Revisi UU  Nomor 41/1999 tentang Kehutanan masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2025 atas inisiatif DPR.  Berbagai kalangan masyarakat sipil mengingatkan, agar revisi  tak sembarangan, tetapi mengedepankan kepentingan masyarakat adat/lokal maupun lingkungan hidup.   Erwin Dwi Kristianto, anggota Perkumpulan HuMa, menyebut pengaturan hak pengelolaan hutan pada Bab V UU 41/1999 belum sejalan dengan pengaturan berbasis … Lanjutkan membaca Revisi UU Kehutanan Masuk Prolegnas, Kedepankan Peran Masyarakat