Keberadaan bendungan atau waduk dipastikan bertambah di Jawa Barat. Pasalnya, tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membangunan 8 bendungan baru. Rencana itu sudah dalam proses on going atau sedang berjalan pengerjaannya.
Bahkan, Pemprov Jabar telah menginstruksikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di 4 wilayah; Ciliwung-Cisadane, Cimanuk – Cisanggarung, Citarum dan Cimanuk, untuk segera melakukan validasi ulang perihal kendala dan biaya. Lokasi bendungan akan tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota yang dianggap strategis.
Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Iwa Kartiwa mengatakan, pemprov akan berupaya mendorong percepatan pembangunan bendungan. Langkah koordinasi terus ditempuh dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna meringkas persoalan pembebasan lahan.
Karena diketahui, lahan yang bakal digunakan untuk proyek bendungan tersebut berada di tanah masyarakat dan juga kawasan hutan produksi.
Lebih lanjut Iwa menuturkan, ihwal pendanaan kemungkinan berasal dari kucuran dana APBN, karena rencana ini merupakan salah satu program pemerintah pusat. Nantinya, pada proyek ini juga akan melibatkan pihak swasta. Sebab, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan satu unit bendungan ditaksir mencapai ratusan miliar, tergantung luas lahan genangan.
Dikatakan dia, hal lain menyangkut proses perinzinan pembuatan bendungan sudah lengkap dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) baik daerah maupun provinsi. Dia menambahkan, sebagian izin lingkungan dan AMDAL juga telah sesuai prosedur. Tetapi, permasalahan utama proyek ini adalah menyangkut proses administrasi pembebasan lahan termasuk juga proses penetapan lokasi (penlok).
“Kami mendorong membantu percepatan. Kendala utama pada umumnya pembebasan lahan. Mungkin ada beberapa (bendungan) yang dipercepat pembangunannya dan pembebasan tanah. Tapi menunggu penloknya ada,” kata Iwa seusai rapat koodinasi dengan BBWS di Gedung Sate, Jalan Diponogoro, Kota Bandung, belum lama ini.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar, Nana Nasuha mengatakan, pihaknya juga sudah membentuk kantor bersama (samsat) untuk merealisasikan percepatan pembangunan bendungan srategis. Rencananya, 3 – 4 tahun pembangunan bisa tuntas seusai penandatanganan kontrak.
“Tugasnya ibarat tim yang membantu percepatan pembangunan. Untuk itu kami coba mengindentifikasi permasalahan yang ada. Adapun 8 bendungan tersebut memanfaatkan aliran Sungai Ciliung 3 unit, Citarum 1 unit, Cimanuk 3 unit dan Cisanggrung 2 unit,” ujarnya.
Menurut dia, bendungan dinilai sangat diperlukan guna menampung air permukaan. Mengingat Jabar potensi air hujan capai 80 miliar meter kubik (m3) tiap tahun. Tetapi baru tertampung sekitar 6 miliar m3, sisanya terbuang percuma ke laut. Oleh karena itu, pemanfaatan bendungan diperlukan untuk irigasi, penyedia air baku dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Degradasi Hutan dan Ancaman Kekeringan
Adapun fungsi lain dari bendungan yaitu sebagai upaya mengatasi kekeringan pada musim kemarau. Salah satu bendungan yang baru saja selesai dibangun adalah Bendungan Jatigede. Bendungan dengan luas lebih kurang 5000 hektare dan mampu menampung air 979,5 juta m3 telah mulai dioperasikan tahun 2015 lalu.
Manfaat bendungan senilai Rp4 triliun ini diperuntukan untuk pengairan sawah seluas 90.000 hektar, penyediaan air baku 3.500 liter per detik, PLTA sebesar 110 megawatt, dan pengendalian banjir seluas 14.000 hektar.
Namun berdasarkan pantauan Mongabay, operasional bendungan terbesar kedua di Asia tenggara tersebut belum total dioptimalkan. Saat ini masih mengerjakan kontruksi terowongan II, sehingga air ke wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya belum tersalurkan.
Permasalahan yang masih tersisa yaitu soal penggantian pohon di hutan produksi milik Perum Perhutani yang belum jelas terkait penggantiannya. Padahal dalam mekanismenya mengharuskan adanya penggantian. Mongabay pun mencoba mengkonfirmasi ke pihak pengelola waduk Jatigede, namun tidak ada respon.
Keberadaan pohon atau hutan penting sebagai kawasan pendukung bendungan. Selain sebagai penyimpan air, hutan memiliki peran biosfer. Seringkali persoalan ini luput dari perhatian. Topografi Jabar yang dikeliling cincin api (gunung api) menjadikan kawasan ini subur. Menurut perhitungan BMKG curah hujan di Jabar antara 3000 – 4000 milimeter per tahun.
Sementara itu, keberadaan situ atau danau sebagai tempat parkir air dan sumber mata air sudah lebih dulu berperan. Tetapi kini kondisinya justru banyak yang tidak terawat. Daerah – daerah cekungan tersebut bahkan sampai ada yang hilang dan mengalami pendangkalan. Padahal fungsi situ dapat berperan melindungi dari bencana serta berdampak bagi ekonomi dan sosial.
Minimnnya perhatian menjadi peyebab utama keberadaan situ kian terbengkalai. Begitu juga dengan cerita yang tersirat ihwal kearifan lokal masyarakat setempat dalam mengelola air untuk sumber penghidupan. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi demikian? Bagaimana dengan cadangan air?
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Jabar adalah seluas 816.603 hektare, dimana 132.180 hektare dikelola oleh Kementerian Kehutanan (BBKSDA dan Balai Taman Nasional) dan 684.423 hektare oleh Perum Perhutani.
Sedangkan penetapan data dan peta lahan kritis menurut keputusan Gubernur Jabar tahun 2013. Kriteria kritis dan sangat kritis di Kabupaten/Kota dan wilayah DAS seluas 342.966 hektare serta di fungsi kawasan lindung 216.770 hektare. Sejauh ini data tersebut lambat diperbaharui. Kenyataannya bahwa degradasi hutan berdampak pada penurunan cadangan air.
Pekerjaan rumah yang menjadi persoalan adalah sedimentasi di hampir seluruh DAS di Jabar. Data Dinas SDA menunjukan sedimentasi di hulu Sungai Cimanuk mencapai 2,3 juta ton per tahun. Belum lagi buruknya kualitas air akibat pencemaran limbah dan sampah yang berpengaruh terhadap umur 3 bendungan; Saguling, Cirata dan Jatiluhur, yang mengandalkan aliran Sungai Citarum.
Situasi ini hendaknya jadi alarm. Perbaikan dari aspek lingkungan mutlak dilakukan, semisal upaya reboisasi kawasan hulu dan menekan degradasi hutan. Oleh karena itu monitoring iklim dan cuaca dalam memfungsikan bendungan sangat dibutuhkan, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengelolaan.
Apalagi, di Jabar ditemukan beberapa kawasan mengalami perubahan durasi musim hujan dan musim kemarau yang cukup signifikan pada satu dekade terakhir. Alhasil sejumlah daerah sudah di landa krisis air. Daripada itu peran bendungan seyogyanya jadi alternatif solusi ditengah ancaman krisis air.
