bawah Laut Ini Mengejutkan Penyelam

     

    • Sebuah benda misterius berbentuk bulat, ditemukan mengambang seperti telur raksasa di Norwegia.
    • Benda tersebut ditemukan di kedalaman 17 meter oleh dua penyelam bernama Ronald Raasch dan Nils Baadness.
    • Benda tersebut merupakan kantung telur cumi-cumi yang berisi ribuan bayi. Bening seperti agar-agar yang ukurannya lebih besar dari orang dewasa.
    • Laporan menyebutkan, telur cumi-cumi lain telah terlihat di Spanyol, Prancis, dan Italia dalam 30 tahun terakhir.

     

    Sekelompok penyelam di Norwegia sedang mengunjungi kapal karam, sisa Perang Dunia II yang tenggelam di dalam laut yang berjarak 200 meter dari bibir pantai, awal Oktober 2019. Dalam perjalanan kembali ke pantai, dua penyelam bernama Ronald Raasch dan Nils Baadness tersebut dibuat terkejut ketika melihat sebuah benda misterius berbentuk bulat yang mengambang seperti telur raksasa.

    Benda bulat yang terekam di kamera itu mengambang 17 meter di bawah permukaan laut. Ternyata, saat didekati sepasang penyelam itu mendapati sebuah kantung telur cumi-cumi yang berisi ribuan bayi. Telur itu bening, layaknya agar-agar yang ukurannya lebih besar dari ukuran orang dewasa, sebagaimana dikutip dari The Dodo.

    Baca: Sketsa Burung Raksasa Ini Bantu Ilmuwan Pecahkan Misteri Garis-garis Nazca

     

    Telur ukuran besar yang ditemukan penyelam di kedalaman 17 meter di laut Norwegia. Foto: Screenshot Swimming Next to Giant Squid Egg/Ronald Raasch

     

    Video tersebut dibagikan oleh Ronald Raasch, 6 Oktober 2019, yang dengan cepat menjadi viral. Raasch awalnya tidak tahu apakah gumpalan itu. Dia menggambarkan gumpalan itu sebagai “blekksprutgeleball” adalah sebuah kata yang diterjemahkan menjadi “bola gel cumi-cumi” dalam bahasa Norwegia.

    Dalam video itu terlihat penyelam perlahan-lahan mengitari gumpalan bola yang dikelilingi oleh membran transparan, dengan benda gelap yang seolah tergantung di dalamnya. Saat para penyelam menyorotkan lampu pada telur raksasa tersebut, terlihat  banyak butiran-butiran kecil yang merupakan bayi cumi-cumi.

     

     

    Ternyata ini bukanlah telur cumi-cumi pertama yang terlihat oleh para penyelam dalam beberapa minggu terakhir. Menurut laporan terbaru Live Science, telur cumi-cumi lain telah terlihat di Spanyol, Prancis, dan Italia dalam 30 tahun terakhir.

    Sebelumnya, para ilmuwan bingung dengan gumpalan itu, karena terlihat sangat halus sehingga mereka sulit didekati dan diambil sampelnya untuk diteliti. Pada 2017 lalu, penyelam juga pernah melihat gumpalan tersebut di sepanjang pantai Mediterania dan Norwegia.

    Hasil analisis sampel DNA dari empat gumpalan itu menunjukkan benda itu adalah kantung telur cumi-cumi sirip pendek selatan [Illex coindetii], cephalopoda 10 lengan yang ditemukan di Samudra Atlantik. Rata-rata berdiameter sekitar 0,2 cm ketika embrio siap menetas. Cumi-cumi sirip pendek betina dapat menghasilkan antara 50.000 hingga 200.000 telur.

    Penemuan ini sebenarnya cukup mengejutkan karena kantung telur cumi-cumi seperti ini jarang terlihat manusia. Biasanya berada di kedalaman laut, hingga 150 meter dari permukaan laut. [Berbagai sumber]

     

     

  • Meracik Strategi Atasi Banjir Ala “Total Football”

    Meracik Strategi Atasi Banjir Ala “Total Football”

    • Sebagai delta city tempat bermuaranya 13 sungai, dengan elevasi pantai di bawah permukaan laut serta sebagian wilayahnya adalah tanah rawa, Jakarta akan selalu mengalami peristiwa banjir. Apalagi dengan curah hujan sangat ekstrim pada awal 2020
    • Berbagai riset, rekomendasi dan program telah dilakukan untuk mengatasi banjir secara holistik di jakarta termasuk program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai USD190 miliar sejak 10 tahun lalu
    • Dengan menggunakan analogi permainan sepak bola, pengendalian banjir Jakarta butuh kerjasama antar lini yaitu dari hulu, tengah sampai hilir yaitu kawasan megapolitan Jabodetabekpunjur dengan game plan dan strategi total football mengatasi banjir bahkan dengan curah hujan yang sangat ektrim

     

    Membuka tahun baru 2020 dengan kejadian banjir besar di kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur) seperti sebuah kecolongan besar yang tidak menyenangkan karena hampir setiap tahun pada periode Desember-Januari-Februari, curah hujan sebenarnya selalu diprediksi tinggi. Pencatatan Stasiun Meteorologi Halim pada Selasa (31/12/201) – Rabu (01/01/2020) menunjukkan angka 377 mm di luar prediksi dan sangat ekstrim dibandingkan periode 50 maupun 100 tahunan.

    Sebagai delta city tempat bermuaranya 13 sungai, dengan elevasi pantai di bawah permukaan laut serta sebagian wilayahnya adalah tanah rawa, Jakarta akan selalu mengalami peristiwa banjir. Upaya kanalisasi dan polderisasi sudah dilakukan untuk mengurangi jumlah kejadian, waktu banjir, dan dampak banjir.

    Sejak 10 tahun lalu, program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai USD190 miliar melalui proyek pengerukan sungai, turap sungai, pembangunan kolam retensi, kanal banjir, serta perbaikan pompa diluncurkan dengan target mengurangai daerah banjir dan periode genangan. Beberapa tahun terakhir, manfaat program tersebut sudah dirasakan kelompok warga. Namun untuk membebaskan Jakarta dari banjir tampaknya sulit terwujud, apalagi dengan skenario kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, ditambah dengan laju penurunan muka tanah yang tidak berhenti, banjir sepertinya akan tetap datang secara periodik.

    baca : Pentingnya Sinergi Antar Daerah untuk Hentikan Bencana Banjir Jakarta

     

    Luapan air yang sangat deras di Bendung Katulampa, Bogor pada Rabu (1/1/2020) sore. Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia

     

    Akumulasi kenaikan muka air laut 9 mm/tahun (Manurung, 2010) dan penurunan muka tanah dalam rentang 15-25 cm per tahun berdasarkan periode 2007-2008 (Abidin, 2014) adalah situasi ekstrim yang harus segera ditangani selain curah hujan ekstrim. Faktor lain adalah cepatnya laju perubahan penggunaan lahan dari non-terbangun menjadi permukiman. Hasil penelitian Kurnianti (2015) menunjukkan persentase luas permukiman di wilayah Jabodetabekpunjur tahun 1992 hanya sekitar 13,3%, sedangkan 2012 sudah menjadi 29,5% dari total luas wilayahnya.

    Hal yang mengkhawatirkan dari kejadian banjir awal 2020 ini adalah meluasnya daerah yang terkena banjir, tidak hanya pada daerah langganan banjir di Jakarta, tetapi menjalar ke Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Curah hujan ekstrim dinilai sebagai penyebab utama, termasuk belum selesainya normalisasi sungai dan berfungsinya pompa secara optimal. Padahal curah hujan yang tertinggi diprediksi baru terjadi pada akhir Januari sampai awal Februari. Lalu bagaimana menyiapkan kota agar mampu menghadapi ‘serangan’ hujan ekstrim tersebut?

    Dengan menggunakan analogi permainan sepak bola, pengendalian banjir kota juga membutuhkan kerja sama antar lini. Lini terdepan yang mengandalkan tanggul laut dan polderisasi dengan stasiun pompa harus didukung dengan lini tengah yang harus mampu melancarkan debit air melalui kanalisasi, pengerukan sungai, normalisasi dan naturalisasi sungai, sistem drainase dari jaringan perumahan sampai ke drainase utama, serta perlindungan setu-setu alamiah yang menjadi tempat parkir air. Tetapi supply air tidak akan lancar apabila di lini pertahanan ‘terbuka’ karena konversi guna lahan yang masif dan tidak ada bendungan yang menahan air hujan besar.

    Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ‘game plan’ yang menjadi platform komunikasi antar lini. Para kepala daerah harus mampu memahami posisi wilayahnya dan menekan egonya untuk maju sendirian. Harus mampu mendisiplinkan wilayahnya untuk mengikuti gameplan tersebut dan harus saling membantu apabila ada yang keteteran menjalankannya.

    Mencermati serangan hujan ekstrim tersebut, maka diperlukan suatu game plan yang lebih proaktif. Total football adalah strategi sepak bola menyerang yang membutuhkan kemampuan adaptasi para pemain untuk saling mengisi kekosongan ketika menyerang. Strategi sepakbola racikan pelatih Rinus Michel ini mengharuskan semua pemainnya harus bisa berperan di semua lini. Pemain lini depan juga harus bisa bertahan dan lini belakang juga harus bisa membantu menyerang. Komunikasi antar lini menjadi kunci keberhasilan.

    Dalam konteks Jabodetabekpunjur, setiap daerah ketika membangun ekonomi wilayahnya juga harus disiplin menjaga kemampuan resapan dan/atau tangkapan air hujan. Contohnya, Jakarta sebagai lini depan harus juga ikut meningkatkan kemampuan resapannya, sebagaimana itu diperankan oleh Bogor. Dan sebagai lini pertahanan, maka Bogor dan Cibinong harus juga mampu mengendalikan ukuran kotanya (urban size), mengendalikan konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun melalui penegakan peraturan zonasi yang tegas. Eksternalitas dari pengetatan peruntukan tersebut harus dikompensasi oleh Jakarta yang berada daerah hilir. Otonomi daerah seharusnya bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan risk sharing antar daerah hulu dan hilir.

    baca juga : BMKG: Perubahan Iklim Picu Cuaca Ekstrem

     

    Sungai ciliwung di Sukasari, Bogor yang meluap pada Rabu sore (1/1/2020). Foto : Anton Wisuda/Mongabay Indonesia

     

    Sinergi Game Plan

    Apabila dilihat kondisi saat ini, Jakarta hanya mampu menyerap air melalui RTH yang kurang dari 10 % dari total wilayahnya, sementara Kota Bogor hanya sekitar 15% dan Depok sekitar 20% dari wilayahnya masing-masing. Bagaimana meningkatkan kemampuan penyerapan air ini dapat dikerjasamakan antar pemda dan menjadi tanggung jawab bersama misalnya melalui sharing RTH. DKI dapat mengakuisisi lahan di Depok untuk peruntukan RTH dan membayar PBB atas luasan tersebut kepada Pemerintah Kota Depok. Dengan pemodelan infrastruktur hijau, dapat diketahui luasan dan lokasi yang ideal untuk peruntukan RTH.

    Contoh lain adalah memahami posisi hidrologis masing-masing kota dalam DAS Ciliwung. Terletak di mid- stream dan up-stream, Perkotaan Depok, Cibinong, dan Bogor seharusnya dirancang bukan untuk dikembangkan sebagai kota industri dan perdagangan dengan skala metropolitan (1 juta penduduk), tetapi sebagai kota peristirahatan (dormitory town) dengan ukuran kota kecil-sedang (50-250 ribu penduduk).

    Otonomi Daerah bukan berarti kesempatan untuk mengembangkan kota sebesar-besarnya, tetapi justru meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan budaya berkota walaupun ukuran kotanya kecil. Kerja sama dalam hal redistribusi kegiatan yang dapat menarik penduduk untuk bekerja dan bermukim melalui skema perumahan ini seharusnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan para pengembang properti swasta.

    Kerangka regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2018 tentang Kerjasama Daerah sebenarnya memungkinkan hal itu terjadi. Namun positioning untuk memulai kerja sama sering menjadi kendala, sehingga Pemerintah Pusat harus proaktif untuk menawarkan rancangan game plan agar pemprov DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten dan pemda didalam wilayah mereka bisa memulai kerja sama tersebut. Bukan hanya pengendalian banjir, tetapi juga persoalan tata ruang kawasan.

    Saat ini, game plan yang tersedia adalah revisi Perpres No.54/2008 tentang Rencana Tata Ruang Jabodetabekpunjur. Perpres ini yang seharusnya memberikan panduan bagaimana kerja sama itu dibangun karena Pemerintah Pusat sudah merencanakan fungsi dan peran masing-masing daerah beserta dengan jaringan prasarana dan sarana dasar pendukungnya, beserta kebijakan insentif dan disinsentifnya.

    Dalam draft revisi versi 2018, game plan untuk pengendalian banjir diuraikan melalui konsep pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program-program pengendalian banjir di Kawasan Jabodetabek-Punjur secara komprehensif. Strategi yang diusulkan adalah mengatur pengembangan kawasan budidaya dalam pola ruang hulu-tengah-hilir-pesisir, menetapkan aturan ketat terhadap pembangunan di sepanjang DAS, meningkatkan fungsi situ dan waduk, mengendalikan banjir dengan metode sodetan sungai, dan mengendalikan debit air sungai dan peningkatan kapasitas sungai. Termasuk juga arahan mitigasi banjir dan peraturan zonasinya, seperti penghijauan, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

    Kebijakan insentif/disentif juga memberikan peluang untuk pemberian kompensasi dari Pemda penerima manfaat kepada Pemda pemberi manfaat atas manfaat yang diterima, maupun kompensasi dalam hal pemberian penyediaan prasarana dan sarana. Insentif kepada masyarakat juga dimungkinkan melalui pemberian keringanan pajak, pemberian kompensasi, pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau kemudahan perizinan.

    baca juga : Ruang Terbuka Biru Jabodetabek Memprihatinkan, Mengapa?

     

    Penataan bangunan hijau dalam tata kota Jakarta, masih jauh panggang dari api saat ini. Foto: Aji Wihardandi/Mongabay Indonesia

     

    Strategi Total Football

    Dengan panduan tersebut, sebagai contoh, pemerintah daerah dapat memulai kegiatan penataan ulang peruntukan sempadan sungai. Teknik konsolidasi lahan perkotaan bagi kawasan yang terdampak banjir secara terus menerus sangat memungkinkan untuk diterapkan dengan skema insentif di atas. Suka tidak suka, mau tidak mau, memang harus segera dilakukan program dietary (pembatasan) secara total. Diet bukan berarti tidak membangun, tetapi membangun kota yang lebih sensitif dengan sistem air.

    Pertama, totalitas dalam membangun tanggul pantai dan polder dengan pompa merupakan senjata paling ampuh untuk melawan ancaman banjir rob, kombinasi dengan penanaman hutan mangrove dan penghentian pengambilan air tanah yang diikuti dengan pipanisasi air bersih akan semakin menguatkan lini depan Jakarta.

    Kedua, totalitas dalam pengerukan sungai, penguatan pinggiran sungai melalui normalisasi maupun naturalisasi, penataan ulang permukiman di kawasan sempadan sungai (flood plain zone) akan meningkatkan kinerja pengendalian banjir di lini tengah. Termasuk perbaikan konektifitas drainase permukiman ke drainase utama kota.

    Ketiga, totalitas dalam pengendalian konversi guna lahan dan pembesaran kota, pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi, serta penghijauan kembali kawasan yang sudah gundul akan memperkuat daya tahan metropolitan Jabodetabek.

    Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar strategi total football tersebut sudah dimasukkan ke dalam revisi Perpres 54/2008. Rancangan Pepres ini harus dimiliki bersama (ownership) oleh ketiga pemerintah provinsi dan tiga pemerintah kabupaten dan lima pemerintah kota di wilayahnya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui Perda tata ruang masing-masing, pemograman, penganggaran, dan pembiayaan yang inovatif, serta evaluasi pelaksanaannya. Hanya dengan game plan yang sama, skema total football untuk melawan ancaman dari hujan ekstrim sekalipun bisa terlaksana dengan baik.

    ***

    *Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota (IAP) dan Urban Reader pada Thamrin School of Sustainability and Climate Change (TS).