Bulan: September 2019

• Kebakaran hutan terjadi di lereng Gunung Slamet, dimulai dari Purbalingga, kemudian terjadi di Tegal, Brebes dan masuk wilayah Banyumas
• Belum ada kesimpulan pemicunya, tetapi sudah ada puluhan hektare hutan yang terbakar
• Upaya yang dilakukan selain pemadaman juga membuat penyekat api supaya tidak meluas
• Nantinya, setelah pascakebakaran harus dipersiapkan rehabilitasi lahan secara baik agar supaya bukan spesies tanaman invasif yang tumbuh

 

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di hutan lindung Gunung Slamet yang terjadi di tiga kabupaten yaitu Brebes, Tegal, dan Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mendapat perhatian serius dari para pihak terkait. Sebelumnya, lereng Gunung Slamet bagian timur yang masuk wilayah Purbalingga juga terbakar. Hanya lereng wilayah Pemalang saja yang masih terbebas dari kebakaran.

Mengapa bisa terjadi kebakaran?

Sampai sekarang belum ada keterangan resmi penyebabnya. Namun, Ketua Forum Pohon Langka Indonesia (FPLI) Prof Tukirin Partomihardjo menduga kuat ada campur tangan manusia sehingga dapat memicu kebakaran.

“Kebakaran di hutan lindung, sangat sulit terjadi secara alami. Kemungkinan besar memang ada campur tangan manusia, entah disengaja atau tidak,”ungkap mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut.

Tukirin yang merupakan ahli bidang ekologi dan suksesi ekosistem tersebut menjelaskan beberapa waktu lalu, dirinya ke Purwokerto dan mengikuti seminar hasil penelitian pascakebakaran Gunung Slamet yang terjadi pada 2015 silam.

“Waktu itu belum terjadi kebakaran, tetapi saya sudah meminta kepada seluruh stakeholders yang datang untuk waspada terhadap kebakaran. Karena kalau sudah terjadi kebakaran, pasti akan berdampak buruk bagi ekosistem dan lingkungan,”katanya saat dihubungi Mongabay pada Selasa (24/9/2019).

baca : Kebakaran Hutan Bisa Memicu Munculnya Gurun, Bagaimana Antisipasinya?

 

 

Tukirin yang pernah melakukan riset di kawasan Anak Krakatau selama 25 tahun tersebut tahu betul, bagaimana tanaman mengalami suksesi pascaletusan, mengatakan kalau sudah terjadi kebakaran, maka dampaknya buruk bagi lingkungan.

“Kebakaran yang terjadi di pegunungan, apalagi berulang, maka akan memicu terjadinya penggundulan. Pada akhirnya akan muncul padang rumput yang luas. Yang lebih membahayakan, jika telah menjadi padang rumput, tentu tidak dapat menahan air. Yang paling berbahaya adalah hilangnya sumber air yang ada di bawahnya,” jelas profesor yang dijuluki ‘King of Krakatoa’ tersebut.

Menurutnya, selain hilangnya sumber air, maka dapat juga memicu kejadian longsor. Inilah yang harus diperhatikan secara serius. “Memang, seharusnya yang paling diutamakan adalah menjaga agar tidak terjadi karhutla. Siapapun harus benar-benar peduli dan tidak memicu adanya api yang dapat membakar hutan. Sebab, untuk mengembalikan ke kondisi lingkungan seperti sedia kala membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Ada penelitian di wilayah Pulau Kalimantan, proses suksesi pascakebakaran hingga menjadi lingkungan seperti semula membutuhkan waktu hingga 250 tahun. Kalau di pegunungan, saya kira hampir sama juga,” katanya.

Dalam proses suksesi, sangat bergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah lingkungan dan ketersediaan benih. “Proses suksesi membutuhkan kondisi lingkungan fisik yang memadai, seperti kondisi tanah dan ketersediaan air. Tidak hanya itu, ketersediaan biji juga menjadi prasyaratnya yang disebut dengan faktor biotik. Apakah di lokasi setempat ada sumber biji atau tidak. Jika tersedia sumber bijinya, maka suksesi akan dapat berlangsung. Nah, di sinilah membutuhkan campur tangan manusia agar bisa mempercepat suksesi,” ungkapnya.

Tukirin mengatakan cepat atau lambat proses suksesi dan pengembalian ke lingkungan semula juga tergantung dengan kondisi kebakaran. Akan lebih cepat kalau kebakaran tidak sampai menghabiskan pepohonan. “Tetapi intervensi manusia dibutuhkan untuk percepatannya. Sehingga begitu selesai kebakaran, maka diperlukan penanganan segera. Jangan sampai terjadi penggundulan dan nantinya akan muncul padang rumput,” tambahnya.

baca juga : Begini Pesan Konservasi dari Lereng Timur Gunung Slamet

 

 

Kebakaran di Gunung Slamet

Sebetulnya, kebakaran hutan di Gunung Slamet tidak sering terjadi. Tetapi, tahun 2019 sekarang, kebakaran ternyata melanda cukup luas areal lereng gunung tertnggi di Jateng tersebut. Kebakaran paling awal terjadi di lereng timur Gunung Slamet pada pertengahan September lalu.

Kebakaran hutan terjadi pada areal hutan petak 58A dengan ketinggian 1.800 meter di atas pemukaan laut (mdpl). Hutan yang terbakar masuk wilayah kerja Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Serang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Gunung Slamet Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur.

Administratur KPH Banyumas Timur Didiet Widhy Hidayat mengatakan kebakaran yang terjadi di lereng timur langsung diantisipasi dengan mengerahkan tim gabungan untuk melakukan pemadaman. “Karena lokasinya jauh dan medannya berat, maka membutuhkan beberapa hari untuk melakukan pemadaman. Kebakaran yang terjadi mencapai 14,3 hektare (ha) dengan kerugian mencapai Rp107 juta lebih. Untuk mengantisipasi kebakaran, kami mengintensifkan patroli dan meminta masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan untuk tidak menyalakan api,”katanya.

Setelah peristiwa kebakaran di lereng timur, kebakaran di Gunung Slamet muncul di lereng sebelah barat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, hingga pekan lalu, luasan yang terbakar di lereng barat wilayah Kabupaten Brebes mencapai 20 ha dan kemudian merambat ke Guci dan Banyumas.

Upaya pemadaman membuat parit sebagai penyekat api, lebarnya 3 meter dan panjang hingga 2,5 kilometer (km). Titik kedua dengan lebar parit mencapai 3 meter dan panjang 1,5 km. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, dikerahkan lebih dari 600 personel gabungan. Sedangkan di Tegal, luasan yang terbakar mencapai 35 ha di sekitar Guci. Personel yang dikerahkan untuk memadamkan api sebanyak 290 orang lebih.

perlu dibaca : Awas! Pencurian Plasma Nutfah di Lereng Slamet

 

 

Api yang membakar kawasan hutan Gunung Slamet juga merembet ke wilayah Banyumas. Pemkab setempat serius menangani karhutla dengan mengerahkan personel gabungan serta menetapkan status darurat kebakaran.

“Dengan adanya status darurat kebakaran, maka penganggaran akan lebih mudah, karena penanganan membutuhkan kecepatan birokrasi. BPBD bersama elemen terkait lainnya terutama TNI, Polri, pecinta alam, masyarakat dan relawan lainnya melakukan terus melakukan upaya pemadaman. Banyak kendala yang dihadapi di antaranya adalah sulitnya medan karena lembah dan punggungan, serta untuk sampai ke lokasi membutuhkan waktu 8 jam perjalanan. Ketinggian lokasi yang terbakar juga di atas 2.000 mdpl,”ujar Kepala Pelaksana Harian BPBD Banyumas Ariono Poerwanto.

Ariono mengatakan pihaknya sangat serius dalam penanganan karhutla, karena hutan di Gunung Slamet merupakan bagian sangat penting bagi warga Banyumas. Hutan di gunung tersebut merupakan wilayah tangkapan air dan sumber air yang selama ini masih sangat bagus. Karena itu, upaya yang dilakukan adalah jangan sampai kebakaran meluas dan merusak daerah penyerapan air.

“Tim gabungan membuat penyekat api berubah parit dengan lebar sekitar 3 meter. Paling utama, melokalisir api, sehingga tidak merebet ke kawasan yang belum terbakar,”ungkapnya.

Ariono mengungkapkan pemicu kebakaran di lereng Gunung Slamet belum dapat dipastikan, hanya saja kebakaran yang terjadi di Banyumas sebetulnya merupakan rembetan dari kawasan Brebes. “Pemicu kebakaran belum diketahui secara persis, karena kalau kebakaran di hutan Gunung Slamet wilayah Banyumas merupakan rembetan dari Brebes. Pokoknya kami fokus pada pemadaman dan penyekatan api supaya tidak meluas,” tandasnya.

perlu dibaca : Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Timur, Nasib Ibu Kota Negara?

 

 

Sementara pegiat Komunitas Peduli Slamet (Kompleet) Purwokerto Dhani Armanto mengungkapkan pascakebakaran, biasanya akan muncul spesies tanaman yang invasif. “Spesies ini ada yang jenisnya pohon, ada pula alang-alang. Namun, biasanya spesies ini akan mudah terbakar. Inilah yang sudah terjadi di Gunung Slamet, karena di beberapa tempat ada gejala penggurunan atau desertifikasi. Karena mungkin pernah kebakaran berkali-kali, yang muncul adalah spesies invasif dan celakanya, spesies itu mudah terbakar,”ujarnya.

Ia menjelaskan, pola proses penggurunan telah terjadi di Gunung Sindoro dan Sumbing. Jadi spesies invasif tersebut akan terus menekan spesies tanaman hutan lindung yang ada. “Maka dari itu, pascakebakaran perlu upaya yang serius dan komprehensif. Tidak asal melakukan reboisasi, padahal tanaman atau pohon reboisasi justru yang gampang terbakar. Karena yang dibutuhkan sebetulnya adalah rehabilitasi lahan yang lebih baik. Karena tidak bisa dengan model reboisasi biasa,”ujarnya.

Dhani mengatakan butuh kerja sama yang baik dari semua pihak, karena sebelum dilakukan reboisasi, yang paling penting adalah membersihkan dulu spesies yang invasif yang dapat memicu penggurunan.

“Setelah itu, baru menyemai anakan pepohonan hutan yang masih bagus. Saya ingin katakan, ada perluasan margin hutan. Jadi, batas hutan bisa lebih naik. Jadi tidak semata-mata melakukan reboisasi di kawasan yang terbakar, namun rehabilitasi lahan terlebih dahulu, supaya yang muncul bukan spesies invasif yang justru gampang terbakar. Intinya lebih memperluas ekosistem lindung,” tandasnya.

Menurutnya, spesies invasif ini selain mudah terbakar, juga mendesak ke arah hutan yang masih bagus sehingga bisa mengakibatkan habitat pohon yang kian tersingkir. Apalagi, dengan masifnya spesies invasif dapat juga mengubah karakter mikroklimat di Gunung Slamet. Inilah yang harus diperhatikan untuk ke depannya, jangan sampai proses penggurunan terjadi dan mendesak hutan lindung alami.

 

 

• Berdasarkan pendataan Tim Restorasi Gambut [TRG] Sumatera Selatan, sebanyak 174 desa menjadi langganan karhutla [kebakaran hutan dan lahan]. Sejak peristiwa karhutla 2015 lalu, kini ada desa yang bebas kebakaran.
• Berdasarkan pantauan Mongabay Indonesia, sejumlah desa yang bebas karhutla tersebut, di antaranya adalah desa di Kabupaten Banyuasin: Upang Ceria dan Desa Gelebak Dalam.
• Dua desa ini bebas karhutla karena selain masyarakatnya sadar, juga didukung teknologi pertanian mandiri, meskipun belum tersentuh program restorasi gambut yang dijalankan pemerintah.
• Dua desa ini ingin kembangkan diri sebagai desa wisata sejarah dan ekowisata.

 

Berdasarkan pendataan Tim Restorasi Gambut [TRGD] Sumatera Selatan, tercatat sekitar 174 desa di Sumatera Selatan yang menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan [karhutla]. Sejak peristiwa karhutla 2015, apakah ada desa yang kini bebas kebakaran?

Berdasarkan catatan dan pantauan Mongabay Indonesia, terdapat sejumlah desa yang mulai bebas kebakaran, baik di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Dua desa yang berada di Kabupaten Banyuasin, contohnya.

“Sudah tiga tahun tidak ada lagi titik api di desa. Hampir setiap warga tidak lagi membakar rumput atau jerami di sawah dan kebunnya. Mereka menimbun atau menjadikannya pupuk,” kata Abdul Hamid, Kepala Desa Upang Ceria, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, kepada Mongabay Indonesia, awal September 2019.

“Ada sih beberapa warga membakar, tapi dengan cara sedikit demi sedikit, dan mereka tunggui,” jelasnya. “Desa kami belum terlibat dalam program restorasi gambut yang dijalankan pemerintah,” katanya.

Dijelaskan Abdul Hamid, desanya bebas kebakaran karena warga belajar dari peristiwa karhutla 2015. “Kebakaran itu membuat kami susah. Kabut asap membuat kami sakit dan kesulitan keluar desa. Kami disibukkan memadamkan api yang makan waktu dan tenaga,” katanya.

“Takut ditangkap aparat kepolisian atau tentara jika ketahuan membakar juga menjadi alasan warga tidak lagi melakukannya,” tambahnya.

Desa Upang Ceria yang lahannya sebagian besar rawa gambut luasnya mencapai 2.516 hektar, dengan penduduk 2.493 jiwa. Desa ini berada di tepi Sungai Musi, masuk kawasan muara Sungai Musi, yang mengalir ke Selat Bangka.

Baca: Karhutla Membara, Jangan Frustasi Hadapi Perusak Lingkungan

 

 

Hendri Sani, Kepala Desa Gelebak Dalam, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, mengatakan, setelah 2015, desanya relatif bebas kebakaran. Memang beberapa hari lalu, ada warga yang membakar sisa kayu dari pembukaan kebunnya. Tapi saya dan warga buru-buru ke lokasi, memadamkannya, dan meminta dia jangan lagi membakar. “Desa kami belum ikut program restorasi gambut yang dijalankan pemerintah.”

Dijelaskan Hendri Sani, membakar sisa jerami dan rumput merupakan tradisi masyarakat selama ratusan tahun, baik bersawah maupun berkebun karet. Ada aturan cara membakar. Dibuat sekat bakar dan ditunggui.

“Tradisi ini harus kami tinggalkan karena mengganggu lingkungan. Dulu hutan lebat, yang membakar juga sedikit. Sekarang berbeda, juga dilarang pemerintah,” katanya kepada Mongabay Indonesia, 22 September 2019.

Kini berkat alat berat, eskavator, masyarakat tidak perlu lagi membakar sisa rumput, pohon, dan daun yang. “Cukup ditimbun ke lubang yang dibuat menggunakan eskavator. Alat tidak bayar, warga cukup membayar upah operator dan beli BBM,” jelasnya.

“Sebenarnya pertanian kita akan maju dan bebas kebakaran, jika petani dibantu teknologi dan ilmu pengetahuan. Makanya, saya bertekad membeli eskavator dengan cara kredit guna membantu warga. Kami lagi mengusahakan mesin pemotong padi,” kata Hendri.

Hendri juga menjelaskan desanya mendapat pembinaan dari Korem 044 Garuda Dempo terkait karhutla 2015. Kini selain bebas api, desanya pun melahirkan usaha berupa pengelolaan air mineral yang sumbernya dari air tanah, serta penggunaan bios 044 sebagai pengganti pupuk kimia di persawahan.

Jumlah warga Desa Gelebak Dalam sekitar 2.000 jiwa dengan luas sekitar 1.773 hektar. Selain permukiman, lahan tersebut dijadikan persawahan dan perkebunan karet, serta kebun campuran.

Baca: Koordinasi, Kunci Awal Cegah Terjadinya Karhutla

 

 

Tidak berbatasan dengan lahan negara

Berdasarkan pantauan Mongabay Indonesia, lokasi dua desa ini tidak berbatasan dengan lahan negara, baik hutan produksi atau kawasan konservasi. Sehingga, tidak ada warga desa yang merambah hutan atau lahan.

“Mungkin juga karena kondisi tersebut. Sebab, semua lahan di desa ini sebagian besar sudah dikelola dan berbatasan langsung dengan desa lain, tidak ada kawasan hutan di sekitar desa, sehingga tidak ada lokasi yang akan dirambah warga. Kan tidak mungkin merambah Sungai Musi,” kata Abdul Hamid.

“Setahu kami banyak kebakaran yang tidak dapat dikendalikan lagi, itu biasanya di kawasan hutan. Sebab pelakunya lari atau sembunyi karena lahan itu bukan miliknya,” ujarnya.

 

 

Jika lahan Desa Upang Ceria sebagian besar rawa gambut, sementara lahan Desa Gelebak Dalam sebagian dataran tinggi, dan sisanya rawa gambut yang sudah menjadi pesawahan, yang dikelola warga hampir dua ratus tahun. Sebagian kecil berupa gambut dangkal.

“Kebakaran di sini biasanya terjadi di persawahan dan lahan kebun karet yang diremajakan atau gambut dangkal yang ingin dimanfaatkan warga. Bukan untuk membakar untuk merambah hutan atau lahan milik negara. Tidak ada lagi lahan negara, kecuali bantaran Sungai Komering di dekat desa kami,” ujar Hendri Sani.

 

 

 

Ekowisata

Upang Ceria mewujudkan diri sebagai desa wisata sejarah dan ekowisata didukung Pemerintah Kabupaten Banyuasin. “Wisata ini akan kami pusatkan di Sungai Demang Lebar Daun dan Pulau Sekoci,” kata Abdul Hamid.

Daya tarik sejarahnya, jelasnya, Upang merupakan nama tempat di masa Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan sampai sekarang. “Dari sejumlah nama tempat yang disebut dalam prasasti milik Kerajaan Sriwijaya, nama tempat yang masih ada ya Upang ini. Nama Upang disebut sebagai ‘Muara Upang’ dalam Prasasti Kedukan Bukit, prasasti awal atau tertua milik Sriwijaya pada 682 Masehi.”

Berdasarkan penemuan benda-benda rumah tangga kuno, seperti keramik, yang dilakukan para arkeolog 1970-an, Upang diperkirakan merupakan pemukiman masyarakat Sriwijaya.

Posisi Upang tetap penting di masa Kesultanan Palembang. Masyarakatnya, selain nelayan, juga sebagai penjaga muara Sungai Musi. Jika ada peperangan, warga Upang yang pertama berhadapan dengan musuh. Posisi Upang sama seperti Sungsang yang posisinya juga di muara Sungai Musi.

“Legenda terkenal dari masa Kesultanan Palembang yakni Demang Lebar Daun dan Putri Kembang Dadar. Sungai Demang Lebar Daun yang dijadikan lokasi wisata ini merupakan permukiman tertua, tempat tinggalnya Demang Lebar Daun,” kata Abdul Hamid.

Ekowisata yang akan dikembangkan yakni kembali merestorasi pesisir Sungai Musi yang masuk wilayah desa dengan hutan mangrove. “Sebagian besar mangrove di sini sudah habis, sehingga akan dilakukan penanaman kembali yang didukung Pemerintah Kabupaten Banyuasin,” katanya.

 

 

Wisata yang bakal digarap Desa Gelebak Dalam juga terkait sejarah dan ekowisata.

Desa Gelebak Dalam merupakan satu-satunya permukiman kaum ningrat Kesultanan Palembang yang berada di luar Kota Palembang. Pembentukan permukiman awal disebut Sri Kuto Parung Priyayi pada 1795 yang dipimpin Depati Mamat.

Tahun 1907, permukiman Sri Kuto Parung Priyayi digabungkan dengan sejumlah dusun sekitar, yang kemudian berubah nama menjadi Desa Gelebak Dalam. Nama ini diambil dari potongan kayu dari pohon Gelebak yang terendam dalam sebuah rawa, sebagai permukiman baru. Sejak saat itu warga menjadi Marga Parung Priyayi yang dipimpin seorang pesirah.

Sebagai keturunan ningrat, sejumlah tradisi dan kuliner masyarakat Kesultanan Palembang masih ditemukan di desa ini, seperti adat pernikahan yang dimulai dari rasa hingga mungga atau resepsi. Ada upacara kematian seperti takziah selama tujuh hari, makan bersama atau sedulang setudung yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi dan hari-hari besar Islam.

 

 

Juga, adat yang melarang seorang lelaki menyentuh atau memeluk gadis, istri orang atau janda yang bukan istrinya. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi adat, seperti diusir dari desa. Lalu adat seseorang memelihara hewan kaki empat, seperti kerbau, sapi, kambing. Jika hewan itu merusak sawah atau kebun, pemiliknya akan memberikan ganti rugi.

Kuliner peninggalan masa Kesultanan Palembang pun masih bertahan di Desa Gelebak Dalam, seperti ketupat mimpi, bubur merah putih, bubur kuduk, burgo, lakso, rangin, sagon, kue satu, engkak ketan, kue lapan jam, bolu selai, matsuba, bolu lapis, dan lainnya.

“Sementara ekowisata, kami menawarkan paket mancing dan bersawah. Kami ini salah satu desa sentra padi. Ikan di sini sangat melimpah pada musimnya. Selama ini banyak pemancing dari Palembang, mereka gratis. Ke depan, kami akan buat tiketnya biar ada pemasukan bagi desa dan masyarakat,” tegas Hendri Sani.

 

 

 

 

• Tiap 24 September, merupakan peringatan Hari Tani Nasional di Indonesia. Perwakilan petani, antara lain, KPA bertemu presiden dan menyampaikan berbagai persoalan seperti distribusi lahan 9 juta hektar yang belum berjalan, sampai kriminalisasi petani.
• KPA juga mengusulkan perlu segera bentuk badan pelaksana reforma agraria yang berada langsung di bawah presiden. Presiden setuju pembentukan badan ini.
• Pada peringatan Hari Tani 2019, para petani mengharapkan, pemerintah memberikan perhatian serius pada penyelesaian berbagai masalah petani, salah satu persoalan lahan. Reforma agraria, yang digadang-gadang jadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, belum berjalan serius.
• Berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi petani, mendesak presiden menjalankan reforma agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat.

 

 

Ribuan petani dari berbagai daerah berkumpul di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (24/9/19). Mereka membawa berbagai macam poster berisi tuntutan perihal kesejahteraan bagi kaum tani. Busana yang mereka kenakan beragam. Sebagian ada menggunakan caping petani. Ada perempuan memakai kebaya dengan kain panjang motif batik. Berbagai nyanyian dan yel-yel bergema cukup riuh. Satu per satu perwakilan dari mereka naik ke mobil komando menyampaikan orasi. Terik matahari yang cukup menyengat tak mampu melunturkan semangat mereka.

“Hidup petani!!” pekik sang orator.

“Hidup!!!” balas peserta aksi.

Berkumpulnya para petani ini guna memperingati Hari Tani Nasional, setiap 24 September. Momentum peringatan Hari Tani ini, lahir untuk memperingati Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Kehadiran UU ini jadi semangat bagi para petani. Substansi UU ini dinilai berpihak pada para petani. Dalam aksi itu , mereka mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat dari UU Pokok Agraria.

Odah, petani asal Indramayu berharap, momentum Hari Tani, bisa menjadi titik tolak perbaikan nasib mereka. Selama ini, dia dan rekan sesama petani di Indramayu, dirugikan atas keberadaan PLTU batubara.

“Kondisi di Indramayu, kesejahteraan kami berkurang karena ada PLTU Indramayu. Dampaknya, perkebunan dan sawah gak hidup. Akses air ditutup. Kami kena dampak. Lahan petani seluas 275 hektar dirampas untuk pembangunan PLTU,” kata Odah.

Sejak ada PLTU, mereka tak bisa lagi bercocok tanam. Kesehatan jugan terganggu. Debu dari cerobong PLTU menyesakkan pernapasan.

“Sering sesak dan batuk. Dulu, gak ada penyakit seperti itu.” Kondisi air juga buruk. “Air itu gak bisa direbus. Nelayan juga gak bisa mencari ikan lagi. Makin susah. Kami berharap Presiden bisa memperhatikan kami. Berharap PLTU dibatalkan.”

Dede Ruhenda, petani asal Sukadana, Ciamis Jawa Barat, juga ikut aksi. Dia mengeluhkan, lahan garapan diklaim sepihak Perum Perhutani dan PTPN.

“Bagaimanapun juga lahan yang dikelola selama ini itu milik petani, tanah rakyat. Mereka sendiiri tak bisa membuktikan klaim itu tetapi selalu mengganggu kami,” kata pria yang menyatakan berkali-kali masuk penjara karena dianggap menyerobot lahan.

Dede berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib petani hingga tak was-was.

Mawardi, Sekretaris Nasional Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (Prana) mengatakan, momentum Hari Tani ini, seharusnya pemerintah bisa serius menjalankan agenda reforma agraria.

“Jangan cuma janji politik,” katanya. Dia menilai, reforma agraria di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat perhutanan sosial lumayan berjalan. “Cuma di Kementerian ATR/BPN, kami belum melihat reforma agraria. Selama ini, yang disentuh belum pada proses penyelesaian konflik yang akut dan lama,” katanya, seraya mencontohkan penyelesaian konflik lahan di Jambi, di bawah ATR tak kunjung selesai.

Dia bilang, Kementerian ATR hanya bermain pada zona nyaman, bukan wilayah konflik. “Seperti prose pembagian sertifikat di tanah yang sudah bertahun-tahun tak diganggu siapapun, sudah jadi hak milik warga. Menurut kami, penting harus dilihat konflik agraria, seperti terjadi pada Suku Anak Dalam yang tanah dirampas perusahaan. Tak ada upaya serius menyelesaikan itu,” katanya.

Suku Anak Dalam Kelompok 113 dari Jambi, sejak 28 Agustus lalu jalan kaki ke Jakarta, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Mereka ingin minta solusi konflik lahan dengan perusahaan, yang berlarut padahal berbagai pertemuan dari daerah hingga pusat, sudah dilakukan.

 

 

 

Perwakilan tani bertemu presiden

Pada Hari Tani ini, beberapa perwakilan petani yang ikut aksi diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Dewi mengatakan, KPA mengusulkan pembentukan badan pelaksana reforma agraria dan dipimpin langsung presiden. “Gak bisa lagi dipimpin menteri. Karena akan saling tuding, akan saling lempar, ego sektoral bekerja terus selama lima tahun ini. Ini adalah konflik-konflik kelas berat, yang itu berhubungan dengan konsesi, tanah negara, harus dipimpin langsung presiden.”

Presiden Jokowi, katanya, setuju dengan usulan ini. Presiden, segera merevisi Perpres Reforma Agraria. Presiden sepakat, menjalankan reforma agraria, harus langsung dia pimpin.

Dalam pertemuan itu, KPA juga menyampaikan capaian redistribusi tanah yang dijanjikan pemerintah seluas 9 juta hektar. Selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi, capaian nol hektar.

“Janji redistribusi tanah kepada petani itu macet. Tadi saya laporkan, misal, reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, target 4,1 juta hektar. Kami sampaikan ke Pak Presiden, capaian hingga kini nol hektar. Beliau tadi kaget,” katanya.

Dewi bilang, presiden lantas cek langsung dengan telepon Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Benar dikonfirmasi, capaian nol hektar. Benar-benar kosong. Belum ada sejengkal tanah dari pelepasan kawasan hutan diredistribusikan kepada petani. Termasuk oleh lokasi-lokasi yang disusulkan KPA bersama serikat petani selama ini, belum juga diredistribusikan,” katanya.

Selain itu, KPA juga menyampaikan kepada presiden soal 103 konflik agraria di dalam penguasaan Perum Perhutani. Sejauh ini, katanya, tak kunjung selesai. Dia mendesak, redistribusi lahan kepada petani dari lahan kelola Perum Perhutani.

“Fakta di lapangan sudah jadi kampung definitif, sudah jadi tanah pertanian. Tak bisa lagi diakui sebagai hutan. Kita juga laporkan, ada kampung-kampung, desa-desa itu dalam konsesi perkebunan. Ada juga masih diklaim sebagai aset BUMN.”

Dewi juga sampaikan soal proyek pariwisata di Danau Toba dan Komodo, yang mengakibatkan warga tergusur.

“Kita laporkan, itu harus dikoreksi. Di situ ada desa dan kampung. Gak mungkin masyarakat meninggalkan paksa kampung-kampungnya. Tadi beliau mencatat hal itu,” katanya.

Mengenai redistribusi lahan dari perusahaan swasta, katanya, dari janji 4,5 juta hektar, capaian baru 700.000 hektar. “Masih jauh dari target.”

Kondisi ini, katanya, memperlihatkan pemerintah tak mau serius menyelesaikan konflik. Selamai ini, katanya, pemerintah cenderung bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, yang dinantikan petani ini tanah-tanah yang mereka kuasai dan digarap, bisa diakui sepenuhnya sebagai tanah mereka hingga ada kepastian hukum.

“Kalau ini tak dijalankan, dampak lebih luas. Anggota kami banyak dikriminalkan, banyak ditangkap karena memperjuangkan hak atas tanah.” Dewi bilang, Jokowi tahu soal itu dan banyak mendengar berita petani ditangkap.

“Karena itu harus segera ada kepastian hukum. Kalau tidak, petani, masyarakat adat, rentan ditangkap aparat karena dianggap menguasai tanah yang diklaim masuk konsesi,“ katanya.

 

 

Sepanjang 2014-2019, konflik agraria ada 2.243 kasus, mencakup 5,8 juta hektar wilayah konflik di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat, seperti petani, masyarakat adat, nelayan, atau warga miskin dengan kelompok badan usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, properti real estate, tentara dan negara.

Termasuk juga, katanya, penggusuran dan pemindahan paksa demi pembangunan infrastruktur, pariwisata dan proyek konservasi.

Konflik agraria ini, katanya, mengakibatkan banyak korban. Sekitar 1.236 orang dikriminalisasi, 656 orang dianiaya, 68 tertembak, bahkan 60 nyawa melayang di wilayah konflik agraria.

“Reforma agraria dibajak, hingga tak ada korelasi antara pembagian sertifikat yang gencar dengan tujuan-tujuan reforma agraria yang dimandatkan UU Pokok Agraria 1960 dan Perpres Reforma Agraria.”

Tadi, presiden juga meminta daftar-daftar konsesi yang ada konflik agraria. “Saya bilang, data-data itu sebenarnya sudah disampaikan ke KSP, Kemenko Perekonomian, KLHK dan ATR/BPN. Jadi, semua kementerian yang punya tanggungjawab reforma agraria sudah menerima data itu.”

Dia minta data-data konsesi itu dikelompokan berdasarkan kategori tipologi konflik. “Menindaklanjuti ini, kami akan pertemuan lanjutan dengan Pak Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden-red),” katanya.

Dewi mengapresiasasi RUU Pertanahan yang akhirnya ditunda. Kemungkinan pembahasan RUU Pertanahan masuk Prolegnas periode DPR mendatang.

“Kami harapkan proses tidak seperti kemarin, yang kejar target, terturtup, tidak transparan, tidak ada konsultasi publik yang melibatkan serikat petani yang terdampak, para pakar kompeten dan lain-lain.”

 

Berbagai masalah petani

M Rifai dari Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan, sampai hari ini, wujud reforma agraria makin terpisah-pisah. “Dipreteli satu per satu dari berbagai wujud Undang-undang. Padahal di Indonesia, ada 36 juta petani sangat tergantung dengan tanah dan sumber-sumber agraria lain.”

Dia nilai, pemerintah belum mempunya political will dan keberpihakan serius kepada petani. Pemerintah cenderung lebih memihak korporasi besar.

Berdasarkan penelitian API, petani menyumbang kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap tahun, petani Indonesia harus mengeluarkan dana Rp186 triliun untuk ongkos produksi. Kontribusi dari petani, seperti, petani sawit rakyat Rp86 triliun per tahun, petani kopi Rp56 triliun dan cokelat Rp78 triliun.

“Artinya, kami juga mempunyai kontribusi terhadap negara yang sangat besar. Kalau kita perbandingkan dengan banyak pemodal investasi dari luar.”

 

Dinda Nisa dari Solidaritas Perempuan mengatakan, kepemilikan maupun penguasaan struktur agraria di Indonesia, masih timpang. Kondisi ini, sebenarnya sudah disadari sejak 1960, ditandani dengan Undang-undang Pokok Agraria.

 

Keterangan foto utama:    Aksi Hari Tani di Jakarta. Para petani meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada para petani, termasuk penyusunan RUU Pertanahan, jangan sampai malah berpotensi susahkan petani maupun masyarakat adat/lokal. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

 

 

 

• Konflik lahan antara warga dan TNI-AD di Urutsewu, terus berlanjut dan memanas lagi pada 11 September 2019. Warga desa menolak pemagaran lahan oleh TNI. TNI membalas penolakan dengan kekerasan hingga belasan warga terluka.
• Konflik terjadi sejak belasan tahun silam. Warga merasa punya surat menyurat atau bukti kepemilikan atas tanah mereka tetapi TNI masuk begitu saja dan mengklaim sebagai tanah TNI.
•  Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.
• Pemerintah Kebumen berupaya mencari cara penyelesaian terbaik konflik berlarut ini. TNI-AD, setop sementara proyek pemagaran. TNI pun meminta warga tak beraktivitas di wilayah sengketa.

 

 

Imam Suryadi, menahan sakit dan luka di punggung karena pukulan tentara, pada peristiwa Rabu (11/9/19) di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam kejadian ini, sekitar 16 warga sipil kebanyakan petani terluka. Selain Imam, 15 petani lain, mengalami luka berbeda, ada dipukul di kepala, punggung, kaki, dan ada pula tertembak peluru karet di bagian pantat.

Awalnya, pagi hari warga mengetahui tentara kembali membuat pagar di pesisir Urutsewu. Warga menolak klaim atas tanah mendatangi lokasi pemagaran. Aparat TNI di lokasi sekitar mengusir warga. Puluhan TNI ini dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta, senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Mereka bersiap menghalau warga. Bentrok TNI dengan warga terjadi.

Baca juga: Kala Lahan Tani Urutsewu Terlibas Lokasi Latihan Tentara [1]

Warga diusir menjauh dari area proyek pemagaram. Imam dan petani palin tak bisa melawan ketika tentara memukuli mereka dengan pentungan dan menginjak-injak petani lain.

Tentara menembakkan peluru karet. Haryanto, seorang petani pun jadi korban. Pantat berdarah karena terserempet peluru. Dua selongsong peluru TNI buatan Pindad kemudian ditemukan warga usai pengusiran.

Hasil pendataan Urutsewu Bersatu, organisasi warga dan petani, 16 korban terluka termasuk Wiwit dan Haryanto.

Wiwit terkena luka pukul di kaki dan dinjak-injak, lalu Imam Suryadi terkena pentungan di punggung, Haryanto luka tembak peluru karet di pantat, Edi Afandi, dipukul di kepala. Supriyadi usia 40 tahun dipukul di kepala, punggung dan kaki.

Wawan terkena luka pukul di kepala, Manto luka pelipis kanan. Lalu, Partunah, kaki ditendang dan diseret, Saikin dipukul di kepala. Kemudian, Sartijo luka paha di belakang, Sartono luka pukul di kepala, Wadi kaki ditendang, Tolibin luka pukul di kaki.

Lalu, Sumarjo, kakek usia 70 tahun luka pukul di punggung, Martimin serta Saryono, sama-sama luka di kepala.

Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), Seniman kepada Mongabay mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.

TNI, katanya, hanya bisa membuktikan klaim kepemilikan itu di pengadilan karena petani di Urut Sewu juga memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lain yang diterbitkan sejak 1963 hingga 2018.

“Itu sudah legal oleh negara, ada pemberian sertifikat sejak 1963 sampai 1979. Tahun 1972-1979 juga dan dilegalkan pada 2018,” katanya, Jumat, (13/9/19).

Sertifikat itu, katanya, bukti negara mengakui hak milik masyarakat. Untuk itu, katanya, penyelesaian konflik tanah melalui pengadilan, bukan pemaksaan kehendak TNI.

“Kalau bicara sertifikat, otomatis sertifikat sejak 1963-2018. Itu berarti negara mengakui hak milik,” kata Seniman.

Dia bilang, aksi kekerasan TNI saat mengamankan pemagaran di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen menunjukkan, TNI merampas tanah rakyat dengan jalan kekerasan. “Tentara harusnya melindungi rakyat, bukan memukuli bahkan merampas lahan rakyat lewat dalih apapun.”

Di negara hukum, katanya, unjuk kekuatan kepada rakyat, apalagi mereka memiliki bukti kepemilikan sah, jelas tak dibenarkan. Klaim kepemilikan hanya bisa melalui pengadilan. Kalau proses mediasi atau pengadilan sudah ada putusan final, TNI harus mematuhi. Sebaliknya, petani juga akan patuh pada keputusan hukum mengikat kedua belah pihak.

“Kalau TNI memiliki tanah, buktikan. Diproses di mediasi atau pengadilan silakan.”

 

 

Berdasarkan data Forum FPPKS, terjadi kekerasan berulang ke sekian kali, kekerasan serupa juga pernah terjadi pada 2011, 2015, dan 2018. Pada 2011, kata Seniman, tujuh orang ditembak TNI, 13 luka-luka, dan 12 motor rusak.

Warga juga ada jadi tersangka perusakan gardu TNI. Pada 2015, 17 orang terluka. Salah satu pemicu kekerasan juga pemagaran. “Ini karena ketidakadilan yang diterima warga.”

Ketua Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho mengatakan, tindakan represif tentara buntut dari protes yang berlangsung sejak Juli 2019, saat TNI mulai memagari tanah warga.

“Mereka semula hanya mengawal tukang. Sekarang pemagaran dikerjakan TNI dengan pasukan banyak. Kami berjuang 12 tahun sejak 2007 memprotres klaim sepihak TNI atas tanah warga di Urutsewu,” katanya.

Dari situs website resmi lelang elektronik TNI AD, pemagaran ini proyek Kodam IV/Diponegoro Rp4 miliar, dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional sejak Juli 2019. Panjang pagar dari panel beton 4,9 kilometer dan membentang dari Desa Entak, Kecamatan Ambal hingga Desa Brecong dan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren. Pemagaran Tahap I pada 2013 dan Tahap II pada 2015, masing-masing sepanjang delapan kilometer. Sejak Kamis, (12/9/19), proyek pemagaran di lokasi kekersan terjadi setop.

“Tak ada jaminan TNI tak lanjut lakukan pemagaran,” kata Sunu.

Teguh Purnomo, Koordinator Tim Advokasi Petani Urut Sewu, kepada Mongabay menyayangkan, sikap represif TNI. Oknum TNI yang main hakim sendiri dengan memukuli warga yang menyebabkan 16 orang terluka ini harus proses pidana.

Menurut Teguh, bentrok terjadi karena penyelesaian konflik tanah terabaikan oleh pemerintah. Seharusnya, TNI tak main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan.

Konflik klaim TNI atas tanah Urut Sewu, selatan Kebumen sudah berlangsung lama. TNI menyebut, kawasan Urut Sewu sebagai tempat latihan menembak, sementara warga mengklaim sebagai tanah garapan. Kawasan konflik berada antara Kecamatan Klirong hingga Kecamatan Mirit, selatan Kebumen, sekitar 500 meter dari garis pantai selatan Kebumen.

“Kejadian 2011 rakyat dikriminalkan TNI hingga ada beberapa masuk penjara”, kata Teguh.

Proses pemagaran sudah berlangsung lama dan hampir selesai. Tersisa di Desa Brencong dan Sentrojenar, sepanjang lima kilometer. Dua desa ini paling akhir karena penolakan petani setempat cukup keras. Pemerintah lamban menangani konflik agraria ini.

“Akar masalah konflik tanah ini lamban dan cenderung diabaikan penyelesaian oleh pemerintah. TNI main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan seperti itu,” katanya.

Mereka tengah mengkaji untuk melaporkan dan membawa kekerasan TNI yang mengakibatkan 16 petani terluka itu ke jalur hukum. Kekerasan bersama-sama bisa kenai pengeroyokan bersama-sama dan pelaku bisa ditahan.

“Kalau nanti ada penyelidikan lebih lanjut, kalau memungkinkan ya barang bukti yang mereka pakai, misal, senapan atau pentungan juga harus disita.”

Menurut Teguh, konflik di Urut Sewu, berlangsung puluhan tahun dan belum selesai. Petani di Urut Sewu, memiliki sertifikat, SPPT, letter C atau surat keterangan lain, sebagai bukti kepemilikan tanah. Klaim sepihak TNI sepanjang 22,5 kilometer dengan lebar antara 500-1.000 meter dari garis pantai. Konflik terjadi di 15 desa pada tiga kecamatan.

Nico Wouran dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengecam kekerasan TNI terhadap warga Urutsewu. Aturan manapun, katanya, tak ada yang membolehkan main kekerasan.

“Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan, meminta maaf dan merehabilitasi korban. Hentikan pemagaran dan mengembalikan tanah warga Urutsewu dan menarik TNI dari Urutsewu,” katanya.

 

 

 

Konflik berlarut Urutsewu

Konflik agraria di Urutsewu, yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari Sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Ia mencakup 15 desa pada tiga kecamatan, antara lain, Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Desa Tlogopragoto, sampai Desa Ayamputih.

Latihan Militer dan uji coba senjata berat berlanjut dengan klaim sepihak TNI-AD, kata Seniman, menimbulkan dampak negatif atau kerugian sangat besar, baik materiil maupun moril.

Dia contohkan, peristiwa berdarah 16 April 2011, berupa penembakan dan penyiksaan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Korban tujuh orang tertembak, 13 luka-luka, 12 motor rusak.

Klaim TNI-AD atas tanah rakyat, menghilangkan hak kepemilikan masyarakat terhadap lahan pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat.

Pembangunan pagar permanen yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI-AD, katanya, membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. TNI magar, katanya, tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi.

Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan.

“Sering juga terjadi kerusakan tanaman karena ledakan peluru,” kata Seniman.

Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh petani atau warga. Hal ini pernah terjadi dan menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar, dan satu warga Ambal Resmi meninggal dunia. Ada juga empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat tetap.

Selain itu, klaim tanah TNI-AD ini berlanjut dengan ada penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), di mana perusahaan ini diberi izin TNI TNI-AD untuk menambang.

Izin eksplorasi dan izin eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sarat intimidasi. Saat itu, perda tata ruang juga belum menetapkan wilayah itu sebagai kawasan tambang.

“Dampak yang timbul karena penambangan pasir, ekosistem, tekstur dan struktur tanah rusak. Terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air tanah asin dan permanen,” kata Seniman.

Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga membuahkan hasil. Pada 2012, MNC mengibarkan bendera putih alias menyerah dan tak melanjutkan penambangan. Meskipun Pemerintah Kebumen, belum mencabut izin, tetapi MNC tak akan menambang. Alat-alat berat sudah mereka tarik dan basecamp dibongkar.

 

 

Kronologi penguasaan tanah

Seniman menceritakan, kronologi penguasaan tanah di Pesisir Urutsewu. Pada 1830-1871,      ada penataan tanah “Galur Larak.” Lalu, pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, ada pembagian dan penataan tanah dengan sistem “galur larak,” yaitu membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai pantai laut selatan.

Pada 1920, penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa gabung jadi satu. Hasil blengketan desa ini masih dipakai sampai sekarang. Tahun 1922, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan bondho desa, serta penggabungan tanah bengkok desa jadi satu lokasi dengan cara tukar guling.

“Pada periode ini, batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai pantai laut selatan (Banyu Asin),” kata Seniman.

Pada 1932, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah oleh pejabat yang disebut Mantri Klangsir, petani Urutsewu berpartisipasi. Tanah yang di-klangsir berarti terpetakan berdasarkan nilai ekonomi, hingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V.

Kelangsiran atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan menentukan besaran pajak yang harus dibayar masyarakat. Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam prosesklangsiran itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar.

Di luar batas ini di-klaim Belanda, hingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni,” yakni tanah yang berada pada jarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai.

Hingga kini, kata Seniman, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebut, sebagai pal budheg dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa.

Contoh , pal-budheg: kode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.

Klaim “Tanah Kompeni” ini mendapatkan penolakan atau perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu.

Bentuk perlawanan lain adalah, masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” ini dan membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. Fakta, masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni,” adalah pada masa itu banyak petani garam tinggal di daerah utara menyewa sebagian itu kepada pemilik tanah yang sebenarnya.

Tahun 1937 ,  ada latihan Tentara Kolonial Belanda. Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh tentara Belanda. Kala itu, belum ada TNI. TNI berdiri pada 3 Juni 1947.

TNI merupakan perkembangan organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, jadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Guna menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi TNI.

 

 

Latihan tentara Jepang 

Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan pal-budheg. Pada tahun 1945, proklamasi Kemerdekaan RI dan tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu.

Pada tahun 1960, pasca pengesahan UU Pokok Agraria pendaftaran dan sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria atau Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Bukti-bukti berupa sertifikat tanah warga dan perjanjian jual beli yang ditandatangani asisten wedono dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut atau pantai. Pada 1965-1969,    pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, masyarakat takut mengakui kalau memiliki sertifikat tanah karena dituduh anggota PKI. Warga juga takut mengurus sertifikat.

Pada 1975, masuk perkebunan tebu Madukismo. Lahan selatan makam Urutsewu, dianggap tak bertuan, hingga sewa lahan tidak dibayar. Setelah ada warga yang menunjukkan akta jual beli, perusahaan mau membayar sewa.

Pada 1982, TNI pinjam tempat untuk latihan. TNI juga uji coba senjata berat. Dulu, membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat.

“Saat ini, surat pinjam tempat tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan,” kata Seniman.

Tahun 1998–2009,   TNI pinjam Urutsewu ke Pemerintah Kebumen. TNI juga pernah membuat kontrak dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan yang membuktikan tanah pesisir ini milik warga.

Pada Maret-April 1998, ada pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari Muara Kali Lukulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar sekitar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22.5 kilometer.

Pemetaan secara sepihak oleh TNI yaitu Serma Hartono, kemudian minta tanda tangan kepada kepala desa. Istilah yang mereka pakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah tanah TNI-AD. Penamaan ini seakan menegaskan, TNI mencoba klaim sepihak atas tanah rakyat.

Hasil pemetaan minta tanda tangan dari kepala desa di Urutsewu, dengan alasan minta izin penggunaan tanah untuk latihan. Kepala desa bersedia menandatangani.

Tandatangan ini tak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan. Peta area latihan ini tak bisa jadi dasar atau bukti bahwa TNI memiliki tanah karena pemetaan sepihak dan bukan instansi berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pada Desember 2006, terbit surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah berasengaja.

Lalu November 2007, Surat Camat Buluspesantren perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di Pendopo Kecamatan Buluspesantren dihadiri Muspika. Dalam surat ini ada poin, TNI tak akan mengklaim tanah rakyat kecuali, 500 meter dari bibir pantai. Kondisi jadi bermasalah karena karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai terdapat tanah rakyat. Ia merupakan tanah pemajekan hingga tertera di Buku C desa dan memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

“Pernyatan BPN kebumen pada audiensi dengan DPRD Kebumen, 13 Desember 2007, sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN,” kata Seniman..

Tahun 2008,     Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.

Pada Januari 2011, izin usaha pertambangan diberikan kepada MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan, luasan lahan 591,07 hektar, dengan 317,48 hektar tanah milik TNI AD.

Pada 16 April 2011, warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD.          Warga aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade.

Peristiwa itu, kata Seniman, direspon dengan penyerangan oleh TNI. Kala itu, Seniman pun jadi korban dan dicari tentara. Pada Mei 2011, TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi.

Pada Desember 2013, mulai pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 meter dari garis pantai di Pesisir Urutsewu dan masuk dua desa di Kecamatan Mirit, yaitu, Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan.

“Pemagaran ini mendapatkan penolakan keras masyarakat, tetapi dilanjutkan TNI, hingga terjadi seperti kekerasan 11 September 2019.”

 

 

Apa tanggapan pemerintah daerah?

Setelah kejadian pemukulan petani oleh tentara, ratusan warga Urutsewu aksi dan mendesak Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz bersikap tegas.

Di depan pendopo Kantor Bupati, Yazid Mahfudz, meminta TNI menghentikan pemagaran di Urutsewu. Langkah itu untuk menjaga keamanan usai bentrok TNI dengan warga.

Bupati langsung melaporkan peristiwa ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai bertemu dengan ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Buluspesantren.

Menurut Yazid, usai memperoleh laporan, Gubernur Jateng dan Pangdam IV Diponegoro, langsung berkoordinasi untuk menghentikan pemagaran.

Bupati bilang, Pangdam setuju menghentikan pemagaran dan menarik semua alat berat di lapangan ke Pusat Litbang TNI di Urutsewu.

Menurut Bupati, pangdam juga meminta warga menghentikan aktivitas di sekitar kawasan yang dipagar.

“Pangdam sudah setuju menghentikan pemagaran. Warga juga harus menghentikan kegiatan, sampai ada penyelesaian terbaik,” kata Yazid.

Dia bilang, Pemerintah Kebumen berusaha mencari penyelesaian sengketa lahan berlarut-larut antara TNI dengan warga Urutsewu. Dia mengakui, sengketa lahan antara warga dengan TNI sudah lama terjadi.

Satu sisi, warga bilang tanah itu milik mereka. Sisi lain, TNI mengklaim, kawasan itu tanah milik TNI.

“Sudah lama, mungkin kami akan minta untuk diselesaikan oleh presiden.”

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika dihubungi merasa terkejut atas kejadian di Urutsewu. Dia bilang, akan memediasi warga dengan TNI.

“Saya sudah minta ke Pangdam dan Kasad hentikan proyeknya. Minta pemagaran dihentikan dulu,” kata Ganjar.

 

Respon Kodam Diponegoro

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Letkol Kav Susanto mengatakan, TNI terpaksa bersikap represif lantaran warga yang tak punya surat kepemilikan, bertindak anarkis dan tak mau dibubarkan. Dia mengatakan, masih memeriksa ada atau tidak anggota yang terluka.

Susanto mengklaim, tanah yang dipakai itu peninggalan KNIL atau tentara Belanda pada 1949 dan sudah teregister sebagai aset Kodam IV/Diponegoro, bernomor 30709034. Luas tahan itu sekitar 1.150 hektar sepanjang 22,5 kilometer serta lebar 500 meter. Ia berada di 15 desa pada tiga kecamatan.

Susanto mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Tengah Nomor S-825 tertanggal 29 April 2011. Dia minta masyarakat menghentikan aktivitas di sekitar areal Lapbak. “Apabila merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silakan menuntut jalur hukum di pengadilan.”

Susanto bilang, Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi. TNI juga mengajak masyarakat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Pemagaran oleh Kodam IV Diponegoro, kata Susanto, untuk mengamankan aset negara. Selain itu, pemagaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area itu daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

Saat ini, katanya, pemagaran sementara setop. Dia juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas di area Lapbak.

 

Keterangan foto utama:  Bagian wilayah yang masuk pemagaran sepanjang 22,5 kilometer dan 500 meter ke laut.  Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

 

 

• Aktivitas penambangan timah, termasuk penambangan rakyat, menyebabkan banyak lahan di Bangka-Belitung kritis. Berdasarkan data KLHK, kawasan hutan produksi di Bangka-Belitung yang rusak sekitar 5.500 hektar dan di luar kawasan hutan sekitar 270 ribu hektar.
• Berdasarkan kondisi tersebut, sangat sulit bagi masyarakat Bangka-Belitung untuk kembali berkebun lada atau bertani, tanpa adanya penghentian penambangan timah, perluasan perkebunan sawit, serta perbaikan lahan kritis.
• Terkait perkebunan lada yang produksinya menurun dan harga jual rendah, Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung melakukan bantuan bibit lada sejak 2018, kisaran 3-6 juta bibit per tahun. Bibit diperkirakan lebih kuat menghadapi berbagai penyakit dan perubahan iklim.
• Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung akan menjalankan sejumlah program rehabilitasi lahan kritis agar produktif. Mulai pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

 

Baca sebelumnya: Jerit Petani Lada dalam Pusaran Tambang Timah [Bagian 1]

**

Tahun 2017, luasan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung meningkat menjadi 275.500 hektar. Ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Kehutanan KLHK, dikutip dari Republika, di Pangkalpinang [16/8/2018], mengatakan, lahan kritis yang berada di kawasan hutan produksi seluas 5.500 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 270 ribu hektar.

“Berdasarkan fakta tersebut sangat sulit jika masyarakat Bangka-Belitung kembali berkebun lada atau bertani, tanpa adanya upaya penghentian penambangan timah, perluasan perkebunan sawit, serta perbaikan lahan kritis tersebut,” kata Mualamin Pardi Dahlan, anggota Dewan Nasional Walhi. “Berdasarkan penelitian kami, banyak petani lada di Bangka tidak berniat beralih ke perkebunan sawit,” lanjutnya.

 

 

Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung, melalui sambungan telepon pada 30 Juni 2019, mengatakan baru di masa kepemimpinannya Pemerintah Bangka-Belitung mendengar keluhan petani lada. Langkah yang diambil untuk membantu adalah memberikan bantuan bibit yang mampu menangkal penyakit.

“Pemerintah Provinsi menyiapkan bibit gratis serta pupuk organik sebanyak 5 kilo per batang. Satu keluarga petani bisa mendapat 500 batang. Program ini sudah berjalan sejak 2018,” kata Erzaldi. “Bibit yang kami berikan adalah bibit unggul yang sudah diberi zat organik sabagai penangkal penyakit,” lanjutnya.

“Program sudah berjalan, dan per tahun kami memberikan 3-6 juta bibit. Kami juga mengedukasi petani cara menanam lada dalam kondisi sekarang. Ini hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada,” kata Erzaldi.

 

Berdasarkan jumlah bibit gratis yang dibagikan setiap tahun tersebut, diperkirakan program akan berjalan hingga 2023, menyentuh 57.751 petani lada di Bangka-Belitung.

Aman [47], petani lada di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka- Belitung, sudah menanam bibit bantuan tersebut. “Sekitar 100 bibit yang saya tanam itu terserang penyakit, dan beberapa batang mati. Mungkin karena tinggi bibit hanya 10 sentimeter. Bibit yang biasa kami tanam minimal 30 sentimeter. Semoga yang hidup tetap bertahan,” ujarnya.

 

 

Upaya perbaikan dan pemanfaatan

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung terhadap lahan rusak atau kritis akibat penambangan timah.

Pertama, penanaman jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah kritis dengan memberikan kompos blok atau block nutrien. “Tanaman itu misalnya cemara laut, jambu mete atau sirsak,” kata Erzaldi, ketika dihubungi kembali pertengahan Juli 2019.

Kedua, lahan-lahan bekas tambang yang memiliki aksesibilitas baik dan terdapat lubang [kulong], dijadikan ekowisata kulong, seperti yang dilakukan di Desa Belilik.

 

 

Ketiga, lahan-lahan terbuka eks tambang dan kulong pada spot-spot kecil yang masih memungkinkan ditutup tanah humus, dapat dikembangkan menjadi area pertanian terbatas.

Keempat, dilakukan upaya mekanika tanah yaitu teknik pengelolaan tanah berupa pengayaan bakteri dan biokarbon. Seperti, menggunakan pupuk organik cair untuk mempercepat dekomposisi tanah dan penyediaan unsur hara, sehingga dapat dimanfaatkan.

 

 

“Kita juga akan mengusulkan ke Kementerian LHK, menurunkan status hutan lindung yang sudah rusak menjadi hutan produksi, sehingga kulong-kulong yang ada dapat direfungsionalisasi menjadi tambak udang produktif. Tujuannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Erzaldi.

Luasan lahan rusak di kawasan hutan lindung yang akan diusulkan penurunan statusnya, menurut Marwan, Kepala Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka-Belitung, tengah dihitung menggunakan citra satelit. Sementara luas lahan terbuka eks tambang sekitar 200 ribu hektar, dan 12.607 kulong.

 

 

Program

Erzaldi juga menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan menjalankan program SEKSI atau Selamatkan Eks Tambang Sejahterakan Petani.

Kegiatannya berupa penerapan integrasi ternak dengan komoditi pertanian, pengembangan lada di lahan eks tambang menggunakan pupuk hayati dan organik, serta pengembangan rumput padang pengembalaan.

“Secara umum, pemanfaatan lahan eks tambang harus terintegrasi antara ternak dengan komoditi pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan,” katanya.

“Pada 2020, direncanakan dibuat demplot dan ada pendampingan dari tenaga ahli, dari Litbang Pertanian Kementan dan perguruan tinggi,” lanjutnya.

 

 

Dr. Ismed Inonu, pakar agroteknologi dari Universitas Bangka-Belitung, menilai apa yang direncanakan Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung sangat baik.

“Tapi yang pertama jelas adalah status lahan. Kalau masih berupa wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] perusahaan, maka kewajiban mereklamasi adalah perusahaan tersebut, bukan pemerintah,” katanya, Jumat [19/7/2019].

 

 

Berbeda jika lahan eks tambang rakyat atau tambang liar, kewajiban reklamasi bisa pemerintah provinsi atau kabupaten. Eks tambang skala kecil perlu dilakukan penataan lahan dengan meratakan dan menimbun kulong atau backfilling, baru diberi kompos dan ditanami.

Pemanfaatan lahan eks tambang untuk lada perlu dilakukan studi mendalam. “Kami di Universitas Bangka-Belitung sudah mencoba dengan tajar hidup dan terbukti tumbuh baik. Tapi memang, kompos harus tinggi dan ditambahkan setiap enam bulan,” jelasnya.

 

Penyediaan kompos, dapat memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit yang melimpah di Bangka-Belitung. “Kami sudah coba pada berbagai jenis tanaman di lahan bekas tambang, dan terbukti dapat menggantikan pupuk kandang,” katanya.

Pihaknya juga meneliti tanaman serai wangi dan sorgum untuk konservasi di lahan eks tambang. Hasil atau produksinya hampir sama jika ditanam di lahan bukan eks tambang, dan sorgum tumbuh baik.

 

Terkait sejumlah program SEKSI yang akan dijalankan pada 2020, prinsipnya kita sepakat dan sangat mendukung program Pemerintah Bangka-Belitung. “Ini sejalan dengan visi kita,” tandas Ismed. [Selesai]

 

*Nopri Ismi, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti pelatihan jurnalistik Mongabay Indonesia di Palembang pada 2017 dan 2018. Liputan ini didukung program Internews’ Earth Journalism Network Asia Pasifik 2019

 

 

 

 

• RUU Pertanahan, batal disahkan pada masa persidangan terakhir DPR periode 2014-2019 setelah seluruh fraksi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan pertemuan internal, Senin (23/9/19) sore.
• Siang hari, Presiden Indonesia Joko Widodo, meminta rencana pengesahan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) ditunda, seperti RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (MInerba), RUU KUHP dan UU Pemasyarakatan. Presiden mengatakan, pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan-masukan atau substansi lebih baik sesuai keinginan masyarakat.
• Berkaitan hak guna usaha (HGU), RUU Pertanahan tampak prioritas kepada penguasaan skala besar tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, pembatasan luas wilayah, kepadatan penduduk, serta daya dukung lingkungan.
• Substansi isi RUU Pertanahan, dinilai menyempitkan reforma agraria, sebatas penataan aset dan akses. Padahal, reforma agraria merupakan seluruh penataan ulang penguasaan lahan yang timpang, bukan sekadar penataan aset dan akses.

 

 

Seluruh fraksi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat internal, Senin (23/9/19) sore  dan memutuskan Rancangan Undang-undang Pertanahan batal dibawa ke rapat tingkat satu paripurna Selasa (24/9/19). Artinya, RUU Pertanahan, batal disahkan pada masa persidangan terakhir DPR periode 2014-2019.

Sebelum itu, siang hari, Presiden Indonesia Joko Widodo meminta rencana pengesahan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) ditunda, seperti RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (MInerba), RUU KUHP dan UU Pemasyarakatan.

“Tadi siang saya bertemu dengan ketua DPR dan pimpinan serta ketua fraksi dan ketua komisi. Intinya, tadi saya meminta pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan itu ditunda.,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (23/9/19).

Presiden bilang, pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan-masukan atau substansi lebih baik sesuai keinginan masyarakat.

Baca juga: Kuat Nuansa Pebisnis, Minim Urus Masalah Rakyat, Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

Dengan penundaan pengesahan beberapa RUU ini, Jokowi berharap pembahasan bisa lanjut periode DPR 2019-2024. Dia berharap, masukan dari berbagai kalangan terkait substansi beberapa RUU ini bisa terakomodir DPR.

“Saya sampaikan, masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar DPR. Sampaikan, draf materi seperti apa, bawa substansi-substansinya ke DPR. Ini kan sudah masuk ke proses, nanti akan dibicarakan di DPR,” katanya.

Senin siang ini, Komisi II DPR mengagendakan rapat kerja bersama pemerintah membahas tindak lanjut dari RUU Pertanahan. Agenda ini semula mengundang beberapa menteri terkait, seperti Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Hukum dan HAM. Rapat ini batal karena masih terdapat penolakan dari mayoritas fraksi terhadap RUU Pertanahan ini.

Baca juga: RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?

Mardani Ali Sera, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, masih terdapat permasalahan dalam substansi RUU Pertanahan hingga DPR sepakat menunda pengesahan.

“Raker belum bisa memasukkan agenda pengesahan karena tingkat satu harus hari ini. Karena hari ini tak jadi, minta pendalaman semua, agak berat periode sekarang disahkan,” katanya.

 

 

Mardani bilang secara umum, menginginkan RUU Pertanahan ini bisa jadi kepastian dalam mengimplementasikan reforma agraria.

“Rasio gini tanah kita berapa, kita masih meriksa dengan HGU yang dulu di naskah Akademik maksimal perkebunan 10.000 hektar. Kemudian, perumahan 200 hektar, pertanian 50 hektar. Tiba-tiba hilang semua. Itu diserahkan kepada menteri, wah terlalu besar kewenangan menteri. Kami ingin limitasinya jelas hingga penguasaan tanah negara bisa untuk tanah obyek reforma agraria (tora).”

Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

Arif Wibowo, anggota DPR dari Fraksi PDIP mengatakan, semua fraksi menolak pengesahan RUU Pertanahan hingga tak bisa pada periode sekarang.

“Jadi, tidak bisa disahkan bulan ini. Nanti, periode DPR mendatang langsung masuk Prolegnas 2019-2024, sekaligus Prolegnas 2020. Itu kalau pandangan PDIP. Hari ini, tak ada pembahasan tingkat satu. Jadi tak akan disahkan di paripurna besok.”

RUU Pertanahan, katanya, penyusunan inisiasi Komisi II DPR yang masuk usulan disahkan periode 2009-2014. RUU ini melaksanakan amanat Ketatapan MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Arah pembaruan ini mestinya kembali kepada dasar keadilan sosial, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Yang jadi pijakan yuridis penyusunan RUU Pertanahan adalah ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mempertegas perlunya pengaturan kembali pertanahan.”

Arah kebijakan pembaruan agraria, katanya, lewat pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam sinkronisasi kebijakan antarsektor, penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan.

Berbagai UU sektoral bidang keagrariaan, katanya, justru memperkuat konsesi-konsesi asing, dan memicu timbul konflik sosial secara struktural, serta memperparah kondisi lingkungan hidup.

Untuk itu, katanya, substansi RUU Pertanahan harus benar-benar dicermati dan dalami agar sesuai prinsip-prinsip dasar Pancasila, pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD’45 dan TAP MPR No IX/MPR/2001.

Jiwa RUU Pertanahan, katanya, tak boleh disusupi domein verklaring yang merupakan konsep kolonial. Domein verklaring, adalah suatu pernyataan yang menetapkan suatu tanah jadi milik negara kalau seseorang tak dapat membuktikan kepemilikan. Watak domein verklaring muncul dalam ketentuan mengenai hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak pengelolaan.

“Ketentuan mengenai hak milik tidak lagi mengakomodasi UU Pokok Agraria, yaitu, hak milik dari turun-temurun. RUU ini hak milik hanya dibentuk UU, penetapan pemerintah dan ketentuan hukum adat setelah ada penegasan dan pengakuan. Sangat banyak masyarakat hukum adat di Indonesia, belum memiliki penegasan dan pengakuan. Mereka menjadi rentan terkena prinsip domein verklaring.”

Berkaitan hak menguasai negara, diterjemahkan dengan hak pengelolaan. Dalam UU Pokok Agraria tidak terdapat ketentuan mengenai hak pengelolaan. Pada RUU Pertanahan, hal pengelolaan menciptakan penguasaan lahan dan jadi representasi dari prinsip domein verklaring.

“Khusus berkaitan dengan hak milik, RUU ini cenderung pada hak milik orang perseorangan, belum mengakomodasi hak milik bersama yang jadi aspirasi rakyat dan telah terakomodasi dalam Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.”

Kemudian berkaitan dengan hak guna usaha (HGU) prioritas kepada penguasaan skala besar tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, pembatasan luas wilayah, kepadatan penduduk, serta daya dukung lingkungan.

“RUU ini, memberikan impunitas terhadap penguasaan tanah skala luas termasuk properti maupun perkebunan jika melanggar ketentuan luas lahan. RUU ini tidak pula mengatur keterbukaan informasi publik terhadap penguasaan HGU-HGU,” katanya, seraya menyatakan, terdapat pasal-pasal karet yang memberikan kewenangan besar kepada menteri mengatur jangka waktu tambahan dan batasan luas HGU.

 

 

Soal hak pakai, dalam Pasal 34, RUU Pertanahan, terkesan bias dan ambigu dengan ketentuan mengenai HGU. Dalam pasal ini, hak pakai dalam memberikan konsesi pada usaha perkebunan, peternakan, perikanan, dan pergaraman berdasar pada penggunaan tanah.

“Ketentuan ini nyata-nyata bias ketentuan mengenai HGU. Jika hak pakai dapat diberikan untuk konsesi perkebunan, peternakan, penggaraman, lantas untuk apa ada HGU?”

Pengaturan ini, katanya, juga berorientasi pada penguasaan asing. Hak pakai dapat diberikan kepada orang asing, hingga pasal ini akan jadi karpet merah konsesi asing menguasai sumber daya agraria dalam bentuk perkebunan, peternakan, penggaraman dan lain-lain.

Mengenai Lembaga Pengelolaan Tanah, dalam Pasal 72 ayat (2), katanya, ketentuan ini ruang bagi spekulan yang dibiayai negara dan swasta serta terbuka bagi penanaman modal asing.

Ketentuan ini menunjukkan, tanah jadi komoditas di pasar global, konsepsi yang sangat bertentangan dengan UU Pokok Agraria dan UUD 1945.

Arif mengatakan, substansi isi RUU Pertanahan menyempitkan reforma agraria, sebatas penataan aset dan akses. Padahal, katanya, reforma agraria merupakan seluruh penataan ulang penguasaan lahan yang timpang, bukan sekadar penataan aset dan akses.

Ketentuan reforma agraria dalam Peraturan Presiden, jauh lebih maju daripada ketentuan reforma agraria dalam RUU ini. Ketentuan reforma agraria dalam RUU ini, juga tak membuat terobosan penyelesaian konflik HGU-HGU terutama perkebunan negara yang terlantar.

“Dalam RUU Pertanahan juga tak ada penyelesaian konflik melainkan hanya mediasi dan pengadilan. Padahal, sebagian besar konflik agraria merupakan konflik struktural yang memerlukan penyelesaian melalui kebijakan negara.”

“Setelah mendengar aspirasi masyarakat, mendalami kembali materi-materi dalam RUU Pertanahan serta memperhatikan dengan seksama kajian RUU ini, Fraksi PDI Perjuangan DPR menolak RUU ini lanjut dalam pembicaraan tingkat ll paripurna DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan DPR meminta Komisi II DPR dan pemerintah mengkaji ulang, mendalami dan mendiskusikan kembali materi RUU Pertanahan.”

Dalam beberapa bulan ini, RUU Pertanahan, mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan, baik organisasi masyarakat sipil, para pakar sampai organisasi keagamaan. RUU Pertanahan ini, dinilai jauh dari kepekaan terhadap persoalan rakyat, malah mengakomodir kepentingan pemilik modal.

 

Draf RUU Pertanahan per 9 September 2019

 

Keterangan foto utama: Pada Kamis 13 Juli 2017, Ibrahim, 72 tahun, warga Mantadulu, transmigran dari Lombok Tengah mempelihatkan sertifikat tanah yang diklaim PTPN XIV. Konflik lahan antara warga dan perusahaan, termasuk perusahaan negara, banyak terjadi. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

• Pada abad ke-16, Indonesia [Nusantara] merupakan produsen terbesar kedua setelah Vietnam dalam perdagangan lada international, sekitar 80 ribu ton. Namun dalam perjalanannya hingga 2017, ekspor lada Indonesia hanya 22.746 ton.
• Penurunan produksi lada dari Bangka-Belitung diperkirakan karena perubahan iklim dan aktivitas penambangan timah yang marak.
• Penambangan timah di Bangka-Belitung telah mengubah bentang alam yang merugikan para petani lada. Dari luasan daratan Bangka-Belitung sekitar 1,6 juta hektar sekitar 1,1 telah diperuntukkan izin usaha pertambangan timah. Hanya 230 hektar yang dikelola 57.751 petani lada.
• Selain persoalan tersebut, petani lada di Bangka-Belitung juga dihadapkan menurunnya harga jual. Jika sebelumnya kisaran Rp80-120 ribu kini hanya Rp50 ribu per kilogram.

 

Sekitar akhir abad ke-16, Indonesia [Nusantara] merupakan produsen lada terbesar kedua setelah Vietnam, dalam perdagangan lada internasional dengan total ekspor sekitar 80 ribu ton. Kondisi ini tergambar dalam Buku “Perdagangan Lada Abad XVII: Perebutan “Emas” Putih dan Hitam di Nusantara” karya P. Swantoro, terbitan 11 Januari 2019.

Namun, dalam perjalanannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik [BPS], hingga 2017, ekspor lada Indonesia jatuh lebih dari 70 persen, menjadi 22.746 ton.

“Kebanyakan lada kami mati karena pangkal batangnya busuk, mungkin karena kelebihan kadar air. Selain itu, penyakit kuning juga banyak,” kata Aman [47], petani lada di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka- Belitung, yang memiliki kebun seluas dua hektar.

“Seingat saya, sejak tahun 2011, musim penghujan yang biasanya mulai Oktober, kini sudah turun Agustus atau September. Padahal, kami menanam lada pada Oktober karena mengejar panen di musim kemarau, sekitar Juni. Bahkan, pada Januari, yang biasanya di sini mulai kemarau, hujan masih sering turun hingga Mei. Mungkin, karena musim penghujan yang panjang itu, antara Januari-Februari menyebabkan lada kami terserang penyakit busuk pangkal batang atau penyakit kuning. Jika hujan turun hingga April-Mei, banyak putik lada yang gugur,” jelas Aman.

Sebaliknya, seperti 2014 dan 2015 lalu, “Banyak tanaman lada kami mati karena kemarau panjang. Tahun 2015, hujan baru turun akhir Desember,” lanjutnya.

 

 

Di bawah 2011, setiap satu hektar ditanami 1.200 batang lada, yang menghasilkan sekitar 1,2 ton. “Sekarang, dari 1.000 batang yang ditanan, yang hidup sekitar 500 batang. Hasinya hanya 300-350 kilogram. Jauh sekali perbedaannya,” kata Aman.

Mualimin Pardi Dahlan, anggota Dewan Nasional Walhi [Wahana Lingkungan Hidup Indonesia], mengatakan perubahan yang dirasakan petani lada di Bangka selain dipengaruhi perubahan iklim global, juga meningkatnya aktivitas penambangan timah. Ini menyebabkan terjadinya pembukaan lahan dan hutan yang luas, berujung pada pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.

 

 

Mengapa dampak penambangan timah terhadap produksi lada di Bangka baru dirasakan saat ini?

Sejarah timah di Bangka-Belitung bermula awal abad ke-8, di masa Kerajaan Sriwijaya, berlanjut pada Kesultanan Palembang, VOC, Britania, Belanda, Jepang, hingga Pemerintahan Indonesia.

“Berdasarkan penelusuran kami, selama kurun waktu itu, belum ada catatan sejarah yang menggambarkan dampak signifikan penambangan timah terhadap perkebunan lada. Atau, memang tidak ada dampak lingkungan yang signifikan,” kata Dr. Ibrahim dari Universitas Bangka-Belitung yang menulis buku “Ekonomi Politik Sumber Daya Timah [2019]” bersama Dwi Haryadi dan Nanang Wahyudin.

“Tapi setelah reformasi 1998, berdasarkan penelitian kami, setiap aktivitas timah inkonvensional [TI] membutuhkan luasan lahan sekitar 500 meter persegi. Tahun 2009, jumlah TI di Bangka-Belitung mencapai 18.000 atau sekitar sembilan juta meter persegi lahan yang ditambang. Sepuluh tahun terakhir banyak berkurang, perkiraan saya setengah dari sebelumnya, sekitar 9.000 unit. Warga mulai sadar dengan dampaknya, sehingga menolak kebun atau lahannya dijadikan tambang timah. Terkait luasan TI terbaru, butuh penelitian lagi,” jelasnya.

 

 

Data terakhir Walhi menunjukkan, total luasan lahan yang dikuasai 1.343 IUP iIzin Usaha Pertambangan] sekitar 1,1 juta hektar, dari luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang 1,6 juta hektar.

Bandingkan dengan luasan kebun lada di Bangka-Belitung, yang berdasarkan data Statistik Perkebunan Indonesia oleh Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2017, tercatat hanya 25.230 hektar. Pengelolanya adalah 57.751 petani.

 

 

Mengubah bentang alam desa

Desa Rindik, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka-Belitung, memiliki luas 5.250 hektar. Sekitar 15 hektar, merupakan permukiman bagi 444 kepala keluarga. Setiap kepala keluarga ini mengelola kebun lada dan karet sekitar empat hektar, atau 1.776 hektar.

“Sisanya, sekitar 3.474 hektar sudah ditambang timah, yang dulunya kebun lada dan karet. Aktivitas tambang di sini skala kecil, bermodalkan mesin pompa isap maupun pompa semprot,” kata Muhammad, Kepala Desa Rindik.

Kehidupan warga desa yang berkebun lada dan karet, saat ini memprihatinkan. Tanah desa yang sebelumnya subur, sebagian besar tidak dapat ditanami lagi karena rusak akibat penambangan timah. Bentuk kerusakan itu misalnya hilangnya pepohon besar, serta lahan menjadi gundul berupa hamparan pasir. Bahkan, pohon rindik yang menjadi nama desa sudah tidak ditemukan lagi.

 

 

Kondisi bentang alam Desa Rindik adalah satu contoh dari ratusan desa di Bangka, yang mengalami kerusakan akibat penambangan timah rakyat.

“Ini dikarenakan masyarakat tergiur timah setelah runtuhnya Orde Baru itu. Saat itu kondisi krismon [krisis moneter] yang membuat hidup susah, dan timah menjadi solusi terbaik,” jelas Sahrin, yang menambang timah beberapa bulan setelah Orde Baru berakhir.

Namun, sejak 2009, Sahrin berhenti dikarenakan kerugian yang terus dialami. “Hasil tidak sebanding dengan biaya operasional, seperti untuk solar dan bayar pekerja. Belum lagi mesin penyedot yang sering rusak, terpaksa berutang untuk menutupi kerugian,” kata Sahrin.

Kini dia kembali berkebun lada dan karet di sisa lahannya. Dari total empat hektar, hanya 1,5 hektar yang masih bisa digunakan.

 

Seorang warga di Bangka Selatan yang masih menambang adalah Suun. “Tujuan saya mengumpulkan modal. Entah itu untuk berkebun atau berdagang. Kalau menambang, risikonya besar, pendapatan tidak menentu. Tapi mau bagaimana lagi, modal berkebun juga mahal, belum untuk keperluan sehari-hari, jadinya serba susah,” katanya.

Selain berkurangnya lahan untuk berkebun lada, perubahan bentang alam di Desa Rindik menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah menyerap air. Air hujan sulit mengalir karena tergenang di lubang-lubang atau banjir. Banyak tanaman lada warga terserang penyakit kuning, ulat malam, keriting dan BKB [Busuk Pangkal Batang] atau mati.

“Sekitar 1.200 tanaman lada saya, mati semua. Belum sempat panen. Mungkin ini salah satu dampak tambang timah, ditambah musim tidak menentu. Saat musim penghujan ternyata panas panjang atau sebaliknya,” kata Sahrin.

 

Kusari [35], warga Desa Rindik mengalami hal serupa. “Sekitar 1.100 tanaman lada saya mati. Saya tinggalkan saja di kebun,” katanya Kusari yang sebelumnya pernah menjadi penambang timah.

Terkait besaran tanaman lada yang mati, belum ada data yang dikeluarkan pemerintah, perguruan tinggi, maupun lembaga non-pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung.

 

 

Selain persoalan penyakit, harga lada juga turun hingga Rp50 ribu per kilogram, sebelumnya Rp80-120 ribu per kilogram. Ini dikarenakan turunnya harga lada di pasar global.

“Petani banyak mengeluhkan harga lada yang murah, tetapi semuanya dikendalikan pasar global. Semua komoditi di Indonesia saat ini turun kecuali kopi. Yang harusnya kita lakukan adalah terus meningkatkan produksi lada, serta terus melakukan inovasi bersama guna menambah nilai jualnya,” terang Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung melalui telepon, 30 Juni 2019 lalu.

Dia berharap, produksi lada di Bangka Belitung maksimal 500 kilogram per hektar setahun. Para petani lada harus meningkatkan produktivitas, jangan terpengaruh harga murah.

Guna menjaga kualitas lada putih, Pemerintah Bangka-Belitung tengah mengusahakan jalur ekspor langsung dari wilayahnya. Upaya ini menghindari pengoplosan. “Lada kita punya indikator geografi satu-satunya, mutunya lebih baik, piperinnya mencapai enam hingga tujuh persen. Lada lain sekitar tiga persen ke bawah. Harumnya juga berbeda,” jelasnya.

 

 

Per hektar kebun lada di Bangka, saat ini menghasilkan sekitar 150 kilogram lada kering, yang dipanen setiap tujuh bulan. Dengan harga Rp50 ribu, uang yang didapatkan petani sekitar Rp7,5 juta. Penghasilan ini dikurangi biaya pupuk dan pestisida sekitar Rp1,5 juta untuk setiap hektar.

“Dulu hingga 2013, harga lada masih kisaran Rp90-100 ribu per kilogram. Setiap hektar, dihasilkan 200 kilogram,” lanjut Sahrin.

Nasib baik dialami Sandora. Selama 17 tahun berkebun lada, dia terbilang berhasil. Dia mengatakan, dua tahun yang lalu, ladanya bisa empat sampai lima kali panen. Sekarang, setelah dua kali panen dari 900 batang, ada yang mati sekitar tiga hingga empat batang, dan sekitar 300 ratus batang terkena penyakit kuning, ulat malam, keriting dan busuk pangkal batang.

“Padahal, tidak ada yang berbeda dari segi perawatan dengan dua tahun lalu. Sampai sekarang, belum ada solusi konkrit pemerintah terkait penyakit itu. Kami hanya berusaha mencegahnya,” turur Sandora. [Bersambung]

 

*Nopri Ismi, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti pelatihan jurnalistik Mongabay Indonesia di Palembang pada 2017 dan 2018

 

 

 

 

• Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kala berkunjung ke Toba Samosir bicara soal keramba jaring apung, yang memenuhi Danau Toba. Masyarakat perlu memberikan dukungan demi perbaikan ekosistem Danau Toba, pengaturan keramba jaring apung. Kalau keramba ini tak diatur, akan merusak lingkungan Danau Toba.
• Masyarakat mesti ikut berpartisipasi bersama-sama dalam pembangunan pemerintah pusat untuk Danau Toba, baik wisata maupun perikanan yang berkelanjutan.
• Menteri Susi Pudjiastuti juga menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama dengan pemerintah daerah tentang peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi mengenai perikanan dan teknologi perikanan. Juga pembuatan balai benih ikan di Danau Toba.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan juga salurkan dana kredit usaha perikanan kepada nelayan tangkap. Penyaluran KUR perikanan 2019, di Toba Samosir Rp7,147 miliar. Jumlah debitur nelayan 154 orang, terdiri dari empat dari BNI Rp1,025 miliar, dan BRI 150 debitur penyaluran Rp6,122 miliar.

 

 

Selama dua hari, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), berada di Kawasan Danau Toba, pekan lalu. Selain membuka Pesona Danau Toba keempat, di Toba Samosir (Tobasa), Susi juga membahas keberlanjutan pembangunan Toba menuju destinasi wisata andalan.

Menteri Susi juga membahas soal keramba jaring apung, yang memenuhi Danau Toba. Dia bilang, ada hal-hal harus mendapat dukungan masyarakat, seperti pengaturan keramba jaring apung. Kalau keramba ini tak diatur, katanya, akan merusak lingkungan Danau Toba.

Limbah pakan ikan keramba, katanya, bisa berbahaya kalau dibuang ke danau. “Harus diatur sedemikian rupa. Jika milik masyarakat mau dikurangi 50%, perusahaan seperti PT Aqua Farm dan PT Suritani Pemuka juga harus mau mengurangi dengan jumlah sama,” katanya, seraya bilang, kalau bisa kurangi semua lebih bagus.

Dia bilang, menuju pembangunan ekonomi perikanan berkelanjutan, bukan dengan merusak lingkungan. Pembangunan Danau Toba ini, katanya, juga bukan cuma wisata dan perikanan. Juga perlu peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

 

 

Dalam kunjungan ini, Susi juga menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) kerjasama dengan pemerintah daerah tentang peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi mengenai perikanan dan teknologi perikanan. Juga pembuatan balai benih ikan di Danau Toba.

Dia tekankan, masyarakat mesti ikut berpartisipasi dalam pembangunan pemerintah pusat untuk Danau Toba, baik wisata dan perikanan yang berkelanjutan.

“Jaga Danau Toba dari polusi, limbah pakan ikan jaring apung. Jaga danau Toba dari sampah plastik, jaga Danau Toba dari penggundulan hutan karena bisa menganggu pasokan air. Yang pasti Danau Toba akan rusak bila tidak dijaga,” kata Susi.

 

Pendanaan buat nelayan tangkap

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga menggelar ekspo dan gerai pendanaan serta asuransi nelayan di Toba Samosir. Kementerian ini menggandeng sejumlah BUMN.

Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, mengatakan, kegiatan ini guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Jadi, katanya, perlu usaha dan dukungan maksimal pemerintah dan semua pihak, untuk mendorong fasilitasi pendanaan usaha, kepada nelayan Danau Toba. Pendanaan ini berupa program kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit lain. Program ini juga pemanfaatan corporate social responsibility (CSR), maupun kemitraan bina lingkungan (PKBL) berkelanjutan.

“Melalui KUR, keluarga nelayan bisa membuka usaha baru yang memiliki peluang besar. Juga bisa jadi modal dan investasi bisnis perikanan,” katanya.

Berdasarkan data, penyaluran KUR perikanan 2019, di Toba Samosir Rp7,147 miliar. Jumlah debitur nelayan 154 orang, terdiri dari empat dari BNI Rp1,025 miliar, dan BRI 150 debitur penyaluran Rp6,122 miliar.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, juga memfasilitasi BUMN dalam penyaluran bantuan CSR alat tangkap ikan kepada kelompok-kelompok nelayan di Danau Toba, yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota sebesar Rp185 juta.

“Ini sinergi luar biasa antara pemerintah dan BUMN. Kami ucapkan terima kasih kepada BUMN yang terlibat,” katanya.

 

Keterangan foto utama:  Keramba jaring apung menguasai Danau Toba. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia