“Khui-khui mea-mea, Tuhan Mokhowoyea, meai wali pe Tuhan Mokhowoyea, binura yauda Tuhan mokhowoyea, meai wali pe Tuhanm Mokhowoyea.” Itulah paduan suara Kenambai menyanyikan lagu-lagu alam dan kehidupan di bawah kerindangan tanaman sagu.
Lirik lagu ini bercerita berkat Tuhan yang melimpah kepada manusia. Berkat itu tersedia di air hingga gunung-gunung. Tuhan menciptakannya dengan sempurna.
Kenambai, beranggotakan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Jayapura. Lewat lirik lagu, mereka mengajak orang-orang menjaga dan melestarikan alam.
Kamis (21/6/18) adalah perayaan Hari Sagu dan festival sagu kedua. Sebelumnya pada 2017, pegiat sagu Papua mencanangkan 21 Juni sebagai Hari Sagu. Hari sagu dan festival ini langsung di tengah dusun sagu. Dusun sagu ini bernama Dusun Sagu Toware, di Kampung Kwadeware Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Ia berjarak sekitar 11 km dari Bandara Sentani Jayapura.
Hampir semua bahan yang dipakai di lokasi festival terbuat dari tanaman sagu. Ada tempat sampah, meja, kursi, gubuk-gubuk hingga toilet. Panitia juga menyediakan air minum di beberapa titik para pengunjung.
“Memperkuat kedaulatan pangan Papua,” jadi tema perayaan kali ini. Tahun ini tampak lebih ramai, terlihat dari jumlah pengunjung dan organisasi maupun komunitas yang terlibat.
Pejabat pemerintah mulai dari provinsi hingga kabupaten juga hadir.
Nikson Marweri, Ondofolo Kwadeware membuka acara. Dalam pemerintahan adat Sentani, Ondofolo adalah sebutan untuk pimpinan tertinggi dalam satu kampung adat.
“Sagu adalah kitong (kita), kitong adalah sagu. Terima kasih para tamu undangan yang sudah datang ke kampung dan hutan leluhur kami, Kwadeware. Onomi onomi reimai, Toware, Kwadeware 21 Juni 2018.”
Pembukaan berisi komitmen masyarakat adat untuk pelestarian hutan sagu. Mereka dari kampung Ifale dan Kwadeware. Kampung Ifale menyediakan lahan 25 hektar dan Kampung Kwadeware 15 hektar.
Rekomendasi
Di acara pembukaan, para pegiat sagu juga membaca dan menyerahkan beberapa rekomendasi penting terkait sagu. Rekomendasi-rekomendasi itu merupakan hasil diskusi terbatas sehari sebelumnya. mewakili para pegiat sagu.
Andre Liem menyerahkan rekomendasi itu kepada Pejabat Gubernur Papua. Isi rekomendasi antara lain, meminta pemerintah mendukung 21 Juni sebagai Hari Sagu Papua dan Hari Sagu Nasional.
Pemerintah juga diminta mendukung kelompok-kelompok masyarakat peduli sagu, mendukung riset-riset berhubungan dengan sagu dan ketahanan pangan lokal. Juga memberi penghargaan kepada warga yang peduli pelestarian sagu dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat pengelolaan sumber daya pangan lokal.
Ada juga pencanangan penananaman satu juta sagu oleh Pejabat Gubernur Papua, Soedarmo. Secara simbolis, dia bersama Bupati Jayapura menanam sagu di lokasi festival, serupa tahun lalu. Sagu yang tanam 2017, tampak rimbun.
Pengunjung juga diajak melihat proses pemanfaatan sagu. Mereka menyaksikan penebangan sampai pengolahan jadi makanan. Para pengunjung juga menikmati makanan olahan dari sagu.
Meski siang begitu terik, rindang sagu tak membuat pengunjung kepanasan. Semua tampak menikmati.
Egbert, pengunjung asal Sentani mengatakan, sagu sangat dekat dengan kehidupan dia. “Kalau bicara sagu, saya selalu terharu. Karena kami besar dengan sagu. Kami pergi sekolah makan sagu kering. Orang tua hanya bekal sagu dan ikan bakar. Kami pergi, pulang juga demikian. Kami jaga, dan rawat,” katanya.
Mama Lina, guru asal Waena Jayapura mengatakan, acara di alam terbuka seperti ini ini membantu mendekatkan manusia dengan dengan alam sekitar. Ada festival ini juga bermanfaat bagi generasi muda mengenal tanaman sekitar.
“Ada murid saya, ketika saya tanya ini pohon apa, dia jawab kelapa. Padahal, saya tunjuk sagu.”
Menjaga sagu
Marsel Suebu, koordinator acara mengatakan, para pegiat sagu menggagas Hari Sagu dan Festival Sagu karena prihatin hutan sagu terus tergusur. Sagu sebagai makanan pokok masyarakat makin ditinggalkan. Para pegiat sagu menyelenggarakan acara ini sebagai pengingat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat.
Bupati Jayapura Matius Awaitow membenarkan, dusun sagu terus tergusur. Padahal, Kabupaten Jayapura sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2000 soal pelestarian hutan sagu.
“Kita punya perda. Perda ini masih berlaku tapi hutan sagu terganggu terus. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana menjaga. Siapa yang harus menjaga? Masyarakat pemilik hutan sagu itu sendiri.”
Dalam perda, katanya, berisi larangan menebang, merusak, dan membakar yang memusnahkan sagu di hutan sagu. Ada juga larangan menjual, dan melepas tanah di hutan sagu.
Dalam perda ini, aparat pemerintah tak boleh menandatangani surat-surat pelepasan tanah dan surat izin membangun pada lokasi yang ditumbuhi sagu.
Sayangnya, aturan ini seakan tak bergigi alias minim implementasi. Yan Yap Ormuseray, Kepala Dinas Kehutaan Papua, mengatakan, implementasi aturan bergantung komitmen pemerintah daerah dan ondoafi (kepala adat). Ia juga harus juga diatur dalam tata ruang.
“Ruang-ruang di mana boleh untuk pembangunan lain di luar sagu. Kalau kita atur tegas itu bisa.”
Yan optimistis, proteksi lahan sagu di Kabupaten Jayapura bisa jadi contoh untuk kabupaten lain di Papua. Ada sekitar 4,6 juta hektar luas hutan sagu di Papua. Sebanyak 11.770 hektar di Kabupaten Jayapura.
Pemerintah berencana mengembangkan satu juta hektar lagi. Untuk 2018, Dinas Kehutanan menganggarkan 40 hektar pengembangan sagu di Kabupaten Jayapura tersebar di beberapa wilayah seperti Sentani, Tanah Merah, Nimborang, Kemtuk Gresi dan Kaureh.
Selain Dinas Kehutanan, Dinas perkebunan juga memiliki program penataan hutan sagu. Dinas Perkebunan mengembangkan bibit unggul dan menyiapkan infrastruktur seperti jalan dan peralatan pertanian.
Charles Toto dari Papua Jungle Chef penggagas acara meminta pemerintah menjalankan program-program proteksi sagu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya proyek. Luas hutan sagu Papua, diharapkan terus bertambah, hingga bisa jadi lumbung pangan.
Kerjasama yang baik dengan pemilik ulayat, katanya, bisa jadi salah satu kunci keberhasilan program pelestarian dan pengembagan sagu.
“Mereka akan mencintai siapapun yang datang jika dihargai, jadi tuan di atas negeri sendiri. Tadi seperti yang dilihat, kenapa harus ondofolo yang buka acara karena dia punya tanah. Setelah ondofolo baru gereja dan pemerintah. Jadi tiga tungku itu harus diingat baik. Ini jadi contoh kepada daerah-daerah lain di Papua.”
Charles berharap, ada festival serupa di wilayah-wilayah lain di Papua, dengan menyesuaikan produk pangan lokal yang dominan di wilayah-wilayah itu.
Sagu perusahaan vs sagu rakyat
Awaitow, Bupati Jayapura mengatakan, beberapa perusahaan memulai investasi sagu di Papua. Dia bilang, rencana perusahaan Sampoerna Agro investasi di Kabupaten Jayapura, di Lere dan Waibu. Rencana ini batal meski perusahaan sudah membangun infrastruktur. Dia sebutkan, produksi sagu di wilayah ini kurang menjanjikan.
Ada juga yang sudah masuk, PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ), perusahaan milik konglomerat George S. Tahija. Ia bergerak di bisnis sawit, sagu, dan listrik. Perusahaan ini salah satu pendukung festival sagu.
Di Papua Barat, ANJ beroperasi di Sorong Selatan dan Maybrat. Dua anak perusahaan sawit ANJ adalah PT Permata Putera Mandiri (PPM) dan PT Putera Manunggal Perkasa (PMP).
Mereka menguasai areal 65.159 hektar. Dua anak perusahaan yang lain bergerak di bidang pengolahan sagu yaitu PT ANJ Agri Papua (ANJAP) dan PT Lestari Sagu Papua (LSP).
ANJAP memegang izin untuk mengusahakan konsesi hutan sagu seluas 40.000 hektar di Papua Barat. ANJAP juga membangun pabrik sagu kapasitas produksi 1.250 ton tepung sagu per bulan. Kapasitas produksi ini masih akan terus ditingkatkan.
Franky Simparante, Direktur Yayasan Pusaka kepada Mongabay pernah mengungkapkan kekhawatiran soal kehadiran perusahaan-perusahaan bisnis sagu di Papua. Menurut dia, penebangan sagu besar-besaran akan mengubah ekosistem dan berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Sebaiknya dikelola masyarakat sendiri dengan skala terbatas, gunakan pengetahuan masyarakat. Bukan perusahaan yang belum diketahui risiko sosial dan ekologi seperti apa,” katanya.
Bagi Charles Toto, mewakili pegiat sagu, menilai ANJ lewat komitmen membangun kilang sagu untuk produksi sagu-sagu lokal. ANJ mencari bibit unggul sagu hingga produktivitas tepung sagu lebih meningkat.
“Mungkin dengan begini mereka bisa berpikir, tak perlu tanam sawit lagi, mulai gantikan dengan sagu.”
Soal ANJAP membeli sagu dengan harga murah dari masyarakat, kata Charles, kembali kepada pemerintah yang membuat aturan dan pengawasan. Sebelumnya, ANJ dilaporkan membeli sagu dari masyarakat dengan harga Rp8.000 per batang.
Apakah pengelolaan sagu oleh perusahaan dapat membantu mewujudkan kedaulatan pangan? Agus Sumule, Dosen Pertanian Universitas Papua memberikan pandangan.
Menurut dia, perusahaan-perusahaan banyak berorientasi ekspor bukan menyiapkan sumber pangan masyarakat. Jadi, manfaat bagi ketahanan pangan lokal tak terlalu besar.
“Mungkin manfaat hanya pembukaan lapangan kerja, itupun jika perusahaan latih tenaga-tenaga lokal,” katanya.
Kehadiran perusahaan, katanya, bisa jadi ancaman ketahanan pangan jika sumber daya terbatas dan masyarakat belum terbiasa dengan bercocok tanam.
Dalam banyak kasus, katanya, perusahaan yang mendapat hak pengusahaan hutan dan hak guna usaha menutup akses masyarakat pemilik ulayat ke hutan dengan berbagai alasan.
Dengan demikian, masyarakat kehilangan akses atas sumber daya pangan. Di Papua, semua wilayah ada pemiliknya.
Ketika satu suku tergusur dari tanah ulayat, tak serta merta bisa mengambil makan dari tanah ulayat yang lain karena sudah milik suku lain pula.
Keterangan foto utama: Pengolahan sagu. Sagu, salah satu jenis pangan lokal Papua. Sayangnya, dengan begitu banyak bisnis skala besar masuk, hutan-hutan sagu banyak tergusur, antara lain berganti sawit, sawah dan lain-lain. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongabay Indonesia
