Setiap 22 Mei, dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayat. Ia bisa jadi momen refleksi dan berbenah, termasuk bagi Indonesia. Nusantara ini punya kekayaan alam berlimpah, bahkan jadi mega biodiversity nomor dua dunia, setelah Brasil.

Pusat-pusat keragaman hayati termasuk yang menjadi sumber pangan itu berada di hutan-hutan dan lahan yang menjadi ruang hidup masyarakat adat maupun masyarakat lokal. Sayangnya, kekayaan keanekaragaman hayati ini masih terabaikan, seakan tak dianggap penting bahkan terus terancam eksploitasi alam skala besar yang menghancurkan hutan dan alam di negeri ini.

Sejarawan Hilmar Farid mengatakan, keanekaragaman hayati Indonesia, salah satunya, keberagaman pangan. Namun, fakta paling fundamental ini seringkali tidak pernah disebut dalam dokumen kebijakan.

Dia contohkan sagu. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek periode 2019–2024 itu mengatakan, 85% cadangan sagu dunia ada di Indonesia. Tak hanya sagu, Indonesia mempunyai lebih dari 100 jenis karbohidrat lokal dari umbi-umbian seperti ubi, telas sampai pisang, sukun dan lain-lain.

Ironisnya, Indonesia masih mengimpor pangan berbagai komoditas dalam jumlah besar dari gandum, beras, kedelai dan lain-lain.

Pada 2024 saja, data Hilmar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BPS, dan Badan Pangan Nasional menunjukkan,  Indonesia mengimpor gandum 11,7 juta ton alias 100% bulir yang kemudian proses jadi terigu yang memenuhi pasaran Indonesia ini impor.

Dia menilai,  ini bukan soal ketidakmampuan, melainkan ada salah kaprah pola pikir yang terbentuk dari budaya makan. Sistem pangan diatur terpusat dan seragam.

Pada era Orde Baru, misal, seluruh warga Indonesia dipaksa mengonsumsi beras. Secara kultural, hal ini dilanggengkan dengan guyonan, “orang Indonesia belum makan jika belum makan nasi.” Padahal, makanan pokok di setiap daerah berbeda-beda, dan diversifikasi pangan lokal ini diyakini bisa menciptakan kedaulatan pangan.

Pemerintah, kata Hilmar, sering menyamakan konsep kedaulatan pangan dengan ketahanan pangan, yang notabene jauh berbeda.

“Ketahanan pangan hanya fokus pada ketersediaan pangan, tidak peduli sumbernya dari mana, yang penting stok tersedia. Kedaulatan pangan tak berhenti di situ,” katanya dalam diskusi daring Keanekaragaman Hayati, Masyarakat Adat dan Pangan, 20 Mei lalu.

Kedaulatan pangan, katanya.  juga menekankan asal-usul pangan, termasuk penggunaan sumber daya dan pengetahuan lokal hingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Keanekaragaman biokultural

Hilmar menilai,  Indonesia bukan sekadar megabiodiversity, juga kaya budaya (biocultural). Hal ini dinilai sebagai kekuatan strategis untuk membangun kedaulatan pangan.

Indonesia mempunyai biodiversitas biologis mulai dari keragaman spesies, ekosistem, hingga genetik. Indonesia adalah rumah bagi 10% tumbuhan berbunga, 12% mamalia, 17% burung, dan 25% spesies ikan dunia.

Kombinasi antara biodiversitas dan budaya menciptakan ribuan kemungkinan sistem pangan lokal.

Hilmar menyitir hasil penelitian global yang menyebut jika keanekaragaman budaya tinggi, maka keanekaragaman hayati juga cenderung tinggi. Kehilangan salah satunya berarti kehilangan yang lain juga.

“Sayangnya, di dalam dokumen kebijakan belum terlihat adanya kesadaran atau pemahaman tentang fakta dasar ini,” ujarnya.

Pemerintah, katanya,  juga sering mengesampingkan pihak yang paling penting dalam biokultural, yakni,  masyarakat adat.

Masyarakat adat merupakan “arsip hidup” pengetahuan ekologis Indonesia. Mereka telah menjaga lingkungan dan sistem pangan selama ratusan bahkan ribuan tahun.

Namun, praktik-praktik adat sering disalahpahami. Misal, sistem ladang berpindah (gilir balik) kerap dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Padahal, praktik itu justru menjaga kesuburan tanah, memulihkan habitat, dan mempertahankan biodiversitas.

Dia juga menyoroti cara-cara masyarakat lokal memproduksi pangan yang dianggap tertinggal. Petani diarahkan menggunakan pupuk dan input impor. Tak pelak, tersisa  hanya sekitar 10–15% lahan yang masih ditanami varietas lokal.

Kondisi ini, katanya, menyebabkan biaya produksi meningkat dan varietas menjadi kurang tahan kondisi lokal. Padahal, Indonesia bisa memaksimalkan keanekaragaman hayati yang sudah ada dan sesuai dengan kondisi geografisnya.

Kalau serius peduli pangan lokal, Indonesia bukan hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, melainkan bisa ekspor ke luar negeri.

Dia contohkan, sagu sebagai sumber pangan strategis dengan potensi sangat besar, terutama di Papua. Produksi sagu bisa melampaui kebutuhan tepung gandum yang semua impor. Potensi sagu Papua mencapai 15,6 juta ton tepung per tahun.

Masalahnya bukan pada kapasitas alam, melainkan kemauan politik. Penelitian dan industri pengolahan pangan lokal masih minim dukungan.

Dia , Indonesia adalah negara kepulauan yang perlu solusi kepulauan pula. Sayangnya, saat ini sistem pangan terpusat pada satu komoditas, yaitu beras. Hal ini, katanya,  hanya akan menciptakan kerentanan struktural, bukan ketangguhan.

“Kita bangga punya 17.000 pulau, tapi membangun sistem pangan seolah hanya punya satu cara makan.”

Menurut dia, keragaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Bangsa yang makan dari 10 sumber berbeda jauh lebih tangguh dibanding yang bergantung pada satu rantai pasok global.

Untuk itu, katanya, pemerintah perlu melakukan desentralisasi pangan. Krisis iklim membuat rantai pasok global makin rapuh, apalagi di tengah kondisi perang.

Jadi, katanya, setiap wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein dari sumber lokal harus dilihat sebagai aset strategis nasional.

Masyarakat adat, katanya, juga harus mendapatkan keleluasaan untuk mengelola lahan dan pangan. Syarat yang sering terabaikan dalam kedaulatan pangan, menurut Hilmar, adalah hak atas tanah.

“Semua potensi yang ada tidak berarti apa-apa tanpa kepastian hak atas tanah.”

Hilmar mengatakan, ketika tanah terampas, yang hilang bukan hanya ruang hidup, melainkan sistem pengetahuan pangan.

Saat ini, sekitar 7,3 juta hektar wilayah adat berada dalam kuasa konsesi tambang, perkebunan, dan perkebunan kayu. Sekitar 3,8 juta hektar terampas.

Berdasarkan catatan BRWA, dari total 30,1 juta hektar peta partisipatif wilayah adat, hanya 16% diakui secara hukum oleh pemerintah daerah, sedang dari pemerintah pusat lebih kecil lagi.

Menurut dia, perlu ada perubahan cara pandang. Wilayah adat bukanlah hambatan pembangunan dan investasi, melainkan bank benih hidup dan pusat kedaulatan pangan. Tradisi adat juga perlu dilihat sebagai komponen inti strategi kedaulatan pangan nasional.

Untuk itu, katanya, perlindungan wilayah adat, penting sebagai investasi infrastruktur dan pengetahuan ekologis.

Dia pun mendorong agar RUU Masyarakat Adat segera ada pengesahan hingga ada pengakuan dan perlindungan kepada mereka.

Negara tak hadir?

Permasalahan keanekaragaman pangan di Indonesia tidak berhenti pada tahap produksi. Permasalahan juga merembet ke tahap distribusi. Begitu ungkapan Helianti Hilman, selaku pendiri Javara Indigenous Indonesia.

Dia bangun Javara pada 2008 dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati pangan Indonesia dan menghidupkan kembali warisan budaya kuliner nusantara.

Saat itu, dia sangat berharap dukungan pemerintah. Sayangnya, dukungan tak kunjung datang hingga dia memutuskan memilih sistem pasar agar keanekaragaman pangan nusantara tidak hilang.

“Jadi, tidak ada keberpihakan kebijakan untuk melestarikan keberagaman pangan kita yang luar biasa ini,” katanya.

Padahal, kata Helianti, jika pengetahuan mengenai pangan warisan tidak hilang, maka kasus stunting dan malnutrisi tidak akan ada di Indonesia. Sebab, kandungan gizi yang tubuh perlukan banyak ditemukan pada pangan-pangan lokal.

Pemerintah, katanya,  juga tidak perlu mengimpor pangan dari luar. Hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di pesisir, hutan, lahan gambut, hingga lahan kering, memiliki sumber pangan alami yang melimpah jika terkelola dengan benar.

Di lahan kering, misal, sebagai sumber pemanis, katanya, bisa dari lontar, buah bidara, hingga sorgum. “Ini adalah supermarket tanpa tagihan,” katanya.

Doktrin “makanan Indonesia adalah beras” membuat pangan lokal justru lebih laku di pasar ekspor. Pengalaman ini dia rasakan sendiri. Jual beras misal, itu tak sekadar jual produk juga asal-usul atau cerita di balik produk pangan Indonesia  hingga menambah daya tarik.

Pangan dari panen petani atau warga adat ini  jadi makanan yang lebih sehat sesuai dengan tren permintaan pasar global.

Helianti mengatakan,  Javara banyak mengekspor ubi ungu, tepung pisang, dan tepung singkong ke Italia.

Selain ubi ungu dan singkong, Javara juga mengekspor gula kelapa karena dianggap lebih sehat daripada gula pasir biasa. Indeks glikemik (glycemic index/GI) lebih rendah dan lebih bisa diterima pengidap diabetes.

Sekitar 400–500 juta orang di dunia mengalami diabetes. Kebutuhan gula lebih sehat pun tinggi. Javara sudah menyuplai lebih 350 kontainer gula kelapa ke berbagai negara.

Menurut dia, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak mendukung kelestarian pangan lokal. Indonesia bisa membangun kedaulatan pangan dengan makanan lebih sehat dan memiliki potensi ekonomi besar.

Tambah lagi, pangan lokal juga lebih resilien di tengah krisis iklim. Indonesia memiliki 7.000 jenis padi. Salah satunya  bahkan bisa tumbuh di danau.

“Artinya apa? Bisa tahan terhadap banjir.”

Bagi dia, Indonesia tidak sedang mengalami krisis pangan, melainkan krisis kebijakan pelestarian pangan. Jika ini dibiarkan, katanya, warga Indonesia terancam seperti tikus mati di lumbung padi.

Pelestarian dari akar rumput

Aksi dari akar rumput bergerak lebih cepat dibanding pemerintah dalam mengimplementasikan pelestarian keanekaragaman pangan. Antara lain seperti yang Helianti lakukan. Juga ada Dicky Senda,  dengan Komunitas Lakoat Kujawas di Pegunungan Molo, Timor, Nusa Tenggara Timur.

Dicky membangun gerakan bersama pemuda adat untuk menghidupkan kembali sistem pengetahuan dan pangan lokal. Mediumnya beragam. Mereka membuka perpustakaan, membuat arsip pengetahuan adat, sekolah adat, ruang kreatif, koperasi, hingga wisata gastronomi.

Komunitas ini tidak ingin generasi baru terdoktrin oleh narasi pemerintah yang justru mengancam pangan lokal. Dicky menyebut,  masyarakat Timur Indonesia sering distigma sebagai kelompok miskin dan tertinggal. Namun, hasil riset komunitas justru menunjukkan kebalikannya. Di Molo, pangan-pangan masyarakat menyesuaikan iklim. Untuk musim kemarau misal, mereka punya bergam biji-bijian. Begitu juga ketika musim penghijau, masyarakat pun bermacam jenis pangan.

“Ini hal yang kontradiktif. Kita punya begitu banyak kekayaan pangan dan di musim kemarau saja kita sudah sekaya ini,” katanya.

Selain beragam, pangan lokal di Molo juga kaya nutrisi. Hal ini menunjukkan masalah utama bukan ketiadaan pangan, melainkan cara pandang, kebijakan, dan hilangnya pengakuan terhadap sistem pangan lokal.

Pelestarian pangan lokal, menurut Dicky, bukan hanya soal konsumsi, melainkan juga identitas. Dia menyebut,  di Molo setiap marga memiliki hubungan khusus dengan jenis pangan tertentu.

Misal, ada marga dengan pangan unggulan ubi ungu. Ada juga marga yang pangan unggulan pisang merah.

Dicky katakan, ketika tanaman lokal tidak lagi mereka tanam dan konsumsi, maka istilah bahasa, frasa adat, dan pengetahuan lokal juga ikut hilang.

Di Molo, punya sistem “Uem Bubu” atau rumah adat tradisional yang menjadi tempat tinggal sekaligus lumbung pangan.

Di Uem Bubu, perempuan memiliki peran sentral, terutama dalam menghitung, menyimpan, dan mengatur stok pangan. Contohnya, perempuan mengetahui jumlah jagung yang cukup untuk kebutuhan keluarga selama periode tertentu.

Namun, rumah adat dan lumbung tradisional mulai hilang karena kerap dianggap “berhala” pada masa kolonial dan misionaris, serta dianggap simbol kemiskinan pada era modern.

Dampaknya, kata Dicky, rumah adat berganti rumah beton, lumbung pangan hilang, sistem penyimpanan pangan berubah, dan pengetahuan tradisional ikut terancam punah.

Karena itu, dia membangun gerakan bersama komunitas dan masyarakat adat agar pengetahuan serta komoditas pangan lokal tak benar-benar hilang.

Dia ingin pangan lokal tak sekadar menjadi komoditas yang laku di luar, juga menjadi makanan sehari-hari dan identitas masyarakat.

*****

Upaya Mama-mama Flores Berdaulat Pangan sampai Konservasi Lahan

Kredit

Sapariah Saturi Editor

Topik

ekonomi dan bisnishutan indonesiakomunitas lokalMasyarakat Adatpanganpolitik dan hukumJakartajawa

Lihat Topik