Revisi Undang-undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2025. Berbagai organisasi masyarakat sipil mengingatkan, seharusnya, revisi UU Kehutanan ini jadi momentum penting mengoreksi ketimpangan tata kelola hutan dan memperkuat komitmen negara terhadap keadilan sosial dan ekologis. Dalam revisi ini, jangan sampai jadi proses terburu-buru, tertutup dan minim … Lanjutkan membaca Revisi UU Kehutanan Harusnya jadi Momentum Benahi Tata Kelola