- 100 tahun Sajogyo, warisan pemikiran intelektualnya masih digunakan hingga hari ini. Tak hanya dikenal sebagai bapak sosiologi pedesaan, Sajogyo juga bisa disebut sebagai bapak agraria. Si pembela kelompok lemah di pedesaan, mendahulukan yang terbelakang.
- Sajogyo lahir pada 21 Mei 1926 di Kebumen Jawa Tengah. Dan meninggal pada 17 Maret 2012 di Bogor Jawa Barat. Ia memimpin Survey Agro Ekonomi (SAE) pada 1965-1972 dan mengkritik Revolusi Hijau di era Orde Baru. Sajogyo terus menyuarakan salah satu jalan dari pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria bersama koleganya, Gunawan Wiradi dan Tjondronegoro.
- Ivanovich Agusta, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB katakan bahwa Sajogyo pernah mengkritik kebijakan revolusi hijau pada 1969 di tengah sensus pertanian yang diklaim berhasil oleh pemerintah dari sisi produksi. Katanya, selama pembangunan tidak meningkatkan penghidupan dari golongan yang paling bawah maka itu bukan pembangunan. Hanya modernisasi yang menguntungkan kelompok elit tertentu.
- Laksmi Adriani Savitri, Antropolog dan Aktivis Perempuan untuk Keadilan Ekologi katakan bahwa Sajogyo salah satu orang yang berani mengemukakan reforma agraria ketika dicap sebagai gerakan komunis pada masa orde baru. Salah satu jalan dari pengentasan kemiskinan itu dengan melakukan land reform.
“Bapak Sosiologi Pedesaan.” Begitu orang menyebut sosok Kusumo Kampto Utomo yang populer dengan panggilan Sajogyo atas jasa-jasanya membela kelompok-kelompok rentan dan lemah di pedesaan. Sajogyo juga “Bapak Agraria.”
Menurut Ivanovic Agusta, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB University, mengatakan, Sajogyo punya banyak warisan studi agraria yang terpakai hingga saat ini.
Agusta yang jadi pembicara dalam seminar 100 Tahun Perayaan Sajogyo di Universitas Soegijapranata, Semarang akhir April ungkap sedikit riwayat sosok kelahiran Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), 21 Mei 1926 itu. Setelah lulus dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS) di Kediri dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Purwokerto, Sejogyo lantas sekolah SMA di Yogyakarta.
Usai tamat, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Bogor 1949 dan meraih gelar insinyur pada 1955. Setelah itu, Sajogyo menjadi asisten lapangan dan banyak terlibat penelitian bersama Karl J Pelzer, pengajarnya asal Belanda.
Museum IPB University menyebut, Sajogyo terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan koperasi dan permasalahan kelas sosial di wilayah pedesaan. Salah satunya Desa Teruka, Dataran Tinggi Cibodas, Jawa Barat (Jabar) atau penelitiannya tentang kondisi para transmigran asal Jawa yang membuka hutan di Lampung.
Sajogyo pernah menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1964-1965. Hanya satu tahun karena terjadi huru-hara peristiwa 1965. Dia juga memimpin Survey Agro Ekonomi (SAE) pada 1965-1972 yang melibatkan 15 kampus. Sajogyo meninggal pada 17 Maret 2012 di Bogor.
Kritik revolusi hijau
Agusta katakan, pada era pembangunan sekitar 1963-1972, Sajogyo memimpin sensus pertanian pertama di Indonesia yang kala itu disebut survei agro ekonomi. “Saat itu, Sajogyo berpandangan bahwa petani yang punya lahan di bawah satu hektar tidak disensus karena dinilai bukan petani,” katanya.
Saat sensus pertanian pertama itu, terjadi peralihan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Soeharto tahun 1968. Setahun berikutnya, tepatnya 1969, Soeharto membuat kebijakan revolusi hijau di tengah sensus pertanian yang sedang berlangsung.
Sajogyo mengkritik kebijakan itu. Dia menilai, pembangunan yang tidak meningkatkan penghidupan masyarakat golongan paling bawah bukanlah pembangunan, hanya modernisasi.
“(Kata Sajogyo) kalau spirit pembangunan bukan meningkatkan taraf hidup golongan bawah, maka itu bukan pembangunan,” katanya.
Kritik inilah yang melatari kajian revolusi hijau yang terangkum dalam Modernization without Development in Rural Java pada 1973. Kajian ini diajukan dalam acara FAO dan menjadi rujukan utama Green Revolution di pelbagai wilayah di dunia.
Sajogyo nilai revolusi hijau tidak mensejahterakan petani gurem dan miskin di pedesaan. Alih-alih, justru menguntungkan kelompok sosial yang memiliki lahan luas. Ada ketimpangan struktural dalam kebijakan itu.
Menurut Sajogyo, pembangunan sudah semestinya berpihak kepada kelompok yang lemah. Bukan korporasi besar dan para elite tertentu. Pembangunan semacam itu sifatnya semu. Maka sudah semestinya ketimpangan struktural agraria harus dibenahi terlebih dahulu.
“Kelak istilah modernisasi development kemudian muncul di Afrika, ada penelitian lintas negara. Asia juga ada, kasus di Thailand dan Amerika digunakan. Padahal dulunya mengkritik modernisasi pertanian yang didanai kredit dari Amerika waktu itu,” kata Agusta.
Seturut pemikiran Sajogyo, jika ingin memihak golongan bawah maka perlu mengetahui terlebih dahulu siapa sebetulnya golongan terbawah. Setelah itu, perlu memandirikan golongan itu. Disitulah Sajogyo menelurkan konsep pendampingan yang kemudian dipakai pertama kali saat ada program inpres desa tertinggal.
Sajogyo kemudian mengemukakan konsep solidaritas sosial yang langsung disampaikan secara resmi kepada pemerintah. Dia tekankan solidaritas dalam pembangunan desa yang disebut dengan jalur pemerataan plus berbasis solidaritas sosial lintas lapisan sosial. Sayangnya, itu hanya ada di lingkungan Kementerian Sosial era 1980-an. Padahal konsep pembangunan spiritnya bisa meningkatkan taraf hidup golongan bawah.
“Ketika ada pembangunan, golongan atas justru mampu mengakumulasi kekayaan, golongan bawah justru lebih sulit dan akhirnya terlempar dari desa,” ujarnya.
Reforma agraria
Maka menurut Sajogyo, reforma agraria merupakan sebuah kebijakan awal pembangunan. Sebelum kemudian bisa bergerak menjadi pemerataan dan solidaritas sosial. Dia pun mendukung penuh reforma agraria yang sudah seharusnya menjadi agenda bangsa dalam pembangunan melalui restrukturisasi penguasaan tanah.
“Baru kemudian membuka peluang usaha dan bekerja, entrepreneur dan pekerja baru dapat pendapatan dan bisa mengakses berbagai kebutuhan dasar dan diakhiri semua berperan dan punya partisipasi masyarakat,” kata Agusta.
Laksmi Adriani Savitri, Antropolog dan Aktivis Perempuan untuk Keadilan Ekologi katakan ketika reforma agraria dicap sebagai gerakan komunis dan sangat sensitif pada masa Orde Baru. Namun, Sajogyo bersama dua anggota tiga serangkai yang lain dengan berani mengemukakan hal itu. Yakni Gunawan Wiradi dan Tjondronegoro.
Mereka tak berhenti menyuarakan land reform dalam kajian intelektual mereka. Salah satu jalan dari pengentasan kemiskinan itu dengan melakukan land reform.
“Konsep utamanya gagasan redistribusi ya. Land reform yang dituliskan, di mana kata-kata itu jadi menakutkan masa itu,” ujar Direktur Eksekutif Sajogyo Institute 2010-2012 itu.
Dia bilang, salah satu gagasan redistribusi tanah untuk buruh tani bisa disatukan dalam bentuk badan usaha buruh tani. Sajogyo membayangkan kepemilikan kolektif tapi dalam bentuk badan usaha. Gagasan yang sampai hari ini pasti akan diterima sebagai gagasan yang cukup radikal. Belum ada bentuknya sampai hari ini.
“Sajogyo secara spesifik dan terang benderang mengatakan ya harusnya yang gak punya tanah, buruh, mendapat kesempatan untuk memiliki tanah dan badan usaha. Jadi memang itu yang selalu mendorong beliau masuk ke upaya-upaya mengentaskan kemiskinan.”
Di masa Orba, redistribusi itu mewujud dalam 8 jalur pemerataan di Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
“Pak Sajogyo mampu menghubungkan sains and policy pada masa itu meski dengan gagasan-gagasan radikal. Kepiawaian beliau, bagaimana bisa menembus struktur kekuasaan orde baru pada masa itu dengan gagasan-gagasan redistributif itu meskipun sampai dengan hari ini yang namanya land reform belum pernah berhasil dijalankan dengan baik.”
“Tetapi apa yang dijadikan bibit-bibit pemikiran Sajogyo dan digaungkan beliau sejak Orde Baru di mana (ada) stigma komunisme. Beliau berhasil menembusnya meskipun tidak berhasil untuk membawanya ke meja kebijakan khusus untuk land reform.”
Menurut Laksmi, tantangan hari ini semakin besar. Namun, reforma agraria harus terus diperjuangkan. Sebab reforma agraria bukan takdir yang harus ditunggu tetapi memang harus direbut. Adanya konflik agraria merupakan satu sinyal bahwa land reform sebagai sesuatu yang tak bisa ditunda.
Meski perjuangan itu sudah berlangsung lama, janji pemerintah akan reforma agraria dari masa ke masa seperti janji manis yang terus diulang dari tahun ke tahun. Konflik agraria juga terus terjadi di Indonesia. Padahal reforma agraria digadang-gadang menjadi solusi konflik ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 341 letusan konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2025. Cakupan areanya seluas 914 ribu hektar dan menyebabkan 123.612 keluarga menjadi korban. Ada 736 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria sepanjang 2025. Sebanyak 404 orang di antaranya mengalami kriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal.
“Konflik agraria sinyal bahwa reforma agraria adalah keharusan kebijakan karena banyak konflik memperlihatkan masyarakat mempertahankan haknya atas tanah justru karena pemerintah mengabaikan hak mereka.”
Membela yang lemah
Laksmi mengatakan, sosiologi pedesaan dan agraria adalah dua hal yang tak bisa terpisahkan. Jika agraria hanya dimaknai sebagai masalah pertanahan tentu sangat sempit. Agraria, katanya, harus dimaknai dalam konteks yang melekat dalam pedesaan, yakni pertanian, masalah lingkungan, masyarakat, maupun soal tanahnya.
Jadi, dalam konteks pemahaman agraria yang luas, sangat penting mendasarkan pada pemikiran Sajogyo. “Pak Sajogyo mengajarkan kami mengkaji agraria itu justru dengan melalui pendekatan atas kesadaran golongan lemah pedesaan dan akses mereka terhadap alat produksi. Sajogyo melihat kemiskinan sifatnya struktural. Karena ada struktur yang memiskinkan bukan karena orang berbagi kemiskinan,” katanya.
Pada 1980, Sajogyo juga berkontribusi melalui gagasan yang terkaji dalam buku Ekologi Pedesaan. Ada hubungan timbal balik dan erat antara masyarakat pedesaan, alam, sistem pertanian.
Sajogyo menekankan studi ihwal desa tak bisa hanya melihat aspek biologis saja. Namun juga era kaitannya dengan aspek sosial ekonomi. Termasuk di dalamnya struktur sosial, ketahanan pangan, dan kemiskinan.
“Keberpihakan kepada kelompok paling lemah di pedesaan menjadi prinsip Sajogyo,” ujar Ahmad Jaetuloh, Direktur Eksekutif Sajogyo Institute.
*****