Hari: 24 September 2019

 

 

• Tiap 24 September, merupakan peringatan Hari Tani Nasional di Indonesia. Perwakilan petani, antara lain, KPA bertemu presiden dan menyampaikan berbagai persoalan seperti distribusi lahan 9 juta hektar yang belum berjalan, sampai kriminalisasi petani.
• KPA juga mengusulkan perlu segera bentuk badan pelaksana reforma agraria yang berada langsung di bawah presiden. Presiden setuju pembentukan badan ini.
• Pada peringatan Hari Tani 2019, para petani mengharapkan, pemerintah memberikan perhatian serius pada penyelesaian berbagai masalah petani, salah satu persoalan lahan. Reforma agraria, yang digadang-gadang jadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, belum berjalan serius.
• Berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi petani, mendesak presiden menjalankan reforma agraria sejati, bukan sekadar bagi-bagi sertifikat.

 

 

Ribuan petani dari berbagai daerah berkumpul di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (24/9/19). Mereka membawa berbagai macam poster berisi tuntutan perihal kesejahteraan bagi kaum tani. Busana yang mereka kenakan beragam. Sebagian ada menggunakan caping petani. Ada perempuan memakai kebaya dengan kain panjang motif batik. Berbagai nyanyian dan yel-yel bergema cukup riuh. Satu per satu perwakilan dari mereka naik ke mobil komando menyampaikan orasi. Terik matahari yang cukup menyengat tak mampu melunturkan semangat mereka.

“Hidup petani!!” pekik sang orator.

“Hidup!!!” balas peserta aksi.

Berkumpulnya para petani ini guna memperingati Hari Tani Nasional, setiap 24 September. Momentum peringatan Hari Tani ini, lahir untuk memperingati Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Kehadiran UU ini jadi semangat bagi para petani. Substansi UU ini dinilai berpihak pada para petani. Dalam aksi itu , mereka mendesak pemerintah untuk menjalankan amanat dari UU Pokok Agraria.

Odah, petani asal Indramayu berharap, momentum Hari Tani, bisa menjadi titik tolak perbaikan nasib mereka. Selama ini, dia dan rekan sesama petani di Indramayu, dirugikan atas keberadaan PLTU batubara.

“Kondisi di Indramayu, kesejahteraan kami berkurang karena ada PLTU Indramayu. Dampaknya, perkebunan dan sawah gak hidup. Akses air ditutup. Kami kena dampak. Lahan petani seluas 275 hektar dirampas untuk pembangunan PLTU,” kata Odah.

Sejak ada PLTU, mereka tak bisa lagi bercocok tanam. Kesehatan jugan terganggu. Debu dari cerobong PLTU menyesakkan pernapasan.

“Sering sesak dan batuk. Dulu, gak ada penyakit seperti itu.” Kondisi air juga buruk. “Air itu gak bisa direbus. Nelayan juga gak bisa mencari ikan lagi. Makin susah. Kami berharap Presiden bisa memperhatikan kami. Berharap PLTU dibatalkan.”

Dede Ruhenda, petani asal Sukadana, Ciamis Jawa Barat, juga ikut aksi. Dia mengeluhkan, lahan garapan diklaim sepihak Perum Perhutani dan PTPN.

“Bagaimanapun juga lahan yang dikelola selama ini itu milik petani, tanah rakyat. Mereka sendiiri tak bisa membuktikan klaim itu tetapi selalu mengganggu kami,” kata pria yang menyatakan berkali-kali masuk penjara karena dianggap menyerobot lahan.

Dede berharap, pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib petani hingga tak was-was.

Mawardi, Sekretaris Nasional Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (Prana) mengatakan, momentum Hari Tani ini, seharusnya pemerintah bisa serius menjalankan agenda reforma agraria.

“Jangan cuma janji politik,” katanya. Dia menilai, reforma agraria di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat perhutanan sosial lumayan berjalan. “Cuma di Kementerian ATR/BPN, kami belum melihat reforma agraria. Selama ini, yang disentuh belum pada proses penyelesaian konflik yang akut dan lama,” katanya, seraya mencontohkan penyelesaian konflik lahan di Jambi, di bawah ATR tak kunjung selesai.

Dia bilang, Kementerian ATR hanya bermain pada zona nyaman, bukan wilayah konflik. “Seperti prose pembagian sertifikat di tanah yang sudah bertahun-tahun tak diganggu siapapun, sudah jadi hak milik warga. Menurut kami, penting harus dilihat konflik agraria, seperti terjadi pada Suku Anak Dalam yang tanah dirampas perusahaan. Tak ada upaya serius menyelesaikan itu,” katanya.

Suku Anak Dalam Kelompok 113 dari Jambi, sejak 28 Agustus lalu jalan kaki ke Jakarta, untuk menemui Presiden Joko Widodo. Mereka ingin minta solusi konflik lahan dengan perusahaan, yang berlarut padahal berbagai pertemuan dari daerah hingga pusat, sudah dilakukan.

 

 

 

Perwakilan tani bertemu presiden

Pada Hari Tani ini, beberapa perwakilan petani yang ikut aksi diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.

Dewi mengatakan, KPA mengusulkan pembentukan badan pelaksana reforma agraria dan dipimpin langsung presiden. “Gak bisa lagi dipimpin menteri. Karena akan saling tuding, akan saling lempar, ego sektoral bekerja terus selama lima tahun ini. Ini adalah konflik-konflik kelas berat, yang itu berhubungan dengan konsesi, tanah negara, harus dipimpin langsung presiden.”

Presiden Jokowi, katanya, setuju dengan usulan ini. Presiden, segera merevisi Perpres Reforma Agraria. Presiden sepakat, menjalankan reforma agraria, harus langsung dia pimpin.

Dalam pertemuan itu, KPA juga menyampaikan capaian redistribusi tanah yang dijanjikan pemerintah seluas 9 juta hektar. Selama lima tahun masa pemerintahan Jokowi, capaian nol hektar.

“Janji redistribusi tanah kepada petani itu macet. Tadi saya laporkan, misal, reforma agraria dari pelepasan kawasan hutan, target 4,1 juta hektar. Kami sampaikan ke Pak Presiden, capaian hingga kini nol hektar. Beliau tadi kaget,” katanya.

Dewi bilang, presiden lantas cek langsung dengan telepon Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Benar dikonfirmasi, capaian nol hektar. Benar-benar kosong. Belum ada sejengkal tanah dari pelepasan kawasan hutan diredistribusikan kepada petani. Termasuk oleh lokasi-lokasi yang disusulkan KPA bersama serikat petani selama ini, belum juga diredistribusikan,” katanya.

Selain itu, KPA juga menyampaikan kepada presiden soal 103 konflik agraria di dalam penguasaan Perum Perhutani. Sejauh ini, katanya, tak kunjung selesai. Dia mendesak, redistribusi lahan kepada petani dari lahan kelola Perum Perhutani.

“Fakta di lapangan sudah jadi kampung definitif, sudah jadi tanah pertanian. Tak bisa lagi diakui sebagai hutan. Kita juga laporkan, ada kampung-kampung, desa-desa itu dalam konsesi perkebunan. Ada juga masih diklaim sebagai aset BUMN.”

Dewi juga sampaikan soal proyek pariwisata di Danau Toba dan Komodo, yang mengakibatkan warga tergusur.

“Kita laporkan, itu harus dikoreksi. Di situ ada desa dan kampung. Gak mungkin masyarakat meninggalkan paksa kampung-kampungnya. Tadi beliau mencatat hal itu,” katanya.

Mengenai redistribusi lahan dari perusahaan swasta, katanya, dari janji 4,5 juta hektar, capaian baru 700.000 hektar. “Masih jauh dari target.”

Kondisi ini, katanya, memperlihatkan pemerintah tak mau serius menyelesaikan konflik. Selamai ini, katanya, pemerintah cenderung bagi-bagi sertifikat tanah. Padahal, yang dinantikan petani ini tanah-tanah yang mereka kuasai dan digarap, bisa diakui sepenuhnya sebagai tanah mereka hingga ada kepastian hukum.

“Kalau ini tak dijalankan, dampak lebih luas. Anggota kami banyak dikriminalkan, banyak ditangkap karena memperjuangkan hak atas tanah.” Dewi bilang, Jokowi tahu soal itu dan banyak mendengar berita petani ditangkap.

“Karena itu harus segera ada kepastian hukum. Kalau tidak, petani, masyarakat adat, rentan ditangkap aparat karena dianggap menguasai tanah yang diklaim masuk konsesi,“ katanya.

 

 

Sepanjang 2014-2019, konflik agraria ada 2.243 kasus, mencakup 5,8 juta hektar wilayah konflik di seluruh provinsi di Indonesia. Konflik ini terjadi antara masyarakat, seperti petani, masyarakat adat, nelayan, atau warga miskin dengan kelompok badan usaha perkebunan, kehutanan, pertambangan, properti real estate, tentara dan negara.

Termasuk juga, katanya, penggusuran dan pemindahan paksa demi pembangunan infrastruktur, pariwisata dan proyek konservasi.

Konflik agraria ini, katanya, mengakibatkan banyak korban. Sekitar 1.236 orang dikriminalisasi, 656 orang dianiaya, 68 tertembak, bahkan 60 nyawa melayang di wilayah konflik agraria.

“Reforma agraria dibajak, hingga tak ada korelasi antara pembagian sertifikat yang gencar dengan tujuan-tujuan reforma agraria yang dimandatkan UU Pokok Agraria 1960 dan Perpres Reforma Agraria.”

Tadi, presiden juga meminta daftar-daftar konsesi yang ada konflik agraria. “Saya bilang, data-data itu sebenarnya sudah disampaikan ke KSP, Kemenko Perekonomian, KLHK dan ATR/BPN. Jadi, semua kementerian yang punya tanggungjawab reforma agraria sudah menerima data itu.”

Dia minta data-data konsesi itu dikelompokan berdasarkan kategori tipologi konflik. “Menindaklanjuti ini, kami akan pertemuan lanjutan dengan Pak Moeldoko (Kepala Kantor Staf Presiden-red),” katanya.

Dewi mengapresiasasi RUU Pertanahan yang akhirnya ditunda. Kemungkinan pembahasan RUU Pertanahan masuk Prolegnas periode DPR mendatang.

“Kami harapkan proses tidak seperti kemarin, yang kejar target, terturtup, tidak transparan, tidak ada konsultasi publik yang melibatkan serikat petani yang terdampak, para pakar kompeten dan lain-lain.”

 

Berbagai masalah petani

M Rifai dari Aliansi Petani Indonesia (API) mengatakan, sampai hari ini, wujud reforma agraria makin terpisah-pisah. “Dipreteli satu per satu dari berbagai wujud Undang-undang. Padahal di Indonesia, ada 36 juta petani sangat tergantung dengan tanah dan sumber-sumber agraria lain.”

Dia nilai, pemerintah belum mempunya political will dan keberpihakan serius kepada petani. Pemerintah cenderung lebih memihak korporasi besar.

Berdasarkan penelitian API, petani menyumbang kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap tahun, petani Indonesia harus mengeluarkan dana Rp186 triliun untuk ongkos produksi. Kontribusi dari petani, seperti, petani sawit rakyat Rp86 triliun per tahun, petani kopi Rp56 triliun dan cokelat Rp78 triliun.

“Artinya, kami juga mempunyai kontribusi terhadap negara yang sangat besar. Kalau kita perbandingkan dengan banyak pemodal investasi dari luar.”

 

Dinda Nisa dari Solidaritas Perempuan mengatakan, kepemilikan maupun penguasaan struktur agraria di Indonesia, masih timpang. Kondisi ini, sebenarnya sudah disadari sejak 1960, ditandani dengan Undang-undang Pokok Agraria.

 

Keterangan foto utama:    Aksi Hari Tani di Jakarta. Para petani meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada para petani, termasuk penyusunan RUU Pertanahan, jangan sampai malah berpotensi susahkan petani maupun masyarakat adat/lokal. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia

 

 

 

• Konflik lahan antara warga dan TNI-AD di Urutsewu, terus berlanjut dan memanas lagi pada 11 September 2019. Warga desa menolak pemagaran lahan oleh TNI. TNI membalas penolakan dengan kekerasan hingga belasan warga terluka.
• Konflik terjadi sejak belasan tahun silam. Warga merasa punya surat menyurat atau bukti kepemilikan atas tanah mereka tetapi TNI masuk begitu saja dan mengklaim sebagai tanah TNI.
•  Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.
• Pemerintah Kebumen berupaya mencari cara penyelesaian terbaik konflik berlarut ini. TNI-AD, setop sementara proyek pemagaran. TNI pun meminta warga tak beraktivitas di wilayah sengketa.

 

 

Imam Suryadi, menahan sakit dan luka di punggung karena pukulan tentara, pada peristiwa Rabu (11/9/19) di Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren, Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah.

Dalam kejadian ini, sekitar 16 warga sipil kebanyakan petani terluka. Selain Imam, 15 petani lain, mengalami luka berbeda, ada dipukul di kepala, punggung, kaki, dan ada pula tertembak peluru karet di bagian pantat.

Awalnya, pagi hari warga mengetahui tentara kembali membuat pagar di pesisir Urutsewu. Warga menolak klaim atas tanah mendatangi lokasi pemagaran. Aparat TNI di lokasi sekitar mengusir warga. Puluhan TNI ini dari Kodim 0709/Kebumen dan Batalyon Infanteri 403/ Wirasada Pratista Yogyakarta, senjata laras panjang, pentungan, dan tameng. Mereka bersiap menghalau warga. Bentrok TNI dengan warga terjadi.

Baca juga: Kala Lahan Tani Urutsewu Terlibas Lokasi Latihan Tentara [1]

Warga diusir menjauh dari area proyek pemagaram. Imam dan petani palin tak bisa melawan ketika tentara memukuli mereka dengan pentungan dan menginjak-injak petani lain.

Tentara menembakkan peluru karet. Haryanto, seorang petani pun jadi korban. Pantat berdarah karena terserempet peluru. Dua selongsong peluru TNI buatan Pindad kemudian ditemukan warga usai pengusiran.

Hasil pendataan Urutsewu Bersatu, organisasi warga dan petani, 16 korban terluka termasuk Wiwit dan Haryanto.

Wiwit terkena luka pukul di kaki dan dinjak-injak, lalu Imam Suryadi terkena pentungan di punggung, Haryanto luka tembak peluru karet di pantat, Edi Afandi, dipukul di kepala. Supriyadi usia 40 tahun dipukul di kepala, punggung dan kaki.

Wawan terkena luka pukul di kepala, Manto luka pelipis kanan. Lalu, Partunah, kaki ditendang dan diseret, Saikin dipukul di kepala. Kemudian, Sartijo luka paha di belakang, Sartono luka pukul di kepala, Wadi kaki ditendang, Tolibin luka pukul di kaki.

Lalu, Sumarjo, kakek usia 70 tahun luka pukul di punggung, Martimin serta Saryono, sama-sama luka di kepala.

Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKPPS), Seniman kepada Mongabay mengatakan, petani hanya meminta TNI tak mengklaim sepihak tanah warga dengan pemagaran. Mereka mempersilakan TNI menempuh jalur hukum kalau memang memiliki bukti kepemilikan tanah.

TNI, katanya, hanya bisa membuktikan klaim kepemilikan itu di pengadilan karena petani di Urut Sewu juga memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lain yang diterbitkan sejak 1963 hingga 2018.

“Itu sudah legal oleh negara, ada pemberian sertifikat sejak 1963 sampai 1979. Tahun 1972-1979 juga dan dilegalkan pada 2018,” katanya, Jumat, (13/9/19).

Sertifikat itu, katanya, bukti negara mengakui hak milik masyarakat. Untuk itu, katanya, penyelesaian konflik tanah melalui pengadilan, bukan pemaksaan kehendak TNI.

“Kalau bicara sertifikat, otomatis sertifikat sejak 1963-2018. Itu berarti negara mengakui hak milik,” kata Seniman.

Dia bilang, aksi kekerasan TNI saat mengamankan pemagaran di Desa Brecong, Buluspesantren, Kebumen menunjukkan, TNI merampas tanah rakyat dengan jalan kekerasan. “Tentara harusnya melindungi rakyat, bukan memukuli bahkan merampas lahan rakyat lewat dalih apapun.”

Di negara hukum, katanya, unjuk kekuatan kepada rakyat, apalagi mereka memiliki bukti kepemilikan sah, jelas tak dibenarkan. Klaim kepemilikan hanya bisa melalui pengadilan. Kalau proses mediasi atau pengadilan sudah ada putusan final, TNI harus mematuhi. Sebaliknya, petani juga akan patuh pada keputusan hukum mengikat kedua belah pihak.

“Kalau TNI memiliki tanah, buktikan. Diproses di mediasi atau pengadilan silakan.”

 

 

Berdasarkan data Forum FPPKS, terjadi kekerasan berulang ke sekian kali, kekerasan serupa juga pernah terjadi pada 2011, 2015, dan 2018. Pada 2011, kata Seniman, tujuh orang ditembak TNI, 13 luka-luka, dan 12 motor rusak.

Warga juga ada jadi tersangka perusakan gardu TNI. Pada 2015, 17 orang terluka. Salah satu pemicu kekerasan juga pemagaran. “Ini karena ketidakadilan yang diterima warga.”

Ketua Urutsewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho mengatakan, tindakan represif tentara buntut dari protes yang berlangsung sejak Juli 2019, saat TNI mulai memagari tanah warga.

“Mereka semula hanya mengawal tukang. Sekarang pemagaran dikerjakan TNI dengan pasukan banyak. Kami berjuang 12 tahun sejak 2007 memprotres klaim sepihak TNI atas tanah warga di Urutsewu,” katanya.

Dari situs website resmi lelang elektronik TNI AD, pemagaran ini proyek Kodam IV/Diponegoro Rp4 miliar, dikerjakan PT Sempalan Teknologi Nasional sejak Juli 2019. Panjang pagar dari panel beton 4,9 kilometer dan membentang dari Desa Entak, Kecamatan Ambal hingga Desa Brecong dan Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren. Pemagaran Tahap I pada 2013 dan Tahap II pada 2015, masing-masing sepanjang delapan kilometer. Sejak Kamis, (12/9/19), proyek pemagaran di lokasi kekersan terjadi setop.

“Tak ada jaminan TNI tak lanjut lakukan pemagaran,” kata Sunu.

Teguh Purnomo, Koordinator Tim Advokasi Petani Urut Sewu, kepada Mongabay menyayangkan, sikap represif TNI. Oknum TNI yang main hakim sendiri dengan memukuli warga yang menyebabkan 16 orang terluka ini harus proses pidana.

Menurut Teguh, bentrok terjadi karena penyelesaian konflik tanah terabaikan oleh pemerintah. Seharusnya, TNI tak main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan.

Konflik klaim TNI atas tanah Urut Sewu, selatan Kebumen sudah berlangsung lama. TNI menyebut, kawasan Urut Sewu sebagai tempat latihan menembak, sementara warga mengklaim sebagai tanah garapan. Kawasan konflik berada antara Kecamatan Klirong hingga Kecamatan Mirit, selatan Kebumen, sekitar 500 meter dari garis pantai selatan Kebumen.

“Kejadian 2011 rakyat dikriminalkan TNI hingga ada beberapa masuk penjara”, kata Teguh.

Proses pemagaran sudah berlangsung lama dan hampir selesai. Tersisa di Desa Brencong dan Sentrojenar, sepanjang lima kilometer. Dua desa ini paling akhir karena penolakan petani setempat cukup keras. Pemerintah lamban menangani konflik agraria ini.

“Akar masalah konflik tanah ini lamban dan cenderung diabaikan penyelesaian oleh pemerintah. TNI main hakim sendiri memagar tanah rakyat dan melakukan kekerasan seperti itu,” katanya.

Mereka tengah mengkaji untuk melaporkan dan membawa kekerasan TNI yang mengakibatkan 16 petani terluka itu ke jalur hukum. Kekerasan bersama-sama bisa kenai pengeroyokan bersama-sama dan pelaku bisa ditahan.

“Kalau nanti ada penyelidikan lebih lanjut, kalau memungkinkan ya barang bukti yang mereka pakai, misal, senapan atau pentungan juga harus disita.”

Menurut Teguh, konflik di Urut Sewu, berlangsung puluhan tahun dan belum selesai. Petani di Urut Sewu, memiliki sertifikat, SPPT, letter C atau surat keterangan lain, sebagai bukti kepemilikan tanah. Klaim sepihak TNI sepanjang 22,5 kilometer dengan lebar antara 500-1.000 meter dari garis pantai. Konflik terjadi di 15 desa pada tiga kecamatan.

Nico Wouran dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang mengecam kekerasan TNI terhadap warga Urutsewu. Aturan manapun, katanya, tak ada yang membolehkan main kekerasan.

“Negara harus bertanggung jawab atas kekerasan, meminta maaf dan merehabilitasi korban. Hentikan pemagaran dan mengembalikan tanah warga Urutsewu dan menarik TNI dari Urutsewu,” katanya.

 

 

 

Konflik berlarut Urutsewu

Konflik agraria di Urutsewu, yakni penguasaan tanah milik petani di Urutsewu seluas 1.150 hektar yang membentang luas dari Sungai Lukulo sampai Sungai Wawar. Ia mencakup 15 desa pada tiga kecamatan, antara lain, Desa Wiromartan, Desa Lembupurwo, Desa Tlogopragoto, sampai Desa Ayamputih.

Latihan Militer dan uji coba senjata berat berlanjut dengan klaim sepihak TNI-AD, kata Seniman, menimbulkan dampak negatif atau kerugian sangat besar, baik materiil maupun moril.

Dia contohkan, peristiwa berdarah 16 April 2011, berupa penembakan dan penyiksaan warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus pesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Korban tujuh orang tertembak, 13 luka-luka, 12 motor rusak.

Klaim TNI-AD atas tanah rakyat, menghilangkan hak kepemilikan masyarakat terhadap lahan pertanian sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat.

Pembangunan pagar permanen yang membujur dari barat ke timur di sepanjang batas klaim TNI-AD, katanya, membatasi akses masyarakat terhadap lahan pertanian mereka. TNI magar, katanya, tanpa seizin pemilik lahan dan sarat intimidasi.

Belum lagi aktivitas pertanian dan penggembalaan ternak terganggu, karena saat latihan petani dilarang bekerja di lahan.

“Sering juga terjadi kerusakan tanaman karena ledakan peluru,” kata Seniman.

Pengawasan amunisi gagal meledak kurang, hingga bisa meledak sewaktu-waktu kalau tersentuh petani atau warga. Hal ini pernah terjadi dan menyebabkan lima anak dari Desa Setrojenar, dan satu warga Ambal Resmi meninggal dunia. Ada juga empat orang Desa Entak dan Ambal Resmi cacat tetap.

Selain itu, klaim tanah TNI-AD ini berlanjut dengan ada penambangan pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), di mana perusahaan ini diberi izin TNI TNI-AD untuk menambang.

Izin eksplorasi dan izin eksploitasi keluar juga sangat dipaksakan. Sejak awal warga sudah menolak penambangan dan proses penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sarat intimidasi. Saat itu, perda tata ruang juga belum menetapkan wilayah itu sebagai kawasan tambang.

“Dampak yang timbul karena penambangan pasir, ekosistem, tekstur dan struktur tanah rusak. Terjadi intrusi air laut yang menyebabkan air tanah asin dan permanen,” kata Seniman.

Perlawanan menolak tambang pasir besi oleh warga membuahkan hasil. Pada 2012, MNC mengibarkan bendera putih alias menyerah dan tak melanjutkan penambangan. Meskipun Pemerintah Kebumen, belum mencabut izin, tetapi MNC tak akan menambang. Alat-alat berat sudah mereka tarik dan basecamp dibongkar.

 

 

Kronologi penguasaan tanah

Seniman menceritakan, kronologi penguasaan tanah di Pesisir Urutsewu. Pada 1830-1871,      ada penataan tanah “Galur Larak.” Lalu, pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, ada pembagian dan penataan tanah dengan sistem “galur larak,” yaitu membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai pantai laut selatan.

Pada 1920, penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa gabung jadi satu. Hasil blengketan desa ini masih dipakai sampai sekarang. Tahun 1922, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan bondho desa, serta penggabungan tanah bengkok desa jadi satu lokasi dengan cara tukar guling.

“Pada periode ini, batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai pantai laut selatan (Banyu Asin),” kata Seniman.

Pada 1932, ada pemetaan dan pengadministrasian tanah oleh pejabat yang disebut Mantri Klangsir, petani Urutsewu berpartisipasi. Tanah yang di-klangsir berarti terpetakan berdasarkan nilai ekonomi, hingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu D I, D II, D III, D IV dan D V.

Kelangsiran atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan menentukan besaran pajak yang harus dibayar masyarakat. Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam prosesklangsiran itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar.

Di luar batas ini di-klaim Belanda, hingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni,” yakni tanah yang berada pada jarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai.

Hingga kini, kata Seniman, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebut, sebagai pal budheg dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak sekitar 150–200 meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa.

Contoh , pal-budheg: kode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.

Klaim “Tanah Kompeni” ini mendapatkan penolakan atau perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu.

Bentuk perlawanan lain adalah, masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” ini dan membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto. Fakta, masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni,” adalah pada masa itu banyak petani garam tinggal di daerah utara menyewa sebagian itu kepada pemilik tanah yang sebenarnya.

Tahun 1937 ,  ada latihan Tentara Kolonial Belanda. Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh tentara Belanda. Kala itu, belum ada TNI. TNI berdiri pada 3 Juni 1947.

TNI merupakan perkembangan organisasi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya, pada 5 Oktober 1945 jadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, jadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Guna menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, pada 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi TNI.

 

 

Latihan tentara Jepang 

Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan pal-budheg. Pada tahun 1945, proklamasi Kemerdekaan RI dan tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu.

Pada tahun 1960, pasca pengesahan UU Pokok Agraria pendaftaran dan sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria atau Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri.

Bukti-bukti berupa sertifikat tanah warga dan perjanjian jual beli yang ditandatangani asisten wedono dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut atau pantai. Pada 1965-1969,    pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, masyarakat takut mengakui kalau memiliki sertifikat tanah karena dituduh anggota PKI. Warga juga takut mengurus sertifikat.

Pada 1975, masuk perkebunan tebu Madukismo. Lahan selatan makam Urutsewu, dianggap tak bertuan, hingga sewa lahan tidak dibayar. Setelah ada warga yang menunjukkan akta jual beli, perusahaan mau membayar sewa.

Pada 1982, TNI pinjam tempat untuk latihan. TNI juga uji coba senjata berat. Dulu, membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat.

“Saat ini, surat pinjam tempat tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan,” kata Seniman.

Tahun 1998–2009,   TNI pinjam Urutsewu ke Pemerintah Kebumen. TNI juga pernah membuat kontrak dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan yang membuktikan tanah pesisir ini milik warga.

Pada Maret-April 1998, ada pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari Muara Kali Lukulo sampai Muara Kali Wawar dengan lebar sekitar 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang 22.5 kilometer.

Pemetaan secara sepihak oleh TNI yaitu Serma Hartono, kemudian minta tanda tangan kepada kepala desa. Istilah yang mereka pakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah tanah TNI-AD. Penamaan ini seakan menegaskan, TNI mencoba klaim sepihak atas tanah rakyat.

Hasil pemetaan minta tanda tangan dari kepala desa di Urutsewu, dengan alasan minta izin penggunaan tanah untuk latihan. Kepala desa bersedia menandatangani.

Tandatangan ini tak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan. Peta area latihan ini tak bisa jadi dasar atau bukti bahwa TNI memiliki tanah karena pemetaan sepihak dan bukan instansi berwenang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pada Desember 2006, terbit surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah berasengaja.

Lalu November 2007, Surat Camat Buluspesantren perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di Pendopo Kecamatan Buluspesantren dihadiri Muspika. Dalam surat ini ada poin, TNI tak akan mengklaim tanah rakyat kecuali, 500 meter dari bibir pantai. Kondisi jadi bermasalah karena karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai terdapat tanah rakyat. Ia merupakan tanah pemajekan hingga tertera di Buku C desa dan memiliki surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT).

“Pernyatan BPN kebumen pada audiensi dengan DPRD Kebumen, 13 Desember 2007, sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN,” kata Seniman..

Tahun 2008,     Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.

Pada Januari 2011, izin usaha pertambangan diberikan kepada MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan, luasan lahan 591,07 hektar, dengan 317,48 hektar tanah milik TNI AD.

Pada 16 April 2011, warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD.          Warga aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade.

Peristiwa itu, kata Seniman, direspon dengan penyerangan oleh TNI. Kala itu, Seniman pun jadi korban dan dicari tentara. Pada Mei 2011, TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi.

Pada Desember 2013, mulai pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 meter dari garis pantai di Pesisir Urutsewu dan masuk dua desa di Kecamatan Mirit, yaitu, Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan.

“Pemagaran ini mendapatkan penolakan keras masyarakat, tetapi dilanjutkan TNI, hingga terjadi seperti kekerasan 11 September 2019.”

 

 

Apa tanggapan pemerintah daerah?

Setelah kejadian pemukulan petani oleh tentara, ratusan warga Urutsewu aksi dan mendesak Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz bersikap tegas.

Di depan pendopo Kantor Bupati, Yazid Mahfudz, meminta TNI menghentikan pemagaran di Urutsewu. Langkah itu untuk menjaga keamanan usai bentrok TNI dengan warga.

Bupati langsung melaporkan peristiwa ini kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai bertemu dengan ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Buluspesantren.

Menurut Yazid, usai memperoleh laporan, Gubernur Jateng dan Pangdam IV Diponegoro, langsung berkoordinasi untuk menghentikan pemagaran.

Bupati bilang, Pangdam setuju menghentikan pemagaran dan menarik semua alat berat di lapangan ke Pusat Litbang TNI di Urutsewu.

Menurut Bupati, pangdam juga meminta warga menghentikan aktivitas di sekitar kawasan yang dipagar.

“Pangdam sudah setuju menghentikan pemagaran. Warga juga harus menghentikan kegiatan, sampai ada penyelesaian terbaik,” kata Yazid.

Dia bilang, Pemerintah Kebumen berusaha mencari penyelesaian sengketa lahan berlarut-larut antara TNI dengan warga Urutsewu. Dia mengakui, sengketa lahan antara warga dengan TNI sudah lama terjadi.

Satu sisi, warga bilang tanah itu milik mereka. Sisi lain, TNI mengklaim, kawasan itu tanah milik TNI.

“Sudah lama, mungkin kami akan minta untuk diselesaikan oleh presiden.”

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika dihubungi merasa terkejut atas kejadian di Urutsewu. Dia bilang, akan memediasi warga dengan TNI.

“Saya sudah minta ke Pangdam dan Kasad hentikan proyeknya. Minta pemagaran dihentikan dulu,” kata Ganjar.

 

Respon Kodam Diponegoro

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Letkol Kav Susanto mengatakan, TNI terpaksa bersikap represif lantaran warga yang tak punya surat kepemilikan, bertindak anarkis dan tak mau dibubarkan. Dia mengatakan, masih memeriksa ada atau tidak anggota yang terluka.

Susanto mengklaim, tanah yang dipakai itu peninggalan KNIL atau tentara Belanda pada 1949 dan sudah teregister sebagai aset Kodam IV/Diponegoro, bernomor 30709034. Luas tahan itu sekitar 1.150 hektar sepanjang 22,5 kilometer serta lebar 500 meter. Ia berada di 15 desa pada tiga kecamatan.

Susanto mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Kanwil Jawa Tengah Nomor S-825 tertanggal 29 April 2011. Dia minta masyarakat menghentikan aktivitas di sekitar areal Lapbak. “Apabila merasa memiliki kepemilikan lahan secara sah, silakan menuntut jalur hukum di pengadilan.”

Susanto bilang, Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi. TNI juga mengajak masyarakat duduk bersama menyelesaikan masalah ini.

Pemagaran oleh Kodam IV Diponegoro, kata Susanto, untuk mengamankan aset negara. Selain itu, pemagaran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena area itu daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

Saat ini, katanya, pemagaran sementara setop. Dia juga meminta masyarakat menghentikan aktivitas di area Lapbak.

 

Keterangan foto utama:  Bagian wilayah yang masuk pemagaran sepanjang 22,5 kilometer dan 500 meter ke laut.  Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

 

 

• Aktivitas penambangan timah, termasuk penambangan rakyat, menyebabkan banyak lahan di Bangka-Belitung kritis. Berdasarkan data KLHK, kawasan hutan produksi di Bangka-Belitung yang rusak sekitar 5.500 hektar dan di luar kawasan hutan sekitar 270 ribu hektar.
• Berdasarkan kondisi tersebut, sangat sulit bagi masyarakat Bangka-Belitung untuk kembali berkebun lada atau bertani, tanpa adanya penghentian penambangan timah, perluasan perkebunan sawit, serta perbaikan lahan kritis.
• Terkait perkebunan lada yang produksinya menurun dan harga jual rendah, Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung melakukan bantuan bibit lada sejak 2018, kisaran 3-6 juta bibit per tahun. Bibit diperkirakan lebih kuat menghadapi berbagai penyakit dan perubahan iklim.
• Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung akan menjalankan sejumlah program rehabilitasi lahan kritis agar produktif. Mulai pertanian, perkebunan, hingga pariwisata.

 

Baca sebelumnya: Jerit Petani Lada dalam Pusaran Tambang Timah [Bagian 1]

**

Tahun 2017, luasan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung meningkat menjadi 275.500 hektar. Ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian DAS dan Kehutanan KLHK, dikutip dari Republika, di Pangkalpinang [16/8/2018], mengatakan, lahan kritis yang berada di kawasan hutan produksi seluas 5.500 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 270 ribu hektar.

“Berdasarkan fakta tersebut sangat sulit jika masyarakat Bangka-Belitung kembali berkebun lada atau bertani, tanpa adanya upaya penghentian penambangan timah, perluasan perkebunan sawit, serta perbaikan lahan kritis tersebut,” kata Mualamin Pardi Dahlan, anggota Dewan Nasional Walhi. “Berdasarkan penelitian kami, banyak petani lada di Bangka tidak berniat beralih ke perkebunan sawit,” lanjutnya.

 

 

Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Bangka Belitung, melalui sambungan telepon pada 30 Juni 2019, mengatakan baru di masa kepemimpinannya Pemerintah Bangka-Belitung mendengar keluhan petani lada. Langkah yang diambil untuk membantu adalah memberikan bantuan bibit yang mampu menangkal penyakit.

“Pemerintah Provinsi menyiapkan bibit gratis serta pupuk organik sebanyak 5 kilo per batang. Satu keluarga petani bisa mendapat 500 batang. Program ini sudah berjalan sejak 2018,” kata Erzaldi. “Bibit yang kami berikan adalah bibit unggul yang sudah diberi zat organik sabagai penangkal penyakit,” lanjutnya.

“Program sudah berjalan, dan per tahun kami memberikan 3-6 juta bibit. Kami juga mengedukasi petani cara menanam lada dalam kondisi sekarang. Ini hasil kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada,” kata Erzaldi.

 

Berdasarkan jumlah bibit gratis yang dibagikan setiap tahun tersebut, diperkirakan program akan berjalan hingga 2023, menyentuh 57.751 petani lada di Bangka-Belitung.

Aman [47], petani lada di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka- Belitung, sudah menanam bibit bantuan tersebut. “Sekitar 100 bibit yang saya tanam itu terserang penyakit, dan beberapa batang mati. Mungkin karena tinggi bibit hanya 10 sentimeter. Bibit yang biasa kami tanam minimal 30 sentimeter. Semoga yang hidup tetap bertahan,” ujarnya.

 

 

Upaya perbaikan dan pemanfaatan

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung terhadap lahan rusak atau kritis akibat penambangan timah.

Pertama, penanaman jenis tanaman yang dapat tumbuh di tanah kritis dengan memberikan kompos blok atau block nutrien. “Tanaman itu misalnya cemara laut, jambu mete atau sirsak,” kata Erzaldi, ketika dihubungi kembali pertengahan Juli 2019.

Kedua, lahan-lahan bekas tambang yang memiliki aksesibilitas baik dan terdapat lubang [kulong], dijadikan ekowisata kulong, seperti yang dilakukan di Desa Belilik.

 

 

Ketiga, lahan-lahan terbuka eks tambang dan kulong pada spot-spot kecil yang masih memungkinkan ditutup tanah humus, dapat dikembangkan menjadi area pertanian terbatas.

Keempat, dilakukan upaya mekanika tanah yaitu teknik pengelolaan tanah berupa pengayaan bakteri dan biokarbon. Seperti, menggunakan pupuk organik cair untuk mempercepat dekomposisi tanah dan penyediaan unsur hara, sehingga dapat dimanfaatkan.

 

 

“Kita juga akan mengusulkan ke Kementerian LHK, menurunkan status hutan lindung yang sudah rusak menjadi hutan produksi, sehingga kulong-kulong yang ada dapat direfungsionalisasi menjadi tambak udang produktif. Tujuannya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Erzaldi.

Luasan lahan rusak di kawasan hutan lindung yang akan diusulkan penurunan statusnya, menurut Marwan, Kepala Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka-Belitung, tengah dihitung menggunakan citra satelit. Sementara luas lahan terbuka eks tambang sekitar 200 ribu hektar, dan 12.607 kulong.

 

 

Program

Erzaldi juga menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Pertanian akan menjalankan program SEKSI atau Selamatkan Eks Tambang Sejahterakan Petani.

Kegiatannya berupa penerapan integrasi ternak dengan komoditi pertanian, pengembangan lada di lahan eks tambang menggunakan pupuk hayati dan organik, serta pengembangan rumput padang pengembalaan.

“Secara umum, pemanfaatan lahan eks tambang harus terintegrasi antara ternak dengan komoditi pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta perikanan,” katanya.

“Pada 2020, direncanakan dibuat demplot dan ada pendampingan dari tenaga ahli, dari Litbang Pertanian Kementan dan perguruan tinggi,” lanjutnya.

 

 

Dr. Ismed Inonu, pakar agroteknologi dari Universitas Bangka-Belitung, menilai apa yang direncanakan Pemerintah Kepulauan Bangka-Belitung sangat baik.

“Tapi yang pertama jelas adalah status lahan. Kalau masih berupa wilayah izin usaha pertambangan [WIUP] perusahaan, maka kewajiban mereklamasi adalah perusahaan tersebut, bukan pemerintah,” katanya, Jumat [19/7/2019].

 

 

Berbeda jika lahan eks tambang rakyat atau tambang liar, kewajiban reklamasi bisa pemerintah provinsi atau kabupaten. Eks tambang skala kecil perlu dilakukan penataan lahan dengan meratakan dan menimbun kulong atau backfilling, baru diberi kompos dan ditanami.

Pemanfaatan lahan eks tambang untuk lada perlu dilakukan studi mendalam. “Kami di Universitas Bangka-Belitung sudah mencoba dengan tajar hidup dan terbukti tumbuh baik. Tapi memang, kompos harus tinggi dan ditambahkan setiap enam bulan,” jelasnya.

 

Penyediaan kompos, dapat memanfaatkan tandan kosong kelapa sawit yang melimpah di Bangka-Belitung. “Kami sudah coba pada berbagai jenis tanaman di lahan bekas tambang, dan terbukti dapat menggantikan pupuk kandang,” katanya.

Pihaknya juga meneliti tanaman serai wangi dan sorgum untuk konservasi di lahan eks tambang. Hasil atau produksinya hampir sama jika ditanam di lahan bukan eks tambang, dan sorgum tumbuh baik.

 

Terkait sejumlah program SEKSI yang akan dijalankan pada 2020, prinsipnya kita sepakat dan sangat mendukung program Pemerintah Bangka-Belitung. “Ini sejalan dengan visi kita,” tandas Ismed. [Selesai]

 

*Nopri Ismi, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, mengikuti pelatihan jurnalistik Mongabay Indonesia di Palembang pada 2017 dan 2018. Liputan ini didukung program Internews’ Earth Journalism Network Asia Pasifik 2019