Laut
Pergantian tahun dari 2023 ke 2024 bukan saja sekedar angka bagi sektor kelautan dan perikanan nasional. Momen tersebut diharapkan bisa menjadi proses untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan…
Laut
Indonesia adalah negara kepulauan dengan dua per tiga wilayahnya terdiri dari lautan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi sektor kelautan dan perikanan juga sangatlah besar dan diakui…
Laut
Para nelayan kecil di Maluku Utara keberatan dengan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) dengan kuota tangkap ikan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia melalui PP No.11/2023. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)…
Laut
Setelah pungutan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi diberlakukan, Pemerintah semakin fokus untuk memberlakukan kebijakan induknya, yaitu penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota Salah satu tahapan sebelum diberlakukan, adalah dengan…
Laut
Kelompok nelayan pole and line atau huhate penangkap ikan cakalang di Maluku Utara mempertanyakan pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur dan keberatan dengan kebijakan baru pungutan pajak dari harga ikan yang…
Laut
Sejak 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan kebijakan baru yang diklaim akan bisa memperbaiki tata kelola sektor kelautan dan perikanan, yaitu penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota Bersamaan dengan…
Laut
Hilirisasi adalah kebijakan yang mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Sehingga, produk perikanan yang nantinya diekspor akan berbentuk produk turunan atau barang jadi. Kebijakan hilirisasi perikanan disebut akan meningkatkan…
Laut
Kapal ikan milik para nelayan kecil di Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan pengukuran kapasitas kapal oleh KSOP Kelas II Ternate sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen…
Laut
Sejak terungkap fakta adanya dugaan praktik pemalsuan dan penggandaan dokumen perizinan milik kapal perikanan Indonesia, beragam fakta mulai bermunculan ke permukaan. Kapal yang mendapatkan dokumen itu adalah KM Marga Rena…
Laut
Nelayan Natuna meminta KKP membatalkan pembatasan zona tangkap mereka di laut Natuna. Sejak lama nelayan melaut di lokasi yang dilarang tersebut. Keluhan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.…
Laut
Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, protes bermunculan Ekspresi keberatan tersebut…
Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja merilis data terbaru capaian penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) untuk sektor kelautan dan perikanan. Sepanjang 2022, PNBP berhasil terkumpul sampai Rp1,79 triliun Capaian…
Laut
Pemerintah Indonesia selalu mengklaim bahwa nasib nelayan sedang ada dalam proses perbaikan. Proses tersebut mencakup regulasi, kebijakan, program kerja, sarana dan prasarana, dan kemudahan akses untuk pengembangan diri dan usaha…
Laut
Pemerintah Indonesia fokus untuk mengembangkan ekonomi biru melalui lima strategi yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Semua strategi tersebut akan berjalan secara simultan dan saling terkoneksi Tujuan utama dari…
Laut
KKP mulai melakukan uji coba penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di tiga pelabuhan, yakni PPN Tual di Maluku, PPN Ternate di Maluku Utara dan PPN Kejawanan di Jawa…
Laut
Kota Tual di Provinsi Maluku menjadi lokasi awal penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan sudah dilengkapi agar Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual bisa…
Laut
Selama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdiri, kewenangan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dipegang oleh Kementerian Perhubungan RI. Selama itu, pemilik kapal perikanan dan nelayan harus memprosesnya lewat lembaga…
Laut
Harvest strategy merupakan inisiatif untuk mencapai manfaat sosial dan ekonomi berkelanjutan dari penangkapan ikan tuna di perairan Indonesia. Tujuan pengelolaannya, memastikan keberlanjutan sumberdaya madidihang (yellowfin tuna), tuna mata besar (bigeye…
Laut
Nelayan Pantura Jawa mengeluhkan banyaknya dokumen perizinan kapal ikan, masa berlaku dokumen yang tidak sama dan tempat pengurusan dokumen itu yang terpisah lokasi karena melibatkan beberapa instansi pemerintah. Pengurusan dokumen…
Laut
Mendapat kritikan tajam dan sekaligus penolakan dari banyak pihak atas rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dengan basis kuota dan sistem kontrak, Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatalan pemberlakuan…
